Mengentaskan Kemiskinan di Tengah Semaraknya Pembangunan

 

Oleh Harmen Batubara 

Pembangunan Indonesia hari ini terlihat semakin semarak. Infrastruktur terus dibangun, konektivitas diperluas, pusat-pusat ekonomi tumbuh, dan berbagai program strategis pemerintah mulai diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, ekonomi rakyat, hingga pembangunan kawasan perdesaan dan pesisir.

Namun di tengah semaraknya pembangunan itu, ada satu pertanyaan yang tidak boleh kita lupakan:

Apakah kemajuan pembangunan sudah benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan?

Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya jalan yang semakin bagus, gedung yang semakin tinggi, atau proyek yang semakin banyak. Pembangunan pada akhirnya harus mampu menghadirkan kehidupan yang lebih layak bagi rakyat—terutama bagi mereka yang masih hidup dalam kemiskinan.

Kemiskinan Tidak Cukup Diatasi dengan Bantuan

Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat miskin melalui tiga pendekatan penting: perlindungan sosial, pemenuhan layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi.

Dalam skala nasional, perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat antara lain tercermin melalui berbagai agenda pembangunan seperti penguatan swasembada pangan, swasembada energi, pembangunan perkampungan nelayan, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Di sisi perlindungan sosial, pemerintah juga menyediakan berbagai bentuk bantuan untuk menjaga masyarakat rentan agar tidak semakin terpuruk.

Ada bantuan sosial, bantuan pangan, bantuan tunai, subsidi yang ditujukan bagi kelompok tertentu, hingga berbagai bentuk jaring pengaman sosial.

Semua itu penting.

Sebab bagi keluarga yang penghasilannya pas-pasan, bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, listrik, energi, kesehatan, dan pendidikan bukanlah sesuatu yang kecil. Bantuan tersebut dapat menjadi penyelamat ketika pendapatan tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan keluarga.Tetapi kita juga harus jujur mengatakan:

Bantuan sosial seharusnya bukan menjadi tujuan akhir. Bantuan adalah jembatan agar seseorang mampu melewati masa sulit. Tujuan akhirnya adalah membuat masyarakat memiliki kemampuan untuk berdiri di atas kakinya sendiri.

Memutus Rantai Kemiskinan dari Pendidikan dan Kesehatan

Kemiskinan tidak hanya berbicara tentang tidak punya uang. Kemiskinan juga bisa muncul karena seseorang tidak memiliki pendidikan yang memadai, keterampilan kerja, akses kesehatan, tempat tinggal yang layak, jaringan ekonomi, bahkan dokumen kependudukan yang diperlukan untuk mengakses pelayanan negara. Karena itu, pendidikan dan kesehatan merupakan bagian penting dari perjuangan mengentaskan kemiskinan.

Program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar dan dukungan bagi keluarga rentan dapat membantu anak-anak tetap bersekolah. Demikian pula jaminan kesehatan dapat mencegah keluarga miskin jatuh semakin dalam hanya karena harus membayar biaya pengobatan.

Bayangkan sebuah keluarga miskin yang sudah bertahun-tahun berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika salah satu anggota keluarganya sakit keras, tabungan habis untuk berobat. Ketika anaknya harus berhenti sekolah karena tidak mampu membayar kebutuhan pendidikan, peluang untuk memperbaiki kehidupan menjadi semakin kecil. Di sinilah negara harus hadir.

Memutus kemiskinan berarti memutus rantai yang membuat kemiskinan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Warga Miskin Perkotaan Membutuhkan Kesempatan

Kemiskinan di kota mempunyai wajah yang berbeda. Di tengah gedung tinggi, pusat perdagangan, dan kehidupan ekonomi yang bergerak cepat, kita masih dapat menemukan masyarakat yang hidup di permukiman padat, bekerja sebagai pedagang kecil, buruh harian, pekerja informal, pengemudi, pekerja rumah tangga, dan berbagai pekerjaan lain dengan pendapatan yang tidak selalu stabil.

Bagi mereka, kebutuhan bukan sekadar bantuan tunai.

Mereka membutuhkan pekerjaan, keterampilan, tempat tinggal yang terjangkau, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap modal usaha.

Mereka juga membutuhkan akses digital. Hari ini, internet bukan lagi sekadar sarana hiburan. Internet telah menjadi pintu menuju informasi pekerjaan, pemasaran produk, pendidikan, layanan pemerintah, transaksi keuangan, bahkan peluang usaha. Maka masyarakat miskin yang tidak memiliki perangkat, keterampilan digital, atau akses internet yang terjangkau berisiko semakin tertinggal.

Kemiskinan di era digital bukan hanya persoalan tidak punya uang, tetapi juga persoalan tidak memiliki akses terhadap peluang.

Desa Jangan Dibiarkan Tertinggal

Persoalan serupa terjadi di perdesaan. Banyak masyarakat desa memiliki tanah, tenaga, dan potensi alam, tetapi belum selalu memiliki akses yang memadai untuk mengubah potensi tersebut menjadi pendapatan. Jalan desa yang buruk membuat biaya mengangkut hasil pertanian menjadi mahal. Keterbatasan irigasi membuat produksi pertanian tidak optimal.

Ketiadaan pasar yang baik membuat petani sering berada dalam posisi lemah ketika menjual hasil panennya. Keterbatasan internet membuat masyarakat desa tertinggal dalam memperoleh informasi harga, teknologi, pendidikan, maupun peluang usaha. Karena itu, pengentasan kemiskinan di desa harus berjalan bersama dengan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat.

Petani membutuhkan bibit, pupuk, teknologi, irigasi dan kepastian pasar. Nelayan membutuhkan sarana produksi, akses permodalan, penyimpanan hasil tangkapan, teknologi, serta pasar yang lebih baik. Pelaku UMKM membutuhkan keterampilan, modal, pendampingan dan akses pemasaran.

Dan generasi muda desa membutuhkan pendidikan serta keterampilan agar mereka tidak harus meninggalkan desanya hanya karena tidak menemukan masa depan di sana.

Dari Bantuan Menuju Kemandirian

Di sinilah kita perlu mengubah cara pandang. Jangan sampai keberhasilan program pengentasan kemiskinan hanya diukur dari berapa banyak bantuan yang dibagikan.

Kita harus mulai bertanya:

Berapa banyak keluarga yang berhasil naik kelas?

Berapa banyak penerima bantuan yang kemudian memperoleh pekerjaan?

Berapa banyak usaha kecil yang tumbuh menjadi usaha yang mandiri?

Berapa banyak anak keluarga miskin yang berhasil memperoleh pendidikan lebih baik?

Berapa banyak petani dan nelayan yang pendapatannya meningkat?

Berapa banyak keluarga yang akhirnya tidak lagi bergantung pada bantuan?

Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang seharusnya menjadi ukuran keberhasilan. Sebab bantuan yang terus diberikan tanpa peningkatan kemampuan ekonomi berisiko membuat masyarakat hanya bertahan, bukan berkembang.

Apakah Bantuan Sudah Tepat Sasaran?

Kita juga tidak boleh menutup mata terhadap persoalan di lapangan. Bisa saja masih terdapat bantuan yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Bisa pula terdapat masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi belum terjangkau.

Persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah telah menyediakan program atau belum. Persoalan yang jauh lebih penting adalah apakah program tersebut sampai kepada orang yang tepat, dalam jumlah yang memadai, pada waktu yang tepat, dan benar-benar menghasilkan perubahan.

Karena itu, data penerima harus terus diperbaiki. Pendataan harus lebih akurat. Pengawasan harus diperkuat. Masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan keluhan. Dan yang tidak kalah penting, pelayanan pemerintah harus semakin mudah, cepat, transparan, dan manusiawi. Jangan sampai orang miskin harus menghadapi birokrasi yang panjang hanya untuk mendapatkan haknya.

Kemiskinan Tidak Akan Hilang Hanya karena Pembangunan Semakin Ramai

Kita tentu patut menghargai pembangunan yang terus dilakukan.Tetapi pembangunan yang megah tidak otomatis menghapus kemiskinan. Sebuah jalan yang bagus akan semakin bermakna jika petani dapat menggunakannya untuk membawa hasil panen ke pasar.

Internet akan semakin berarti jika anak desa dapat menggunakannya untuk belajar dan pelaku UMKM menggunakannya untuk menjual produk. Koperasi akan semakin bermakna jika mampu memperkuat ekonomi anggotanya.

Pembangunan perkampungan nelayan akan semakin berarti jika nelayan bukan hanya memiliki tempat tinggal yang lebih baik, tetapi juga memperoleh penghasilan yang meningkat.

Dan program pangan akan semakin bermakna apabila sekaligus memperkuat kesejahteraan mereka yang memproduksi pangan.

Inilah hubungan antara pembangunan dan pengentasan kemiskinan: pembangunan harus menciptakan peluang, dan peluang harus dapat diakses oleh rakyat kecil.

Negara Hadir, Rakyat Berdaya

Pemerintah memang memiliki keterbatasan. Anggaran  tidak pernah tak terbatas. Wilayah Indonesia sangat luas. Persoalan masyarakat sangat beragam. Karena itu, tidak semua persoalan dapat diselesaikan sekaligus. Namun arah kebijakannya harus jelas:

yang lemah harus dilindungi, yang miskin harus diberdayakan, dan yang mampu harus diberi ruang untuk berkembang.

Efisiensi anggaran, peningkatan kualitas pelayanan, pemberantasan korupsi, perbaikan data, dan pengawasan bantuan menjadi bagian penting dari upaya tersebut.

Pada akhirnya, mengentaskan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan seluruh elemen bangsa memiliki peran. Tetapi negara tetap mempunyai posisi yang sangat menentukan.

Negara harus memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghasilkan kesempatan yang lebih adil. Sebab tujuan akhir pembangunan bukan sekadar membuat Indonesia terlihat semakin maju.

Tujuan akhirnya adalah membuat rakyat Indonesia benar-benar merasa lebih sejahtera Dan ukuran paling nyata dari keberhasilan pembangunan mungkin sederhana:

ketika seorang anak miskin memiliki kesempatan belajar, ketika seorang ibu memiliki penghasilan yang layak, ketika seorang ayah memperoleh pekerjaan yang bermartabat, ketika petani dan nelayan mendapatkan hasil yang adil dari jerih payahnya, dan ketika sebuah keluarga akhirnya mampu berkata:

“Kami tidak lagi hanya menerima bantuan. Kami sudah mampu berdiri sendiri.” Di situlah pembangunan menemukan maknanya. Pembangunan yang sesungguhnya adalah pembangunan yang mampu mengubah kehidupan manusia.

Prabowo Bapak Perubahan, Menuju Indonesia Lebih Sejahtera

Oleh  Harmen Batubara 

Ada satu hal yang menarik perhatian saya dari perjalanan Prabowo Subianto: ia tampaknya selalu mempunyai keberanian untuk membayangkan sesuatu yang lebih besar daripada keadaan yang sedang dihadapinya.

Karena itu, ketika hari ini ada yang menyebut Prabowo sebagai “Bapak Perubahan”, bagi saya istilah itu bukan semata-mata slogan politik. Ia harus dilihat dari keberanian mengambil keputusan, membangun institusi baru, mengubah tata kelola, dan mencoba memecahkan persoalan yang selama bertahun-tahun dianggap sulit.

Tentu saja, perubahan tidak cukup hanya dengan gagasan. Perubahan harus dibuktikan dengan kerja, kebijakan, dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Dan di situlah saya melihat perjalanan pemerintahan Prabowo mulai menarik untuk diperhatikan.

121 Kebijakan dalam 21 Bulan

Dalam Pidato Kenegaraan pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo menyampaikan sebuah angka yang cukup mencengangkan. Dalam 21 bulan atau 663 hari, pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara. Jika dihitung rata-rata, berarti sekitar satu kebijakan transformatif setiap lima hari. (Setneg)

Angka tersebut tentu bukan berarti seluruh persoalan bangsa sudah selesai. Justru sebaliknya. Angka itu menunjukkan kecepatan pemerintah dalam mengambil keputusan dan mencoba mengubah sesuatu yang selama ini berjalan dengan cara lama. Bagi saya, inilah bagian yang menarik.

Sebab bangsa besar tidak hanya membutuhkan pemimpin yang pandai menjelaskan masalah. Bangsa besar membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah.

Presiden sendiri mengingatkan bahwa capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Kemerdekaan, menurutnya, bukan hanya sesuatu yang diproklamasikan, tetapi sesuatu yang harus benar-benar dirasakan rakyat. (Setneg)

Kalimat itu penting. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan seberapa banyak kebijakan yang dibuat, tetapi seberapa jauh perubahan itu memperbaiki kehidupan rakyat.

Dari Mimpi Menjadi Kebijakan

Saya mengikuti perjalanan Prabowo sejak ia masih berada dalam dunia militer. Yang saya lihat sejak dahulu adalah seorang prajurit yang memiliki kecenderungan berpikir melampaui keterbatasan yang ada.

Ketika berada di Kopassus, misalnya, kebutuhan mobilitas pasukan di medan operasi menjadi persoalan serius. Gagasan untuk memperkuat kemampuan penerbangan bagi satuan khusus pada zamannya tentu bukan gagasan sederhana.

Kemudian dalam Operasi Mapenduma tahun 1996, Prabowo tercatat memimpin Kopassus dalam operasi pembebasan sandera di Papua. (Museum Kopassus) Saya tidak ingin menghakimi seluruh perjalanan masa lalu itu hanya dari satu sudut pandang.

Namun bagi saya, ada satu pelajaran yang menarik: Prabowo sejak dahulu terbiasa berpikir tentang bagaimana keterbatasan dapat ditembus dengan kemampuan, keberanian, dan kerja sama.

Kini situasinya berbeda. Ia tidak lagi memimpin sebuah satuan. Ia memimpin sebuah negara. Dan sebagai Presiden, ruang untuk mewujudkan gagasan itu tentu jauh lebih besar—tetapi sekaligus tanggung jawabnya juga jauh lebih berat.

Ketika Mimpi Masuk ke Ruang Pemerintahan

Hari ini kita melihat sejumlah gagasan besar mulai masuk ke dalam kebijakan negara. Ada Danantara, ada hilirisasi, swasembada pangan, swasembada energi, Makan Bergizi Gratis, koperasi desa, Kampung Nelayan, serta berbagai program penguatan ekonomi masyarakat.

Salah satu perubahan yang menurut saya cukup strategis adalah pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui sistem ekspor satu pintu.

Pemerintah menjelaskan bahwa tahap awal kebijakan tersebut mencakup batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy, dengan tujuan antara lain memperkuat transparansi, pengawasan, serta pengelolaan devisa hasil ekspor. (Kementerian Ekononomi)

Presiden bahkan menjelaskan bahwa melalui sistem tersebut negara ingin mengetahui dengan lebih baik apa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa harga sebenarnya, dan berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia. (Presiden RI)

Bagi saya, inilah bentuk perubahan yang sangat penting. Sebab kekayaan alam Indonesia jangan hanya membuat Indonesia kaya secara statistik, tetapi harus semakin mampu menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, penerimaan negara, dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Dari Swasembada Pangan sampai Energi

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyampaikan capaian yang patut diperhatikan.Pemerintah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas utama, yaitu beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Pemerintah juga menyatakan swasembada pangan berhasil dicapai hanya dalam satu tahun, lebih cepat dari target awal empat tahun. Dalam prosesnya, 145 aturan birokrasi penyaluran pupuk dihapus dan harga pupuk disebut turun sekitar 20 persen. (Setneg)

Di sektor energi, pemerintah menyampaikan bahwa sejak 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar, setelah produksi diesel berbasis B50 diperkuat. Presiden menyebut langkah tersebut berpotensi menghemat devisa sekitar Rp170 triliun atau sekitar US$9,5 miliar. (Setneg)

Tentu angka-angka tersebut harus terus diuji melalui pelaksanaan dan evaluasi di lapangan. Tetapi setidaknya arah kebijakannya jelas:

Indonesia ingin lebih mandiri dalam pangan dan energi. Dan menurut saya, kemandirian seperti inilah yang seharusnya menjadi fondasi Indonesia yang lebih sejahtera.

Bahkan Tanah Suci Pun Menjadi Bagian dari Gagasan

Ada pula gagasan yang mungkin tidak langsung berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi memiliki arti khusus bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah tengah menyiapkan Kampung Haji Indonesia di Makkah.

Presiden menyampaikan bahwa Indonesia memperoleh kesempatan untuk memiliki lahan di Kota Makkah, sesuatu yang disebut sebagai penghormatan penting dari Kerajaan Arab Saudi. Pemerintah kemudian mengembangkan gagasan tersebut sebagai kawasan terpadu untuk meningkatkan pelayanan jamaah haji Indonesia. (Setneg)

Pada Agustus 2026, pemerintah juga melaporkan perkembangan perencanaan dan pembangunan kawasan tersebut. (Presiden RI)

Bagi saya, ini menunjukkan satu hal:

Prabowo ingin membangun bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi juga sistem pelayanan yang menurutnya dapat memberi manfaat lebih besar bagi rakyat.

Perubahan Itu Pasti Menghadapi Perlawanan

Namun di sinilah tantangannya. Mengubah sebuah negara tidak seperti mengganti pakaian. Ada kepentingan yang sudah mengakar. Ada birokrasi yang sudah terbiasa dengan cara lama. Ada kelompok ekonomi yang sudah menikmati sistem lama. Ada pula praktik ilegal yang selama bertahun-tahun hidup karena lemahnya pengawasan.

Karena itu, ketika pemerintah mencoba memperbaiki tata kelola sumber daya alam, memberantas kebocoran, memperkuat pengawasan, atau mengubah sistem distribusi, tentu akan muncul resistensi. Saya melihat inilah salah satu medan paling berat yang sedang dihadapi Prabowo.

Perubahan selalu mempunyai biaya.

Dan seorang pemimpin harus siap membayar biaya politik dari keputusan yang diyakininya benar. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan bahwa perang melawan korupsi, mafia, dan praktik ilegal dilakukan melalui hukum yang kuat, institusi yang bersih, bukti yang jelas, dan proses yang adil.

Jangan sampai semangat perubahan justru melahirkan ketidakpastian baru. Sebab negara hukum tidak boleh hanya kuat terhadap mereka yang lemah. Negara hukum harus kuat terhadap siapa pun.

Saya Ingin Melihat Mimpi Itu Menjadi Kenyataan

Inilah alasan mengapa saya pribadi tertarik mengikuti perjalanan Prabowo sebagai Presiden. Saya pernah melihat Prabowo dalam konteks yang berbeda—ketika ia masih seorang perwira dan berada dalam lingkungan yang menuntut keberanian mengambil keputusan. Kini saya ingin melihat sesuatu yang jauh lebih besar.

Apa yang sebenarnya ada di dalam mimpi seorang Prabowo tentang Indonesia?

Apakah Indonesia akan menjadi negara yang mampu mengolah kekayaan alamnya sendiri? Apakah Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri?

Apakah Indonesia mampu membangun ketahanan energi? Apakah rakyat kecil benar-benar memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi?

Apakah korupsi dan praktik ilegal dapat ditekan? Apakah birokrasi negara dapat berubah dari sekadar mengurus administrasi menjadi benar-benar melayani rakyat?

Dan yang paling penting:

Apakah semua perubahan itu pada akhirnya membuat rakyat Indonesia hidup lebih sejahtera? Saya kira, pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus kita jawab bersama.

Bapak Perubahan, Bukan Berarti Tanpa Kekurangan

Saya menyebut Prabowo sebagai “Bapak Perubahan” bukan karena saya menganggap semua kebijakannya sempurna. Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Tidak ada pemimpin yang selalu benar. Justru karena perubahan itu besar, maka ia membutuhkan pengawasan, kritik, koreksi, dan partisipasi masyarakat.

Saya percaya dukungan kepada seorang pemimpin tidak harus berarti kehilangan sikap kritis. Sebaliknya, kritik yang sehat bukan berarti membenci pemerintah. Kita bisa mendukung sesuatu yang baik, mengkritik sesuatu yang kurang baik, dan tetap berharap pemerintah berhasil. Bagi saya, itulah sikap yang paling dewasa dalam kehidupan berbangsa.

Prabowo memiliki kesempatan yang sangat besar untuk membuktikan bahwa gagasan-gagasan besar yang selama ini ada dalam pikirannya benar-benar dapat diwujudkan menjadi kekuatan Indonesia.

Ia telah berada di berbagai medan kehidupan. Dari medan pengabdian militer, dunia usaha, politik, hingga akhirnya memimpin pemerintahan. Kini medan terbesarnya adalah Indonesia itu sendiri. Dan Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar slogan perubahan.

Indonesia membutuhkan perubahan yang terukur, berani, adil, berkelanjutan, dan dirasakan rakyat. Jika itu mampu diwujudkan, maka sebutan “Bapak Perubahan” bukan lagi sekadar sebuah ungkapan. Ia akan menjadi sebuah catatan sejarah. Dan saya ingin melihatnya. Bukan sekadar karena saya pernah mengenal perjalanan Prabowo dari dekat sebagai seorang prajurit. Tetapi karena saya adalah bagian dari bangsa ini.

Saya ingin melihat Indonesia menjadi lebih kuat. Saya ingin melihat rakyatnya lebih sejahtera. Dan saya ingin melihat mimpi besar tentang Indonesia benar-benar menjadi kenyataan.

Karena pada akhirnya, ukuran terbesar dari sebuah perubahan bukanlah seberapa besar seorang pemimpin bermimpi. Ukuran terbesarnya adalah seberapa jauh rakyat merasakan manfaat dari mimpi itu.

 

 

 

Ketika Pidato Kenegaraan Prabowo Disampaikan Secara Menggelegar

 

Oleh Harmen Batubara 

Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026. Dia terlihat begitu semangat, begitu menggebu gebu dengan pencapaian yang telah dilakukan pemerintahannya. Saya juga terkesima, dan patut bersyukur atas pencapaian tersebut. Soal semangat yang berapi api, ya itu memang sudah semestinya. Tapi kalau pidato seperti itu disampaikan secara “elegan” mengikuti irama emosi yang terbangun tentu hasilnya akan lebih menarik. Ada dinamika Pidato disaat jalan mendatar, tanjakan, tikungan tajam lagi mendaki atau saat menurun dst dst. Sangat berbeda kalau dari awal sampai ahir terus saja sprint. Kita yang melihatnya juga kasihan, panggung yang semestinya bisa dibuat membakar semangat para pendengarnya, malah tidak bisa melihat keindahan pemandangan di sepanjang perjalanan. Tapi itu kan hanya dari pandangan saya saja. Belum tentu juga itu bisa dibenarkan. Tapi yang jelas, aku bangga dengan hasil hasil pencapaian pemerintahannya. Semoga teruslah berlanjut dan lebih baik lagi.

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2025 disambut beragam tanggapan—ada yang memuji, ada pula yang mempertanyakan. Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) menilai pidato itu lebih bersifat “populisme simbolik” ketimbang kebijakan yang substansial. Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dikutip Hukumonline menyampaikan: “Gaya pidato yang menggelegar ala Prabowo hanya menjadi pepesan kosong jika tak dibarengi kebijakan di lapangan. Ini sekadar untuk mencari simpati.”

Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyoroti sisi legitimasi di balik klaim-klaim keberhasilan tersebut. “Klaim-klaim kosong itu justru terus digaungkan karena adanya legitimasi yang rapuh dari sebuah pemerintahan. Ia ingin mengambil jalan pintas untuk memenangkan kembali kepercayaan masyarakat dengan hanya melalui retorika belaka,” ujarnya.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melihat adanya pergeseran struktural yang mengarah pada pembentukan “Negara Komando”. Kekuasaan makin terpusat, kewenangan TNI dan Polri meluas tanpa batas, dan militer makin masuk ke ruang kehidupan sipil.

Di tengah perbedaan pandangan itu, muncul hal menarik: di media sosial, justru yang menyebar luas adalah potongan-potongan pidato yang diplesetkan dan didramatisir menjadi narasi bernada negatif. Sebagai pengamat, saya melihat bahwa pemerintah tampak belum cukup siap menyebarkan informasi pendukung secara terbuka dan meluas. Sebaliknya, pihak yang tidak sejalan justru tampak lebih siap dan terorganisir secara profesional dalam menyoroti sisi-sisi yang dikritisi. Dalam demokrasi, perang opini adalah hal yang wajar—namun tetap menyisakan pertanyaan: mengapa informasi capaian tidak lebih dulu sampai kepada publik?

 Rangkuman Capaian yang Disampaikan Presiden

Presiden menyampaikan bahwa dalam 21 bulan kepemimpinannya telah ditetapkan dan dijalankan “121 kebijakan transformatif”, antara lain:

“Kemandirian Pangan”- Mencapai swasembada 8 komoditas: beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

 “Infrastruktur Desa” - TNI membangun 2.500 jembatan desa; Polri membangun 800 jembatan lainnya. Target 5.000 jembatan selesai akhir 2026. - TNI membangun 3.000 titik air desa dalam 8 bulan pertama 2026.

“Ekonomi Rakyat”- 10.000 Koperasi Desa Merah Putih beroperasi, 3.300 di antaranya dinilai optimal. Target akhir 2026: 30.000 koperasi optimal.

- Pendapatan pengemudi ojek daring naik dari 80% menjadi 92%; sebagian melaporkan pendapatan naik 2–3 kali lipat.

 “Kesehatan”- Program Cek Kesehatan Gratis menjangkau sekitar 108 juta orang.- 20 RSUD dibangun atau ditingkatkan di daerah tertinggal, terdepan, terluar. - Negara menanggung iuran JKN bagi 96,8 juta warga kurang mampu.

 “Gizi & Kesejahteraan”- Program Makan Bergizi Gratis menjangkau puluhan juta penerima setiap hari, sekaligus menyerap hasil produksi petani, nelayan, dan UMKM.

 “Pendidikan”- 16.167 sekolah diperbaiki pada 2025; 71.744 sekolah pada 2026. Setiap sekolah ditargetkan memiliki 4 ruang kelas dengan layar pintar.

- 182 Sekolah Rakyat dibuka, menyediakan pendidikan, asrama, makanan, dan sarana belajar bagi anak dari keluarga paling tidak mampu.

 “Perumahan & Bantuan Sosial”- Bantuan renovasi rumah menjangkau 83.907 unit; FLPP 91.531 unit; KPR bersubsidi 95.878 debitur.

- Pendaftaran bansos digital berjalan di 143 kabupaten/kota, ditargetkan mencakup 12,5 juta keluarga.

 “Kelembagaan & Pengelolaan Keuangan” - 13 UU disahkan, termasuk UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. - BPK menyelamatkan keuangan negara sekitar Rp112 triliun.

- 313 kabupaten/kota telah memiliki Mal Pelayanan Publik.

 “Restrukturisasi BUMN & Investasi” - Dari 1.074 BUMN, 290 ditutup, ditargetkan tersisa maksimal 300 BUMN. Penghematan sekitar Rp50 triliun per tahun.

- Laba BUMN naik dari Rp186 triliun (2024) menjadi Rp326 triliun (2025); dividen bersih naik dari Rp53 triliun menjadi Rp138 triliun.

- PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mengelola devisa ekspor US$14 miliar dalam waktu singkat; potensi tambahan US$5 miliar teridentifikasi.

- 26 proyek hilirisasi dimulai, mencakup pengolahan batu bara, tembaga, emas, garam industri, alumunium, hingga pengolahan sampah menjadi energi.

 “Infrastruktur Digital & Lainnya” - Jaringan 4G menjangkau 98,94% penduduk; serat optik mencakup seluruh provinsi.

- Pemerintah menegaskan komitmen pemberantasan korupsi, tambang ilegal, penyelundupan, narkoba, serta penguatan industri pertahanan dan dukungan kemerdekaan Palestina.

 Catatan Penutup Yang Juga Ingin Kita Sampaikan

Pidato ini memaparkan capaian yang terlihat sangat besar dan ambisius. Namun sejauh mana angka-angka dan program-program itu terasa nyata di tengah masyarakat, dan sejauh mana kebijakan-kebijakan itu didukung oleh landasan hukum serta pengawasan yang memadai, masih menjadi pertanyaan terbuka. Antara retorika yang menggelegar dan realitas yang dirasakan rakyat, selalu ada ruang yang harus dijembatani oleh kebijakan yang nyata, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah peran pengawasan masyarakat menjadi sangat penting.