August 16, 2026

Ketika Pidato Kenegaraan Prabowo Disampaikan Secara Menggelegar

 


Oleh Harmen Batubara 

Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026. Dia terlihat begitu semangat, begitu menggebu gebu dengan pencapaian yang telah dilakukan pemerintahannya. Saya juga terkesima, dan patut bersyukur atas pencapaian tersebut. Soal semangat yang berapi api, ya itu memang sudah semestinya. Tapi kalau pidato seperti itu disampaikan secara “elegan” mengikuti irama emosi yang terbangun tentu hasilnya akan lebih menarik. Ada dinamika Pidato disaat jalan mendatar, tanjakan, tikungan tajam lagi mendaki atau saat menurun dst dst. Sangat berbeda kalau dari awal sampai ahir terus saja sprint. Kita yang melihatnya juga kasihan, panggung yang semestinya bisa dibuat membakar semangat para pendengarnya, malah tidak bisa melihat keindahan pemandangan di sepanjang perjalanan. Tapi itu kan hanya dari pandangan saya saja. Belum tentu juga itu bisa dibenarkan. Tapi yang jelas, aku bangga dengan hasil hasil pencapaian pemerintahannya. Semoga teruslah berlanjut dan lebih baik lagi.

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2025 disambut beragam tanggapan—ada yang memuji, ada pula yang mempertanyakan. Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) menilai pidato itu lebih bersifat “populisme simbolik” ketimbang kebijakan yang substansial. Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dikutip Hukumonline menyampaikan: “Gaya pidato yang menggelegar ala Prabowo hanya menjadi pepesan kosong jika tak dibarengi kebijakan di lapangan. Ini sekadar untuk mencari simpati.”

Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyoroti sisi legitimasi di balik klaim-klaim keberhasilan tersebut. “Klaim-klaim kosong itu justru terus digaungkan karena adanya legitimasi yang rapuh dari sebuah pemerintahan. Ia ingin mengambil jalan pintas untuk memenangkan kembali kepercayaan masyarakat dengan hanya melalui retorika belaka,” ujarnya.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melihat adanya pergeseran struktural yang mengarah pada pembentukan “Negara Komando”. Kekuasaan makin terpusat, kewenangan TNI dan Polri meluas tanpa batas, dan militer makin masuk ke ruang kehidupan sipil.

Di tengah perbedaan pandangan itu, muncul hal menarik: di media sosial, justru yang menyebar luas adalah potongan-potongan pidato yang diplesetkan dan didramatisir menjadi narasi bernada negatif. Sebagai pengamat, saya melihat bahwa pemerintah tampak belum cukup siap menyebarkan informasi pendukung secara terbuka dan meluas. Sebaliknya, pihak yang tidak sejalan justru tampak lebih siap dan terorganisir secara profesional dalam menyoroti sisi-sisi yang dikritisi. Dalam demokrasi, perang opini adalah hal yang wajar—namun tetap menyisakan pertanyaan: mengapa informasi capaian tidak lebih dulu sampai kepada publik?

 Rangkuman Capaian yang Disampaikan Presiden

Presiden menyampaikan bahwa dalam 21 bulan kepemimpinannya telah ditetapkan dan dijalankan “121 kebijakan transformatif”, antara lain:

“Kemandirian Pangan”- Mencapai swasembada 8 komoditas: beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

 “Infrastruktur Desa” - TNI membangun 2.500 jembatan desa; Polri membangun 800 jembatan lainnya. Target 5.000 jembatan selesai akhir 2026. - TNI membangun 3.000 titik air desa dalam 8 bulan pertama 2026.

“Ekonomi Rakyat”- 10.000 Koperasi Desa Merah Putih beroperasi, 3.300 di antaranya dinilai optimal. Target akhir 2026: 30.000 koperasi optimal.

- Pendapatan pengemudi ojek daring naik dari 80% menjadi 92%; sebagian melaporkan pendapatan naik 2–3 kali lipat.

 “Kesehatan”- Program Cek Kesehatan Gratis menjangkau sekitar 108 juta orang.- 20 RSUD dibangun atau ditingkatkan di daerah tertinggal, terdepan, terluar. - Negara menanggung iuran JKN bagi 96,8 juta warga kurang mampu.

 “Gizi & Kesejahteraan”- Program Makan Bergizi Gratis menjangkau puluhan juta penerima setiap hari, sekaligus menyerap hasil produksi petani, nelayan, dan UMKM.

 “Pendidikan”- 16.167 sekolah diperbaiki pada 2025; 71.744 sekolah pada 2026. Setiap sekolah ditargetkan memiliki 4 ruang kelas dengan layar pintar.

- 182 Sekolah Rakyat dibuka, menyediakan pendidikan, asrama, makanan, dan sarana belajar bagi anak dari keluarga paling tidak mampu.

 “Perumahan & Bantuan Sosial”- Bantuan renovasi rumah menjangkau 83.907 unit; FLPP 91.531 unit; KPR bersubsidi 95.878 debitur.

- Pendaftaran bansos digital berjalan di 143 kabupaten/kota, ditargetkan mencakup 12,5 juta keluarga.

 “Kelembagaan & Pengelolaan Keuangan” - 13 UU disahkan, termasuk UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. - BPK menyelamatkan keuangan negara sekitar Rp112 triliun.

- 313 kabupaten/kota telah memiliki Mal Pelayanan Publik.

 “Restrukturisasi BUMN & Investasi” - Dari 1.074 BUMN, 290 ditutup, ditargetkan tersisa maksimal 300 BUMN. Penghematan sekitar Rp50 triliun per tahun.

- Laba BUMN naik dari Rp186 triliun (2024) menjadi Rp326 triliun (2025); dividen bersih naik dari Rp53 triliun menjadi Rp138 triliun.

- PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mengelola devisa ekspor US$14 miliar dalam waktu singkat; potensi tambahan US$5 miliar teridentifikasi.

- 26 proyek hilirisasi dimulai, mencakup pengolahan batu bara, tembaga, emas, garam industri, alumunium, hingga pengolahan sampah menjadi energi.

 “Infrastruktur Digital & Lainnya” - Jaringan 4G menjangkau 98,94% penduduk; serat optik mencakup seluruh provinsi.

- Pemerintah menegaskan komitmen pemberantasan korupsi, tambang ilegal, penyelundupan, narkoba, serta penguatan industri pertahanan dan dukungan kemerdekaan Palestina.

 Catatan Penutup Yang Juga Ingin Kita Sampaikan

Pidato ini memaparkan capaian yang terlihat sangat besar dan ambisius. Namun sejauh mana angka-angka dan program-program itu terasa nyata di tengah masyarakat, dan sejauh mana kebijakan-kebijakan itu didukung oleh landasan hukum serta pengawasan yang memadai, masih menjadi pertanyaan terbuka. Antara retorika yang menggelegar dan realitas yang dirasakan rakyat, selalu ada ruang yang harus dijembatani oleh kebijakan yang nyata, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah peran pengawasan masyarakat menjadi sangat penting.










No comments:

Post a Comment