Oleh Harmen Batubara
Ada satu hal yang menarik perhatian saya dari perjalanan Prabowo
Subianto: ia tampaknya selalu mempunyai keberanian untuk membayangkan
sesuatu yang lebih besar daripada keadaan yang sedang dihadapinya.
Karena itu, ketika hari ini ada yang menyebut Prabowo sebagai “Bapak
Perubahan”, bagi saya istilah itu bukan semata-mata slogan politik. Ia
harus dilihat dari keberanian mengambil keputusan, membangun institusi baru,
mengubah tata kelola, dan mencoba memecahkan persoalan yang selama
bertahun-tahun dianggap sulit.
Tentu saja, perubahan tidak cukup hanya dengan gagasan. Perubahan harus
dibuktikan dengan kerja, kebijakan, dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Dan di situlah saya melihat perjalanan pemerintahan Prabowo mulai
menarik untuk diperhatikan.
121 Kebijakan dalam 21
Bulan
Dalam Pidato Kenegaraan pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo
menyampaikan sebuah angka yang cukup mencengangkan. Dalam 21 bulan atau 663
hari, pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan
transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara. Jika dihitung
rata-rata, berarti sekitar satu kebijakan transformatif setiap lima hari.
(Setneg)
Angka tersebut tentu bukan berarti seluruh persoalan bangsa sudah
selesai. Justru sebaliknya. Angka itu menunjukkan kecepatan pemerintah dalam
mengambil keputusan dan mencoba mengubah sesuatu yang selama ini berjalan
dengan cara lama. Bagi saya, inilah bagian yang menarik.
Sebab bangsa besar tidak hanya membutuhkan pemimpin yang pandai
menjelaskan masalah. Bangsa besar membutuhkan pemimpin yang berani mengambil
keputusan untuk menyelesaikan masalah.
Presiden sendiri mengingatkan bahwa capaian tersebut bukan alasan untuk
berpuas diri. Kemerdekaan, menurutnya, bukan hanya sesuatu yang
diproklamasikan, tetapi sesuatu yang harus benar-benar dirasakan rakyat. (Setneg)
Kalimat itu penting. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang
pemimpin bukan seberapa banyak kebijakan yang dibuat, tetapi seberapa jauh
perubahan itu memperbaiki kehidupan rakyat.
Dari Mimpi Menjadi
Kebijakan
Saya mengikuti perjalanan Prabowo sejak ia masih berada dalam dunia
militer. Yang saya lihat sejak dahulu adalah seorang prajurit yang memiliki
kecenderungan berpikir melampaui keterbatasan yang ada.
Ketika berada di Kopassus, misalnya, kebutuhan mobilitas pasukan di
medan operasi menjadi persoalan serius. Gagasan untuk memperkuat kemampuan
penerbangan bagi satuan khusus pada zamannya tentu bukan gagasan sederhana.
Kemudian dalam Operasi Mapenduma tahun 1996, Prabowo tercatat memimpin
Kopassus dalam operasi pembebasan sandera di Papua. (Museum Kopassus) Saya tidak ingin menghakimi
seluruh perjalanan masa lalu itu hanya dari satu sudut pandang.
Namun bagi saya, ada satu pelajaran yang menarik: Prabowo sejak
dahulu terbiasa berpikir tentang bagaimana keterbatasan dapat ditembus dengan
kemampuan, keberanian, dan kerja sama.
Kini situasinya berbeda. Ia tidak lagi memimpin sebuah satuan. Ia memimpin
sebuah negara. Dan sebagai Presiden, ruang untuk mewujudkan gagasan itu tentu
jauh lebih besar—tetapi sekaligus tanggung jawabnya juga jauh lebih berat.
Ketika Mimpi Masuk ke Ruang Pemerintahan
Hari ini kita melihat sejumlah gagasan besar mulai masuk ke dalam
kebijakan negara. Ada Danantara, ada hilirisasi, swasembada pangan,
swasembada energi, Makan Bergizi Gratis, koperasi desa, Kampung Nelayan, serta
berbagai program penguatan ekonomi masyarakat.
Salah satu perubahan yang menurut saya cukup strategis adalah
pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk memperkuat
tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui sistem ekspor
satu pintu.
Pemerintah menjelaskan bahwa tahap awal kebijakan tersebut mencakup batu
bara, kelapa sawit, dan ferro alloy, dengan tujuan antara lain memperkuat
transparansi, pengawasan, serta pengelolaan devisa hasil ekspor. (Kementerian Ekononomi)
Presiden bahkan menjelaskan bahwa melalui sistem tersebut negara ingin
mengetahui dengan lebih baik apa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa
harga sebenarnya, dan berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia. (Presiden RI)
Bagi saya, inilah bentuk perubahan yang sangat penting. Sebab kekayaan
alam Indonesia jangan hanya membuat Indonesia kaya secara statistik, tetapi
harus semakin mampu menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, penerimaan
negara, dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Dari Swasembada Pangan
sampai Energi
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyampaikan capaian yang patut
diperhatikan.Pemerintah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pada
delapan komoditas utama, yaitu beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam,
telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Pemerintah juga menyatakan swasembada pangan berhasil dicapai hanya
dalam satu tahun, lebih cepat dari target awal empat tahun. Dalam prosesnya,
145 aturan birokrasi penyaluran pupuk dihapus dan harga pupuk disebut turun
sekitar 20 persen. (Setneg)
Di sektor energi, pemerintah menyampaikan bahwa sejak 1 Juli 2026
Indonesia tidak lagi mengimpor solar, setelah produksi diesel berbasis B50
diperkuat. Presiden menyebut langkah tersebut berpotensi menghemat devisa
sekitar Rp170 triliun atau sekitar US$9,5 miliar. (Setneg)
Tentu angka-angka tersebut harus terus diuji melalui pelaksanaan dan
evaluasi di lapangan. Tetapi setidaknya arah kebijakannya jelas:
Indonesia ingin lebih mandiri dalam pangan dan energi. Dan
menurut saya, kemandirian seperti inilah yang seharusnya menjadi fondasi
Indonesia yang lebih sejahtera.
Bahkan Tanah Suci Pun
Menjadi Bagian dari Gagasan
Ada pula gagasan yang mungkin tidak langsung berkaitan dengan
pertumbuhan ekonomi, tetapi memiliki arti khusus bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah
tengah menyiapkan Kampung Haji Indonesia di Makkah.
Presiden menyampaikan bahwa Indonesia memperoleh kesempatan untuk
memiliki lahan di Kota Makkah, sesuatu yang disebut sebagai penghormatan
penting dari Kerajaan Arab Saudi. Pemerintah kemudian mengembangkan gagasan tersebut
sebagai kawasan terpadu untuk meningkatkan pelayanan jamaah haji Indonesia. (Setneg)
Pada Agustus 2026, pemerintah juga melaporkan perkembangan perencanaan
dan pembangunan kawasan tersebut. (Presiden RI)
Bagi saya, ini menunjukkan satu hal:
Prabowo ingin membangun bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi juga
sistem pelayanan yang menurutnya dapat memberi manfaat lebih besar bagi rakyat.
Perubahan Itu Pasti Menghadapi Perlawanan
Namun di sinilah tantangannya. Mengubah sebuah negara tidak seperti
mengganti pakaian. Ada kepentingan yang sudah mengakar. Ada birokrasi yang
sudah terbiasa dengan cara lama. Ada kelompok ekonomi yang sudah menikmati
sistem lama. Ada pula praktik ilegal yang selama bertahun-tahun hidup karena
lemahnya pengawasan.
Karena itu, ketika pemerintah mencoba memperbaiki tata kelola sumber
daya alam, memberantas kebocoran, memperkuat pengawasan, atau mengubah sistem
distribusi, tentu akan muncul resistensi. Saya melihat inilah salah satu medan
paling berat yang sedang dihadapi Prabowo.
Perubahan selalu mempunyai biaya.
Dan seorang pemimpin harus siap membayar biaya politik dari keputusan
yang diyakininya benar. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan
bahwa perang melawan korupsi, mafia, dan praktik ilegal dilakukan melalui hukum
yang kuat, institusi yang bersih, bukti yang jelas, dan proses yang adil.
Jangan sampai semangat perubahan justru melahirkan ketidakpastian baru. Sebab
negara hukum tidak boleh hanya kuat terhadap mereka yang lemah. Negara hukum
harus kuat terhadap siapa pun.
Saya Ingin Melihat Mimpi
Itu Menjadi Kenyataan
Inilah alasan mengapa saya pribadi tertarik mengikuti perjalanan Prabowo
sebagai Presiden. Saya pernah melihat Prabowo dalam konteks yang berbeda—ketika
ia masih seorang perwira dan berada dalam lingkungan yang menuntut keberanian
mengambil keputusan. Kini saya ingin melihat sesuatu yang jauh lebih besar.
Apa yang sebenarnya ada di dalam mimpi seorang Prabowo tentang
Indonesia?
Apakah Indonesia akan menjadi negara yang mampu mengolah kekayaan
alamnya sendiri? Apakah Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri?
Apakah Indonesia mampu membangun ketahanan energi? Apakah rakyat kecil
benar-benar memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi?
Apakah korupsi dan praktik ilegal dapat ditekan? Apakah birokrasi negara
dapat berubah dari sekadar mengurus administrasi menjadi benar-benar melayani
rakyat?
Dan yang paling penting:
Apakah semua perubahan itu pada akhirnya membuat rakyat Indonesia hidup
lebih sejahtera? Saya kira, pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus kita jawab bersama.
Bapak Perubahan, Bukan
Berarti Tanpa Kekurangan
Saya menyebut Prabowo sebagai “Bapak Perubahan” bukan karena saya
menganggap semua kebijakannya sempurna. Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Tidak
ada pemimpin yang selalu benar. Justru karena perubahan itu besar, maka ia
membutuhkan pengawasan, kritik, koreksi, dan partisipasi masyarakat.
Saya percaya dukungan kepada seorang pemimpin tidak harus berarti kehilangan
sikap kritis. Sebaliknya, kritik yang sehat bukan berarti membenci pemerintah. Kita
bisa mendukung sesuatu yang baik, mengkritik sesuatu yang kurang baik, dan
tetap berharap pemerintah berhasil. Bagi saya, itulah sikap yang paling dewasa
dalam kehidupan berbangsa.
Prabowo memiliki kesempatan yang sangat besar untuk membuktikan bahwa
gagasan-gagasan besar yang selama ini ada dalam pikirannya benar-benar dapat
diwujudkan menjadi kekuatan Indonesia.
Ia telah berada di berbagai medan kehidupan. Dari medan pengabdian
militer, dunia usaha, politik, hingga akhirnya memimpin pemerintahan. Kini
medan terbesarnya adalah Indonesia itu sendiri. Dan Indonesia
membutuhkan lebih dari sekadar slogan perubahan.
Indonesia membutuhkan perubahan yang terukur, berani, adil,
berkelanjutan, dan dirasakan rakyat. Jika itu mampu diwujudkan, maka
sebutan “Bapak Perubahan” bukan lagi sekadar sebuah ungkapan. Ia akan
menjadi sebuah catatan sejarah. Dan saya ingin melihatnya. Bukan sekadar
karena saya pernah mengenal perjalanan Prabowo dari dekat sebagai seorang
prajurit. Tetapi karena saya adalah bagian dari bangsa ini.
Saya ingin melihat Indonesia menjadi lebih kuat. Saya ingin melihat
rakyatnya lebih sejahtera. Dan saya ingin melihat mimpi besar tentang Indonesia
benar-benar menjadi kenyataan.
Karena pada akhirnya, ukuran terbesar dari sebuah perubahan bukanlah
seberapa besar seorang pemimpin bermimpi. Ukuran terbesarnya adalah seberapa
jauh rakyat merasakan manfaat dari mimpi itu.
