Prabowo Bapak Perubahan, Menuju Indonesia Lebih Sejahtera

Oleh  Harmen Batubara 

Ada satu hal yang menarik perhatian saya dari perjalanan Prabowo Subianto: ia tampaknya selalu mempunyai keberanian untuk membayangkan sesuatu yang lebih besar daripada keadaan yang sedang dihadapinya.

Karena itu, ketika hari ini ada yang menyebut Prabowo sebagai “Bapak Perubahan”, bagi saya istilah itu bukan semata-mata slogan politik. Ia harus dilihat dari keberanian mengambil keputusan, membangun institusi baru, mengubah tata kelola, dan mencoba memecahkan persoalan yang selama bertahun-tahun dianggap sulit.

Tentu saja, perubahan tidak cukup hanya dengan gagasan. Perubahan harus dibuktikan dengan kerja, kebijakan, dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Dan di situlah saya melihat perjalanan pemerintahan Prabowo mulai menarik untuk diperhatikan.

121 Kebijakan dalam 21 Bulan

Dalam Pidato Kenegaraan pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo menyampaikan sebuah angka yang cukup mencengangkan. Dalam 21 bulan atau 663 hari, pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara. Jika dihitung rata-rata, berarti sekitar satu kebijakan transformatif setiap lima hari. (Setneg)

Angka tersebut tentu bukan berarti seluruh persoalan bangsa sudah selesai. Justru sebaliknya. Angka itu menunjukkan kecepatan pemerintah dalam mengambil keputusan dan mencoba mengubah sesuatu yang selama ini berjalan dengan cara lama. Bagi saya, inilah bagian yang menarik.

Sebab bangsa besar tidak hanya membutuhkan pemimpin yang pandai menjelaskan masalah. Bangsa besar membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah.

Presiden sendiri mengingatkan bahwa capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Kemerdekaan, menurutnya, bukan hanya sesuatu yang diproklamasikan, tetapi sesuatu yang harus benar-benar dirasakan rakyat. (Setneg)

Kalimat itu penting. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan seberapa banyak kebijakan yang dibuat, tetapi seberapa jauh perubahan itu memperbaiki kehidupan rakyat.

Dari Mimpi Menjadi Kebijakan

Saya mengikuti perjalanan Prabowo sejak ia masih berada dalam dunia militer. Yang saya lihat sejak dahulu adalah seorang prajurit yang memiliki kecenderungan berpikir melampaui keterbatasan yang ada.

Ketika berada di Kopassus, misalnya, kebutuhan mobilitas pasukan di medan operasi menjadi persoalan serius. Gagasan untuk memperkuat kemampuan penerbangan bagi satuan khusus pada zamannya tentu bukan gagasan sederhana.

Kemudian dalam Operasi Mapenduma tahun 1996, Prabowo tercatat memimpin Kopassus dalam operasi pembebasan sandera di Papua. (Museum Kopassus) Saya tidak ingin menghakimi seluruh perjalanan masa lalu itu hanya dari satu sudut pandang.

Namun bagi saya, ada satu pelajaran yang menarik: Prabowo sejak dahulu terbiasa berpikir tentang bagaimana keterbatasan dapat ditembus dengan kemampuan, keberanian, dan kerja sama.

Kini situasinya berbeda. Ia tidak lagi memimpin sebuah satuan. Ia memimpin sebuah negara. Dan sebagai Presiden, ruang untuk mewujudkan gagasan itu tentu jauh lebih besar—tetapi sekaligus tanggung jawabnya juga jauh lebih berat.

Ketika Mimpi Masuk ke Ruang Pemerintahan

Hari ini kita melihat sejumlah gagasan besar mulai masuk ke dalam kebijakan negara. Ada Danantara, ada hilirisasi, swasembada pangan, swasembada energi, Makan Bergizi Gratis, koperasi desa, Kampung Nelayan, serta berbagai program penguatan ekonomi masyarakat.

Salah satu perubahan yang menurut saya cukup strategis adalah pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui sistem ekspor satu pintu.

Pemerintah menjelaskan bahwa tahap awal kebijakan tersebut mencakup batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy, dengan tujuan antara lain memperkuat transparansi, pengawasan, serta pengelolaan devisa hasil ekspor. (Kementerian Ekononomi)

Presiden bahkan menjelaskan bahwa melalui sistem tersebut negara ingin mengetahui dengan lebih baik apa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa harga sebenarnya, dan berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia. (Presiden RI)

Bagi saya, inilah bentuk perubahan yang sangat penting. Sebab kekayaan alam Indonesia jangan hanya membuat Indonesia kaya secara statistik, tetapi harus semakin mampu menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, penerimaan negara, dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Dari Swasembada Pangan sampai Energi

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyampaikan capaian yang patut diperhatikan.Pemerintah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas utama, yaitu beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Pemerintah juga menyatakan swasembada pangan berhasil dicapai hanya dalam satu tahun, lebih cepat dari target awal empat tahun. Dalam prosesnya, 145 aturan birokrasi penyaluran pupuk dihapus dan harga pupuk disebut turun sekitar 20 persen. (Setneg)

Di sektor energi, pemerintah menyampaikan bahwa sejak 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar, setelah produksi diesel berbasis B50 diperkuat. Presiden menyebut langkah tersebut berpotensi menghemat devisa sekitar Rp170 triliun atau sekitar US$9,5 miliar. (Setneg)

Tentu angka-angka tersebut harus terus diuji melalui pelaksanaan dan evaluasi di lapangan. Tetapi setidaknya arah kebijakannya jelas:

Indonesia ingin lebih mandiri dalam pangan dan energi. Dan menurut saya, kemandirian seperti inilah yang seharusnya menjadi fondasi Indonesia yang lebih sejahtera.

Bahkan Tanah Suci Pun Menjadi Bagian dari Gagasan

Ada pula gagasan yang mungkin tidak langsung berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi memiliki arti khusus bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah tengah menyiapkan Kampung Haji Indonesia di Makkah.

Presiden menyampaikan bahwa Indonesia memperoleh kesempatan untuk memiliki lahan di Kota Makkah, sesuatu yang disebut sebagai penghormatan penting dari Kerajaan Arab Saudi. Pemerintah kemudian mengembangkan gagasan tersebut sebagai kawasan terpadu untuk meningkatkan pelayanan jamaah haji Indonesia. (Setneg)

Pada Agustus 2026, pemerintah juga melaporkan perkembangan perencanaan dan pembangunan kawasan tersebut. (Presiden RI)

Bagi saya, ini menunjukkan satu hal:

Prabowo ingin membangun bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi juga sistem pelayanan yang menurutnya dapat memberi manfaat lebih besar bagi rakyat.

Perubahan Itu Pasti Menghadapi Perlawanan

Namun di sinilah tantangannya. Mengubah sebuah negara tidak seperti mengganti pakaian. Ada kepentingan yang sudah mengakar. Ada birokrasi yang sudah terbiasa dengan cara lama. Ada kelompok ekonomi yang sudah menikmati sistem lama. Ada pula praktik ilegal yang selama bertahun-tahun hidup karena lemahnya pengawasan.

Karena itu, ketika pemerintah mencoba memperbaiki tata kelola sumber daya alam, memberantas kebocoran, memperkuat pengawasan, atau mengubah sistem distribusi, tentu akan muncul resistensi. Saya melihat inilah salah satu medan paling berat yang sedang dihadapi Prabowo.

Perubahan selalu mempunyai biaya.

Dan seorang pemimpin harus siap membayar biaya politik dari keputusan yang diyakininya benar. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan bahwa perang melawan korupsi, mafia, dan praktik ilegal dilakukan melalui hukum yang kuat, institusi yang bersih, bukti yang jelas, dan proses yang adil.

Jangan sampai semangat perubahan justru melahirkan ketidakpastian baru. Sebab negara hukum tidak boleh hanya kuat terhadap mereka yang lemah. Negara hukum harus kuat terhadap siapa pun.

Saya Ingin Melihat Mimpi Itu Menjadi Kenyataan

Inilah alasan mengapa saya pribadi tertarik mengikuti perjalanan Prabowo sebagai Presiden. Saya pernah melihat Prabowo dalam konteks yang berbeda—ketika ia masih seorang perwira dan berada dalam lingkungan yang menuntut keberanian mengambil keputusan. Kini saya ingin melihat sesuatu yang jauh lebih besar.

Apa yang sebenarnya ada di dalam mimpi seorang Prabowo tentang Indonesia?

Apakah Indonesia akan menjadi negara yang mampu mengolah kekayaan alamnya sendiri? Apakah Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri?

Apakah Indonesia mampu membangun ketahanan energi? Apakah rakyat kecil benar-benar memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi?

Apakah korupsi dan praktik ilegal dapat ditekan? Apakah birokrasi negara dapat berubah dari sekadar mengurus administrasi menjadi benar-benar melayani rakyat?

Dan yang paling penting:

Apakah semua perubahan itu pada akhirnya membuat rakyat Indonesia hidup lebih sejahtera? Saya kira, pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus kita jawab bersama.

Bapak Perubahan, Bukan Berarti Tanpa Kekurangan

Saya menyebut Prabowo sebagai “Bapak Perubahan” bukan karena saya menganggap semua kebijakannya sempurna. Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Tidak ada pemimpin yang selalu benar. Justru karena perubahan itu besar, maka ia membutuhkan pengawasan, kritik, koreksi, dan partisipasi masyarakat.

Saya percaya dukungan kepada seorang pemimpin tidak harus berarti kehilangan sikap kritis. Sebaliknya, kritik yang sehat bukan berarti membenci pemerintah. Kita bisa mendukung sesuatu yang baik, mengkritik sesuatu yang kurang baik, dan tetap berharap pemerintah berhasil. Bagi saya, itulah sikap yang paling dewasa dalam kehidupan berbangsa.

Prabowo memiliki kesempatan yang sangat besar untuk membuktikan bahwa gagasan-gagasan besar yang selama ini ada dalam pikirannya benar-benar dapat diwujudkan menjadi kekuatan Indonesia.

Ia telah berada di berbagai medan kehidupan. Dari medan pengabdian militer, dunia usaha, politik, hingga akhirnya memimpin pemerintahan. Kini medan terbesarnya adalah Indonesia itu sendiri. Dan Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar slogan perubahan.

Indonesia membutuhkan perubahan yang terukur, berani, adil, berkelanjutan, dan dirasakan rakyat. Jika itu mampu diwujudkan, maka sebutan “Bapak Perubahan” bukan lagi sekadar sebuah ungkapan. Ia akan menjadi sebuah catatan sejarah. Dan saya ingin melihatnya. Bukan sekadar karena saya pernah mengenal perjalanan Prabowo dari dekat sebagai seorang prajurit. Tetapi karena saya adalah bagian dari bangsa ini.

Saya ingin melihat Indonesia menjadi lebih kuat. Saya ingin melihat rakyatnya lebih sejahtera. Dan saya ingin melihat mimpi besar tentang Indonesia benar-benar menjadi kenyataan.

Karena pada akhirnya, ukuran terbesar dari sebuah perubahan bukanlah seberapa besar seorang pemimpin bermimpi. Ukuran terbesarnya adalah seberapa jauh rakyat merasakan manfaat dari mimpi itu.

 

 

 

Ketika Pidato Kenegaraan Prabowo Disampaikan Secara Menggelegar

 

Oleh Harmen Batubara 

Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026. Dia terlihat begitu semangat, begitu menggebu gebu dengan pencapaian yang telah dilakukan pemerintahannya. Saya juga terkesima, dan patut bersyukur atas pencapaian tersebut. Soal semangat yang berapi api, ya itu memang sudah semestinya. Tapi kalau pidato seperti itu disampaikan secara “elegan” mengikuti irama emosi yang terbangun tentu hasilnya akan lebih menarik. Ada dinamika Pidato disaat jalan mendatar, tanjakan, tikungan tajam lagi mendaki atau saat menurun dst dst. Sangat berbeda kalau dari awal sampai ahir terus saja sprint. Kita yang melihatnya juga kasihan, panggung yang semestinya bisa dibuat membakar semangat para pendengarnya, malah tidak bisa melihat keindahan pemandangan di sepanjang perjalanan. Tapi itu kan hanya dari pandangan saya saja. Belum tentu juga itu bisa dibenarkan. Tapi yang jelas, aku bangga dengan hasil hasil pencapaian pemerintahannya. Semoga teruslah berlanjut dan lebih baik lagi.

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2025 disambut beragam tanggapan—ada yang memuji, ada pula yang mempertanyakan. Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) menilai pidato itu lebih bersifat “populisme simbolik” ketimbang kebijakan yang substansial. Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dikutip Hukumonline menyampaikan: “Gaya pidato yang menggelegar ala Prabowo hanya menjadi pepesan kosong jika tak dibarengi kebijakan di lapangan. Ini sekadar untuk mencari simpati.”

Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyoroti sisi legitimasi di balik klaim-klaim keberhasilan tersebut. “Klaim-klaim kosong itu justru terus digaungkan karena adanya legitimasi yang rapuh dari sebuah pemerintahan. Ia ingin mengambil jalan pintas untuk memenangkan kembali kepercayaan masyarakat dengan hanya melalui retorika belaka,” ujarnya.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melihat adanya pergeseran struktural yang mengarah pada pembentukan “Negara Komando”. Kekuasaan makin terpusat, kewenangan TNI dan Polri meluas tanpa batas, dan militer makin masuk ke ruang kehidupan sipil.

Di tengah perbedaan pandangan itu, muncul hal menarik: di media sosial, justru yang menyebar luas adalah potongan-potongan pidato yang diplesetkan dan didramatisir menjadi narasi bernada negatif. Sebagai pengamat, saya melihat bahwa pemerintah tampak belum cukup siap menyebarkan informasi pendukung secara terbuka dan meluas. Sebaliknya, pihak yang tidak sejalan justru tampak lebih siap dan terorganisir secara profesional dalam menyoroti sisi-sisi yang dikritisi. Dalam demokrasi, perang opini adalah hal yang wajar—namun tetap menyisakan pertanyaan: mengapa informasi capaian tidak lebih dulu sampai kepada publik?

 Rangkuman Capaian yang Disampaikan Presiden

Presiden menyampaikan bahwa dalam 21 bulan kepemimpinannya telah ditetapkan dan dijalankan “121 kebijakan transformatif”, antara lain:

“Kemandirian Pangan”- Mencapai swasembada 8 komoditas: beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

 “Infrastruktur Desa” - TNI membangun 2.500 jembatan desa; Polri membangun 800 jembatan lainnya. Target 5.000 jembatan selesai akhir 2026. - TNI membangun 3.000 titik air desa dalam 8 bulan pertama 2026.

“Ekonomi Rakyat”- 10.000 Koperasi Desa Merah Putih beroperasi, 3.300 di antaranya dinilai optimal. Target akhir 2026: 30.000 koperasi optimal.

- Pendapatan pengemudi ojek daring naik dari 80% menjadi 92%; sebagian melaporkan pendapatan naik 2–3 kali lipat.

 “Kesehatan”- Program Cek Kesehatan Gratis menjangkau sekitar 108 juta orang.- 20 RSUD dibangun atau ditingkatkan di daerah tertinggal, terdepan, terluar. - Negara menanggung iuran JKN bagi 96,8 juta warga kurang mampu.

 “Gizi & Kesejahteraan”- Program Makan Bergizi Gratis menjangkau puluhan juta penerima setiap hari, sekaligus menyerap hasil produksi petani, nelayan, dan UMKM.

 “Pendidikan”- 16.167 sekolah diperbaiki pada 2025; 71.744 sekolah pada 2026. Setiap sekolah ditargetkan memiliki 4 ruang kelas dengan layar pintar.

- 182 Sekolah Rakyat dibuka, menyediakan pendidikan, asrama, makanan, dan sarana belajar bagi anak dari keluarga paling tidak mampu.

 “Perumahan & Bantuan Sosial”- Bantuan renovasi rumah menjangkau 83.907 unit; FLPP 91.531 unit; KPR bersubsidi 95.878 debitur.

- Pendaftaran bansos digital berjalan di 143 kabupaten/kota, ditargetkan mencakup 12,5 juta keluarga.

 “Kelembagaan & Pengelolaan Keuangan” - 13 UU disahkan, termasuk UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. - BPK menyelamatkan keuangan negara sekitar Rp112 triliun.

- 313 kabupaten/kota telah memiliki Mal Pelayanan Publik.

 “Restrukturisasi BUMN & Investasi” - Dari 1.074 BUMN, 290 ditutup, ditargetkan tersisa maksimal 300 BUMN. Penghematan sekitar Rp50 triliun per tahun.

- Laba BUMN naik dari Rp186 triliun (2024) menjadi Rp326 triliun (2025); dividen bersih naik dari Rp53 triliun menjadi Rp138 triliun.

- PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mengelola devisa ekspor US$14 miliar dalam waktu singkat; potensi tambahan US$5 miliar teridentifikasi.

- 26 proyek hilirisasi dimulai, mencakup pengolahan batu bara, tembaga, emas, garam industri, alumunium, hingga pengolahan sampah menjadi energi.

 “Infrastruktur Digital & Lainnya” - Jaringan 4G menjangkau 98,94% penduduk; serat optik mencakup seluruh provinsi.

- Pemerintah menegaskan komitmen pemberantasan korupsi, tambang ilegal, penyelundupan, narkoba, serta penguatan industri pertahanan dan dukungan kemerdekaan Palestina.

 Catatan Penutup Yang Juga Ingin Kita Sampaikan

Pidato ini memaparkan capaian yang terlihat sangat besar dan ambisius. Namun sejauh mana angka-angka dan program-program itu terasa nyata di tengah masyarakat, dan sejauh mana kebijakan-kebijakan itu didukung oleh landasan hukum serta pengawasan yang memadai, masih menjadi pertanyaan terbuka. Antara retorika yang menggelegar dan realitas yang dirasakan rakyat, selalu ada ruang yang harus dijembatani oleh kebijakan yang nyata, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah peran pengawasan masyarakat menjadi sangat penting.

Harmen Batubara, Penulis Dari Perbatasan

 

Harmen Batubara, Penulis Dari Perbatasan

Jika Anda mengetik nama Harmen Batubara di Google, yang muncul adalah sosok purnawirawan perwira TNI Angkatan Darat, pakar pertahanan dan wilayah perbatasan, serta penulis yang konsisten mengawal kedaulatan ruang Nusantara.

Ia bukan penulis yang lahir dari ruang sunyi semata, melainkan dari garis-garis batas negara — dari lumpur patok perbatasan, dari peta topografi, dan dari ruang-ruang perundingan diplomasi.

Dari Padangsidimpuan ke Garis Batas Negeri

Harmen Batubara lahir di Padangsidimpuan, 9 Oktober 1952. Perjalanan pendidikannya dimulai dari Sekolah Rakyat Dua Sayurmatinggi, SMP Kotanopan, hingga SMA Padangsidimpuan, sebelum akhirnya menjadi Geodetic Engineer dari Universitas Gadjah Mada (1981).

Ilmu Pemetaan itu ia abdikan untuk negeri. Ia menempuh berbagai pendidikan militer dan kejuruan:
Sekolah Staf dan Komando AD (1995), MBA dari Leicester University, UK (1998), Mapping Charting and Geodesy Course (DMA, USA, 1984), Map Control Survey Course (Australia, 1988), Mapping and Management Border Area Course (Australia, 1993), hingga Rasvy Regimental Officer Course (Australia, 1994).

Dari 1981-2004 ia mengabdi di Direktorat Topografi TNI AD sebagai Kepala Sub Direktorat Geografi. Pada 2005-2010 ia dipercaya sebagai Kepala Sub Direktorat Administrasi Wilayah Pertahanan di Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan. Purnatugas dengan pangkat Kolonel pada Oktober 2011.

 

Penjaga Garis Batas

Nama Harmen melekat pada sejarah penegasan batas negara. Ia terlibat langsung dalam:

Penegasan dan Penetapan Perbatasan RI-Malaysia: 1982, 1984, 1986, 1988, 1989, 1992, 1994

Penegasan dan Penetapan Perbatasan RI-Papua New Guinea: 1987, 1996, 1997, 1998

Penegasan dan Penetapan Perbatasan RI-Timor Leste: 2002, 2004, 2005

 Ia juga menjadi Anggota Tim Teknis Perundingan Batas RI-Malaysia, RI-PNG, dan RI-Timor Leste, serta aktif di berbagai Pokja Ditjen Strahan Kemhan untuk menyusun konsep Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Penataan Ruang Wilayah Pertahanan Perbatasan, hingga penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP).

Pasca purnatugas, pengabdiannya berlanjut sebagai Peneliti di CDBR (Center for Defence Border Research) Universitas Pertahanan Indonesia di awal pendirian Universitas tersebut,  dan Staf Khusus Perbatasan pada Direktorat Administrasi dan Perbatasan Ditjen PUM Kemdagri (2011-2013). Jejak kepenulisannya sudah dimulai sejak muda sebagai Pimpinan Redaksi Geodeta, majalah mahasiswa Geodesi UGM, dan Pimpinan Redaksi Mekatronika di Bandung.

Karya: Dari Patok ke Pustaka

Pengalamannya di lapangan ia tuangkan menjadi tulisan agar generasi berikutnya memahami betapa mahal harga sebuah kedaulatan. Karya-karya utamanya antara lain: Penetapan dan Penegasan Perbatasan Negara, Profil Perbatasan Laut, Profil Perbatasan Darat Negara, Masalah Noel Besi-Citrana, hingga Serial Catatan Blog Seorang Prajurit Perbatasan yang dapat ditemukan di Shopee: bukuperbatasan.

Kini, ia juga aktif berbagi ilmu bisnis online dan produk digital melalui portalnya: www.harmenbatubara.com, www.wilayahperbatasan.com, dan www.wilayahpertahanan.com.

Prinsipnya sederhana: ia tidak pernah memaksa siapapun untuk melakukan apapun. Ia hanya berbagi — konten, ide, dan strategi yang telah terbukti ia jalani sendiri, agar bermanfaat dan juga bisa menghasilkan untuk orang lain.

Hari ini adalah hari yang baru. Jadikan setiap hari sebagai hari yang luar biasa.