Ketika Prabowo Mau Membuka Bursa Komoditas Hasil Tambang

 

Oleh  Harmen Batubara 

Saatnya Indonesia Tidak Hanya Menjual Kekayaan Alam, tetapi Ikut Menentukan Harga Dunia

Ketika Presiden Prabowo Subianto menggagas pembangunan bursa komoditas hasil tambang sendiri, saya menyambutnya dengan gembira. Menurut saya, ini merupakan sebuah pemikiran strategis yang patut mendapat perhatian serius. Bahkan, jika dirancang dan dikelola dengan benar, gagasan ini bisa menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.

Mengapa? Selama ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam luar biasa. Kita memiliki nikel, tembaga, timah, bauksit, batu bara, emas, dan berbagai mineral strategis lainnya. Sebagian di antaranya merupakan bahan baku penting bagi industri dunia, terutama industri kendaraan listrik, baterai, elektronik, energi, dan teknologi masa depan.

Ironisnya, negara yang memiliki sumber daya alam melimpah belum tentu menjadi negara yang menentukan harga komoditas tersebut di pasar internasional.

Kita menggali, memproduksi, mengolah, dan mengekspor. Namun, pembentukan harga sering kali masih mengacu pada bursa atau mekanisme perdagangan yang berada di luar negeri.

Di sinilah letak peluang besarnya. Indonesia perlu bergerak dari sekadar pemasok bahan tambang menjadi pemain utama dalam perdagangan dan pembentukan harga komoditas dunia.

1. Mengapa Indonesia Membutuhkan Bursa Komoditas Sendiri?

Dalam perdagangan internasional, siapa yang menguasai pasar memiliki posisi tawar yang lebih kuat.

Ambil contoh nikel. Indonesia memiliki posisi sangat penting dalam rantai pasok nikel dunia. Sementara kebutuhan terhadap nikel dan berbagai produk turunannya berkaitan erat dengan perkembangan industri baterai, kendaraan listrik, baja tahan karat, dan teknologi modern.

Kondisi ini memberikan Indonesia peluang strategis.

Bayangkan jika perdagangan nikel Indonesia memiliki bursa sendiri yang diakui secara internasional. Para produsen, pembeli, investor, dan industri pengguna dari berbagai negara dapat melakukan transaksi melalui satu sistem perdagangan yang transparan dan terpercaya.

Indonesia bukan lagi sekadar tempat mengambil bahan baku. Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan yang menentukan referensi harga. Manfaatnya bukan hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga memperkuat posisi tawar Indonesia dalam hubungan ekonomi internasional.

Namun, perlu dipahami bahwa membangun bursa tidak otomatis membuat Indonesia menguasai harga dunia. Bursa harus memiliki likuiditas, banyak peserta, standar kualitas yang jelas, dan kepercayaan internasional. Tanpa itu, bursa hanya akan menjadi tempat pencatatan transaksi, bukan pusat pembentukan harga.

2. Kelangkaan Bisa Menjadi Kekuatan Ekonomi

Dalam dunia bisnis, barang yang jumlahnya terbatas tetapi dibutuhkan banyak orang memiliki nilai strategis. Indonesia mempunyai peluang memanfaatkan posisi tersebut, khususnya pada komoditas mineral yang memiliki pasokan global terbatas dan permintaan tinggi.

Akan tetapi, kekuatan Indonesia bukan semata-mata terletak pada kelangkaan. Kekuatan yang lebih besar adalah kemampuan mengelola sumber daya, menjaga kesinambungan produksi, mengatur tata niaga, dan membangun sistem perdagangan yang membuat pembeli merasa aman.

Di sinilah konsep pengelolaan pasokan menjadi penting. Indonesia dapat mengembangkan dua jenis mekanisme perdagangan.

Pertama, kontrak jangka panjang.

Sebagian produksi dialokasikan untuk kontrak tahunan atau beberapa tahun dengan perusahaan industri besar. Dengan cara ini, produsen mendapatkan kepastian pasar, sementara pembeli memperoleh kepastian pasokan.

Kedua, perdagangan pasar spot atau lelang.

Sebagian komoditas lainnya diperdagangkan secara berkala melalui bursa. Harga terbentuk berdasarkan permintaan dan penawaran yang nyata.

Sebagai ilustrasi awal, pembagian 60–70 persen untuk kontrak jangka panjang dan 30–40 persen untuk perdagangan spot dapat dipelajari. Namun, angka tersebut tidak boleh menjadi ketentuan kaku. Proporsinya harus disesuaikan dengan karakteristik setiap komoditas, kondisi pasar, dan kebutuhan industri.

Dengan mekanisme ini, Indonesia mempunyai peluang memperoleh pendapatan yang lebih stabil sekaligus membangun referensi harga yang kompetitif.

3. Indonesia Harus Ikut Menentukan Harga, Bukan Sekadar Mengikuti Harga

Inilah salah satu tujuan terpenting pembangunan bursa komoditas. Selama ini, banyak negara produsen berada dalam posisi mengikuti harga yang terbentuk di pasar internasional. Padahal, mereka memiliki sumber daya yang menjadi kebutuhan industri dunia. Indonesia perlu mengubah posisi tersebut.

Bursa komoditas harus menyediakan mekanisme pembentukan harga yang terbuka, berdasarkan kualitas barang, volume perdagangan, permintaan, penawaran, serta kondisi pasar.

Lelang terbuka dapat menjadi salah satu instrumen. Pembeli bersaing menawarkan harga, sementara penjual memperoleh gambaran mengenai nilai komoditas yang sebenarnya.

Namun, tidak semua komoditas cocok menggunakan satu metode lelang. Ada komoditas yang lebih sesuai dengan kontrak jangka panjang, ada yang memerlukan lelang terbuka, dan ada pula yang membutuhkan sistem perdagangan berjangka.

Yang penting, harga terbentuk secara wajar dan dapat dipercaya.Jangan sampai bursa justru menjadi tempat manipulasi harga, permainan kelompok tertentu, atau perdagangan semu yang tidak didukung transaksi fisik. Kepercayaan adalah modal utama sebuah bursa.

4. Standardisasi: Kunci Agar Dunia Mau Berdagang di Indonesia

Bursa komoditas tidak cukup hanya menyediakan tempat bertemunya penjual dan pembeli.Dunia membutuhkan kepastian mengenai barang yang dibeli.Karena itu, Indonesia harus memiliki standar kualitas yang terukur dan diakui secara internasional.Misalnya, nikel dan produk turunannya harus memiliki klasifikasi berdasarkan kandungan mineral, tingkat kemurnian, bentuk produk, serta spesifikasi teknis lainnya.

Setiap transaksi harus didukung sertifikasi dan pengujian laboratorium independen.Dengan demikian, pembeli dari Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Eropa, maupun negara lainnya dapat mengetahui secara pasti kualitas barang yang mereka beli.

Standardisasi ini akan mengurangi perselisihan, mempercepat transaksi, dan meningkatkan kepercayaan terhadap bursa Indonesia.

5. Teknologi Digital dan Tokenisasi: Peluang Masa Depan

Indonesia juga perlu memanfaatkan perkembangan teknologi digital.Salah satu peluangnya adalah penggunaan teknologi blockchain dan konsep Real World Asset (RWA), yaitu representasi digital dari aset nyata.

Dalam konteks perdagangan komoditas, teknologi ini dapat digunakan untuk mencatat kepemilikan barang, sertifikasi, asal-usul produksi, lokasi penyimpanan, dan riwayat perpindahan kepemilikan.

Bayangkan sebuah produk mineral yang telah tersimpan di gudang resmi, diuji kualitasnya, dan memiliki sertifikat digital. Kepemilikannya dapat dialihkan melalui sistem elektronik tanpa harus memindahkan barang secara fisik setiap kali terjadi transaksi.

Ini tentu dapat membuat perdagangan lebih efisien. Tetapi tokenisasi bukan tujuan utama. Ia hanyalah alat.

Indonesia tetap membutuhkan aturan hukum yang memastikan bahwa setiap token benar-benar mewakili barang fisik, tidak terjadi penggandaan klaim kepemilikan, serta tersedia mekanisme penyerahan dan penyelesaian transaksi yang jelas.

Teknologi secanggih apa pun tidak akan berguna jika kepercayaan terhadap sistemnya tidak terjamin.

6. Menguasai Tata Niaga, Bukan Sekadar Menguasai Gudang

Bursa komoditas membutuhkan dukungan infrastruktur yang kuat. Indonesia harus menyiapkan fasilitas penyimpanan, pengujian kualitas, asuransi, pelabuhan, transportasi, dan sistem pelacakan barang.

Gudang resmi atau fasilitas penyimpanan berstandar internasional dapat menjadi bagian dari sistem perdagangan. Barang yang tersimpan harus tercatat, terjamin kualitasnya, dan memiliki kepastian hukum mengenai kepemilikannya.

Demikian pula dengan rantai pasok. Indonesia perlu membangun sistem pelacakan dari lokasi produksi hingga pengiriman kepada pembeli. Hal ini penting untuk mencegah perdagangan ilegal, pencampuran barang tanpa standar, dan penyalahgunaan dokumen.

Dengan demikian, yang dibangun bukan sekadar bursa digital, melainkan sebuah ekosistem perdagangan mineral yang terintegrasi.

7. Jangan Terjebak dalam Strategi Kelangkaan Buatan

Ada satu hal yang menurut saya harus menjadi perhatian serius. Mengendalikan pasokan memang dapat memperkuat posisi tawar penjual. Namun, sengaja menahan pasokan agar pasar terus mengalami kekurangan bukanlah strategi yang selalu menguntungkan.

Industri global membutuhkan kepastian pasokan. Jika Indonesia dianggap terlalu sering menahan produksi atau menaikkan harga secara tidak wajar, pembeli dapat mencari pemasok alternatif, mengembangkan teknologi pengganti, atau melakukan investasi di negara lain.

Karena itu, Indonesia harus membedakan antara pengelolaan pasokan yang sehat dan penciptaan kelangkaan buatan. Pengelolaan pasokan yang sehat dilakukan berdasarkan cadangan, kemampuan produksi, kebutuhan industri, kelestarian lingkungan, dan kepentingan nasional.

Kita tidak perlu membuat pembeli merasa terancam kehabisan barang. Justru kita harus membuat mereka merasa bahwa Indonesia merupakan pemasok paling terpercaya.

Kekuatan pasar yang sesungguhnya bukan membuat pembeli takut kehilangan pasokan, melainkan membuat mereka merasa rugi jika tidak berdagang dengan Indonesia.

8. Tantangan Terbesar: Tata Kelola dan Kepercayaan

Membangun bursa komoditas sendiri bukan pekerjaan sederhana. Ada sejumlah tantangan besar yang harus diantisipasi.

Pertama, persoalan tata kelola. Bursa tidak boleh dikuasai oleh kepentingan kelompok atau perusahaan tertentu. Harus ada pemisahan yang jelas antara regulator, operator bursa, pengawas perdagangan, dan pelaku usaha.

Kedua, transparansi. Seluruh transaksi harus dapat diawasi untuk mencegah manipulasi harga, perdagangan orang dalam, konflik kepentingan, dan praktik kartel.

Ketiga, kepastian hukum. Investor dan pembeli internasional membutuhkan jaminan bahwa kontrak perdagangan dihormati dan sengketa dapat diselesaikan secara adil.

Keempat, likuiditas pasar. Bursa hanya akan hidup jika banyak produsen, pedagang, investor, dan pembeli benar-benar melakukan transaksi di dalamnya.

Kelima, konsistensi kebijakan. Jangan sampai perubahan aturan yang terlalu sering justru membuat investor kehilangan kepercayaan.

Dan yang tidak kalah penting, Indonesia harus memastikan bahwa pembangunan bursa tidak sekadar memindahkan pusat transaksi, tetapi juga meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara, industri nasional, pekerja, dan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

9. Dari Negara Penghasil Tambang Menjadi Pusat Perdagangan Mineral Dunia

Menurut saya, inilah visi besar yang perlu dibangun. Indonesia tidak cukup hanya menjadi negara penghasil bahan tambang. Kita harus bergerak menjadi pusat pengolahan, pusat perdagangan, pusat pembentukan harga, sekaligus pusat industri mineral strategis. Jika pembangunan bursa ini berhasil, manfaatnya bisa sangat luas.

Negara memperoleh penerimaan dan posisi tawar yang lebih baik. Produsen mendapatkan akses pasar yang lebih transparan. Industri memperoleh kepastian pasokan. Investor memiliki instrumen perdagangan yang lebih jelas. Sementara Indonesia mendapatkan peluang lebih besar untuk menikmati nilai ekonomi dari kekayaan alamnya sendiri.

Bahkan, dalam jangka panjang, bursa ini dapat menjadi pintu masuk bagi pengembangan industri keuangan, asuransi komoditas, perdagangan berjangka, pembiayaan industri, dan berbagai jasa pendukung lainnya. Tentu, semua itu membutuhkan kerja keras, regulasi yang matang, dan kepercayaan pasar internasional.

Jangan Hanya Menjadi Pemilik Barang, Jadilah Pemilik Kekuatan Pasar

Saya menyambut baik gagasan Presiden Prabowo untuk mendorong pembangunan bursa komoditas hasil tambang Indonesia. Ini merupakan peluang untuk melakukan perubahan mendasar dalam cara Indonesia mengelola kekayaan alamnya.

Selama ini kita terlalu sering merasa bangga karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Padahal, memiliki barang belum tentu berarti menguasai nilai ekonominya.

Kita harus melangkah lebih jauh. Indonesia perlu memiliki kemampuan mengolah, memperdagangkan, menentukan referensi harga, membangun standar, dan mengendalikan tata niaga komoditas strategisnya secara profesional.

Tentu bukan dengan cara memaksakan harga atau menciptakan monopoli, melainkan dengan membangun pasar yang kuat, terbuka, kompetitif, dan dipercaya dunia.

Sebab, dalam ekonomi modern, kekayaan alam bukan hanya terletak pada apa yang tersimpan di dalam tanah, tetapi juga pada siapa yang mampu mengelola, memperdagangkan, dan menentukan nilai ekonominya.

Jangan sampai Indonesia hanya menjadi tempat dunia mengambil kekayaan alam. Sudah waktunya Indonesia menjadi salah satu tempat dunia menentukan nilai kekayaan alam tersebut.

 

 

Jokowi Mentransformasikan PSI menjadi Partai Super Tbk.

Oleh  Harmen Batubara

Jokowi adalah simbol pembawa perubahan. Bukan sekadar jargon, ia menerjemahkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi kebijakan yang bisa diisi di tangki bensin.

Selama puluhan tahun, harga BBM di Wamena, Yahukimo, Nduga dan pegunungan Papua Tengah lainnya bisa mencapai Rp 60.000 hingga Rp 100.000 per liter, sementara di Jawa hanya Rp 6.450 untuk Premium dan Rp 5.150 untuk Solar. Pada 18 Oktober 2016, dari Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Jokowi meresmikan Program BBM Satu Harga. Perintahnya sederhana dan radikal: "Ini bukan masalah untung rugi, ini masalah keadilan." Sejak itu harga di Papua disamakan dengan Jawa.

Logika yang sama ia pakai untuk kedaulatan sumber daya. Dalam Kontrak Karya Freeport, kewajiban divestasi 51% seharusnya tercapai pada tahun ke-20 (30 Desember 2011), namun selama puluhan tahun Indonesia hanya mengempit 9,36% saham PT Freeport Indonesia. Di pengujung 2018, melalui holding BUMN tambang MIND ID (dulu Inalum), Indonesia resmi mengambil alih 51,23% saham Freeport, momen bersejarah sejak perusahaan tambang asal Amerika itu beroperasi.

Dan ia melengkapi keadilan itu dengan konektivitas. Bukan hanya tol darat - dalam 10 tahun pemerintahannya terbangun 2.432 km jalan tol - tetapi juga Tol Laut untuk menurunkan disparitas harga logistik antar pulau, dan Tol Langit melalui Palapa Ring dan Satelit SATRIA-1 untuk menghubungkan seluruh pelosok Nusantara ke dunia digital.

Keinginannya yang lama tentang Partai dengan konsep Partai Super Terbuka, kini menemukan wadahnya di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Apa itu Partai Super Tbk.?

Istilah "Tbk" (Terbuka) dipinjam dari dunia korporasi. Jika di pasar modal Tbk berarti kepemilikan saham disebar ke masyarakat luas dan pengelolaan wajib transparan, di PSI artinya partai tidak lagi dikuasai segelintir elite atau satu keluarga.

Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman sendiri mengakui, sistem ini terinspirasi dari ide Jokowi soal partai Super Tbk. Jokowi menegaskan: "PSI Partai Super Tbk itu... partai milik seluruh anggota, terbuka untuk semuanya".

Pemilu Raya: RUPS-nya Politik Indonesia

Wujud paling konkret dari konsep ini adalah Pemilu Raya untuk memilih Ketua Umum.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah kepartaian Indonesia, pemilihan ketua umum dilakukan dengan sistem e-voting dengan prinsip one man one vote - satu anggota satu suara. Mirip dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan publik, setiap kader yang memiliki KTA memiliki hak yang sama untuk menentukan pemimpin.

Pada Pemilu Raya 12-18 Juli 2025 di Solo, tercatat sekitar 180 ribu anggota berhak pilih dan tingkat partisipasi mencapai 80%. Hasilnya, Kaesang Pangarep terpilih dengan 65,28% suara. PSI kemudian mengesahkan AD/ART baru dan resmi menjadi partai Super Tbk.

Sebagaimana perusahaan terbuka wajib melaporkan kinerja dan keuangannya ke publik, PSI mengadopsi prinsip manajemen modern yang transparan - dari pengambilan keputusan hingga pelaporan dana. Ketua umum terpilih pun memiliki loyalitas dan akuntabilitas langsung kepada akar rumput, bukan kepada penyokong dana tunggal.

Mengapa Relevan bagi Gen-Z?

Konsep ini membuka pintu bagi siapa saja - terutama Gen-Z - untuk bergabung, memberi ide, beraspirasi, bahkan mencalonkan diri tanpa harus terhambat birokrasi partai yang kaku. Karena suaranya dihargai, partisipasinya dihargai - sebagai bentuk demokrasi digital.

Kritik tentu ada yang menilai ini gimmick politik. Namun dengan kehadiran Jokowi di PSI secara resmi, gagasan Partai Super Terbuka ini bukan lagi sekadar slogan, melainkan komitmen dan arah masa depan organisasi politik. Ia menawarkan model partai yang relevan dengan perubahan zaman: Transparan seperti laporan emiten, Digital seperti startup, dan Kolektif seperti koperasi.

Partai dengan konsep Super Tbk. diyakini akan menjadi magnet baru. Hadirnya Jokowi di PSI jelas memberikan jaminan tentang bagaimana mengelola, berstrategi, dan berpartai yang relevan untuk membawa Indonesia menuju masa keemasannya.

 

Situs Web

wartakini.co.idFreeport Tambah 12 Persen Saham Gratis untuk Indonesia

id.alongwalker.coJeffrie Geovanie soal Pemilihan Ketum PSI Pakai e-Voting: Jawaban Selama ini Dianggap Terbatas

pontianakinformasi.co.idJokowi Beberkan Tujuan Pembangunan Infrastruktur yang Dilakukan Besar-besaran Sekian Tahun Terakhir, Apa saja?

irmadevita.comPro Kontra Kewajiban Divestasi Perusahaan Tambang Dengan Terbitnya PP No.24/2012

eksplorasi.idMengungkap Sosok di Balik Implementasi Program BBM Satu Harga Jokowi (Bagian 1)

id.alongwalker.coLogo Gajah Gantikan Mawar, PSI Siap Tampil dengan Wajah Baru di Kongres 2025 yang Dihadiri Jokowi

id.alongwalker.coPSI Ganti Logo Jadi Gajah Merah-Hitam Jelang Kongres, Jokowi: Keren!

investor.idMempertebal Saham Freeport

tiktok.comTikTok · RHEYNOLDUS

kaskus.co.idSetelah Tol Laut, Jokowi Kukuhkan Pembangunan Tol Langit | KASKUS

cluetoday.comPSI Ganti Logo Jadi Gajah, Jokowi Sebut Keren dan Demokratis - CLUETODAY

galapos.idJokowi: PSI Partai Super TBK, Revolusi Politik Digital Lewat E-Vote

lintasparlemen.comDPR Ragukan BBM Satu Harga di Papua Berjalan Mulus!

dailysemarang.com4 Dekade Perkembangan Infrastruktur RI: Perbedaan Visi Soeharto, Jokowi, dan Prabowo – Daily Semarang

radaraktual.comJokowi Jadi Ketum PSI, Pertama Dalam Sejarah Bap

 

Mengentaskan Kemiskinan di Tengah Semaraknya Pembangunan

 

Oleh Harmen Batubara 

Pembangunan Indonesia hari ini terlihat semakin semarak. Infrastruktur terus dibangun, konektivitas diperluas, pusat-pusat ekonomi tumbuh, dan berbagai program strategis pemerintah mulai diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, ekonomi rakyat, hingga pembangunan kawasan perdesaan dan pesisir.

Namun di tengah semaraknya pembangunan itu, ada satu pertanyaan yang tidak boleh kita lupakan:

Apakah kemajuan pembangunan sudah benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan?

Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya jalan yang semakin bagus, gedung yang semakin tinggi, atau proyek yang semakin banyak. Pembangunan pada akhirnya harus mampu menghadirkan kehidupan yang lebih layak bagi rakyat—terutama bagi mereka yang masih hidup dalam kemiskinan.

Kemiskinan Tidak Cukup Diatasi dengan Bantuan

Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat miskin melalui tiga pendekatan penting: perlindungan sosial, pemenuhan layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi.

Dalam skala nasional, perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat antara lain tercermin melalui berbagai agenda pembangunan seperti penguatan swasembada pangan, swasembada energi, pembangunan perkampungan nelayan, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Di sisi perlindungan sosial, pemerintah juga menyediakan berbagai bentuk bantuan untuk menjaga masyarakat rentan agar tidak semakin terpuruk.

Ada bantuan sosial, bantuan pangan, bantuan tunai, subsidi yang ditujukan bagi kelompok tertentu, hingga berbagai bentuk jaring pengaman sosial.

Semua itu penting.

Sebab bagi keluarga yang penghasilannya pas-pasan, bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, listrik, energi, kesehatan, dan pendidikan bukanlah sesuatu yang kecil. Bantuan tersebut dapat menjadi penyelamat ketika pendapatan tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan keluarga.Tetapi kita juga harus jujur mengatakan:

Bantuan sosial seharusnya bukan menjadi tujuan akhir. Bantuan adalah jembatan agar seseorang mampu melewati masa sulit. Tujuan akhirnya adalah membuat masyarakat memiliki kemampuan untuk berdiri di atas kakinya sendiri.

Memutus Rantai Kemiskinan dari Pendidikan dan Kesehatan

Kemiskinan tidak hanya berbicara tentang tidak punya uang. Kemiskinan juga bisa muncul karena seseorang tidak memiliki pendidikan yang memadai, keterampilan kerja, akses kesehatan, tempat tinggal yang layak, jaringan ekonomi, bahkan dokumen kependudukan yang diperlukan untuk mengakses pelayanan negara. Karena itu, pendidikan dan kesehatan merupakan bagian penting dari perjuangan mengentaskan kemiskinan.

Program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar dan dukungan bagi keluarga rentan dapat membantu anak-anak tetap bersekolah. Demikian pula jaminan kesehatan dapat mencegah keluarga miskin jatuh semakin dalam hanya karena harus membayar biaya pengobatan.

Bayangkan sebuah keluarga miskin yang sudah bertahun-tahun berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika salah satu anggota keluarganya sakit keras, tabungan habis untuk berobat. Ketika anaknya harus berhenti sekolah karena tidak mampu membayar kebutuhan pendidikan, peluang untuk memperbaiki kehidupan menjadi semakin kecil. Di sinilah negara harus hadir.

Memutus kemiskinan berarti memutus rantai yang membuat kemiskinan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Warga Miskin Perkotaan Membutuhkan Kesempatan

Kemiskinan di kota mempunyai wajah yang berbeda. Di tengah gedung tinggi, pusat perdagangan, dan kehidupan ekonomi yang bergerak cepat, kita masih dapat menemukan masyarakat yang hidup di permukiman padat, bekerja sebagai pedagang kecil, buruh harian, pekerja informal, pengemudi, pekerja rumah tangga, dan berbagai pekerjaan lain dengan pendapatan yang tidak selalu stabil.

Bagi mereka, kebutuhan bukan sekadar bantuan tunai.

Mereka membutuhkan pekerjaan, keterampilan, tempat tinggal yang terjangkau, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap modal usaha.

Mereka juga membutuhkan akses digital. Hari ini, internet bukan lagi sekadar sarana hiburan. Internet telah menjadi pintu menuju informasi pekerjaan, pemasaran produk, pendidikan, layanan pemerintah, transaksi keuangan, bahkan peluang usaha. Maka masyarakat miskin yang tidak memiliki perangkat, keterampilan digital, atau akses internet yang terjangkau berisiko semakin tertinggal.

Kemiskinan di era digital bukan hanya persoalan tidak punya uang, tetapi juga persoalan tidak memiliki akses terhadap peluang.

Desa Jangan Dibiarkan Tertinggal

Persoalan serupa terjadi di perdesaan. Banyak masyarakat desa memiliki tanah, tenaga, dan potensi alam, tetapi belum selalu memiliki akses yang memadai untuk mengubah potensi tersebut menjadi pendapatan. Jalan desa yang buruk membuat biaya mengangkut hasil pertanian menjadi mahal. Keterbatasan irigasi membuat produksi pertanian tidak optimal.

Ketiadaan pasar yang baik membuat petani sering berada dalam posisi lemah ketika menjual hasil panennya. Keterbatasan internet membuat masyarakat desa tertinggal dalam memperoleh informasi harga, teknologi, pendidikan, maupun peluang usaha. Karena itu, pengentasan kemiskinan di desa harus berjalan bersama dengan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat.

Petani membutuhkan bibit, pupuk, teknologi, irigasi dan kepastian pasar. Nelayan membutuhkan sarana produksi, akses permodalan, penyimpanan hasil tangkapan, teknologi, serta pasar yang lebih baik. Pelaku UMKM membutuhkan keterampilan, modal, pendampingan dan akses pemasaran.

Dan generasi muda desa membutuhkan pendidikan serta keterampilan agar mereka tidak harus meninggalkan desanya hanya karena tidak menemukan masa depan di sana.

Dari Bantuan Menuju Kemandirian

Di sinilah kita perlu mengubah cara pandang. Jangan sampai keberhasilan program pengentasan kemiskinan hanya diukur dari berapa banyak bantuan yang dibagikan.

Kita harus mulai bertanya:

Berapa banyak keluarga yang berhasil naik kelas?

Berapa banyak penerima bantuan yang kemudian memperoleh pekerjaan?

Berapa banyak usaha kecil yang tumbuh menjadi usaha yang mandiri?

Berapa banyak anak keluarga miskin yang berhasil memperoleh pendidikan lebih baik?

Berapa banyak petani dan nelayan yang pendapatannya meningkat?

Berapa banyak keluarga yang akhirnya tidak lagi bergantung pada bantuan?

Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang seharusnya menjadi ukuran keberhasilan. Sebab bantuan yang terus diberikan tanpa peningkatan kemampuan ekonomi berisiko membuat masyarakat hanya bertahan, bukan berkembang.

Apakah Bantuan Sudah Tepat Sasaran?

Kita juga tidak boleh menutup mata terhadap persoalan di lapangan. Bisa saja masih terdapat bantuan yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Bisa pula terdapat masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi belum terjangkau.

Persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah telah menyediakan program atau belum. Persoalan yang jauh lebih penting adalah apakah program tersebut sampai kepada orang yang tepat, dalam jumlah yang memadai, pada waktu yang tepat, dan benar-benar menghasilkan perubahan.

Karena itu, data penerima harus terus diperbaiki. Pendataan harus lebih akurat. Pengawasan harus diperkuat. Masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan keluhan. Dan yang tidak kalah penting, pelayanan pemerintah harus semakin mudah, cepat, transparan, dan manusiawi. Jangan sampai orang miskin harus menghadapi birokrasi yang panjang hanya untuk mendapatkan haknya.

Kemiskinan Tidak Akan Hilang Hanya karena Pembangunan Semakin Ramai

Kita tentu patut menghargai pembangunan yang terus dilakukan.Tetapi pembangunan yang megah tidak otomatis menghapus kemiskinan. Sebuah jalan yang bagus akan semakin bermakna jika petani dapat menggunakannya untuk membawa hasil panen ke pasar.

Internet akan semakin berarti jika anak desa dapat menggunakannya untuk belajar dan pelaku UMKM menggunakannya untuk menjual produk. Koperasi akan semakin bermakna jika mampu memperkuat ekonomi anggotanya.

Pembangunan perkampungan nelayan akan semakin berarti jika nelayan bukan hanya memiliki tempat tinggal yang lebih baik, tetapi juga memperoleh penghasilan yang meningkat.

Dan program pangan akan semakin bermakna apabila sekaligus memperkuat kesejahteraan mereka yang memproduksi pangan.

Inilah hubungan antara pembangunan dan pengentasan kemiskinan: pembangunan harus menciptakan peluang, dan peluang harus dapat diakses oleh rakyat kecil.

Negara Hadir, Rakyat Berdaya

Pemerintah memang memiliki keterbatasan. Anggaran  tidak pernah tak terbatas. Wilayah Indonesia sangat luas. Persoalan masyarakat sangat beragam. Karena itu, tidak semua persoalan dapat diselesaikan sekaligus. Namun arah kebijakannya harus jelas:

yang lemah harus dilindungi, yang miskin harus diberdayakan, dan yang mampu harus diberi ruang untuk berkembang.

Efisiensi anggaran, peningkatan kualitas pelayanan, pemberantasan korupsi, perbaikan data, dan pengawasan bantuan menjadi bagian penting dari upaya tersebut.

Pada akhirnya, mengentaskan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan seluruh elemen bangsa memiliki peran. Tetapi negara tetap mempunyai posisi yang sangat menentukan.

Negara harus memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghasilkan kesempatan yang lebih adil. Sebab tujuan akhir pembangunan bukan sekadar membuat Indonesia terlihat semakin maju.

Tujuan akhirnya adalah membuat rakyat Indonesia benar-benar merasa lebih sejahtera Dan ukuran paling nyata dari keberhasilan pembangunan mungkin sederhana:

ketika seorang anak miskin memiliki kesempatan belajar, ketika seorang ibu memiliki penghasilan yang layak, ketika seorang ayah memperoleh pekerjaan yang bermartabat, ketika petani dan nelayan mendapatkan hasil yang adil dari jerih payahnya, dan ketika sebuah keluarga akhirnya mampu berkata:

“Kami tidak lagi hanya menerima bantuan. Kami sudah mampu berdiri sendiri.” Di situlah pembangunan menemukan maknanya. Pembangunan yang sesungguhnya adalah pembangunan yang mampu mengubah kehidupan manusia.