Oleh Harmen Batubara
Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026. Dia terlihat
begitu semangat, begitu menggebu gebu dengan pencapaian yang telah dilakukan
pemerintahannya. Saya juga terkesima, dan patut bersyukur atas pencapaian tersebut.
Soal semangat yang berapi api, ya itu memang sudah semestinya. Tapi kalau pidato
seperti itu disampaikan secara “elegan” mengikuti irama emosi yang terbangun
tentu hasilnya akan lebih menarik. Ada dinamika Pidato disaat jalan mendatar,
tanjakan, tikungan tajam lagi mendaki atau saat menurun dst dst. Sangat berbeda
kalau dari awal sampai ahir terus saja sprint. Kita yang melihatnya juga
kasihan, panggung yang semestinya bisa dibuat membakar semangat para
pendengarnya, malah tidak bisa melihat keindahan pemandangan di sepanjang
perjalanan. Tapi itu kan hanya dari pandangan saya saja. Belum tentu juga itu
bisa dibenarkan. Tapi yang jelas, aku bangga dengan hasil hasil pencapaian
pemerintahannya. Semoga teruslah berlanjut dan lebih baik lagi.
Pidato
Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2025 disambut beragam
tanggapan—ada yang memuji, ada pula yang mempertanyakan. Forum Intelektual
Antardisiplin (FIAD) menilai pidato itu lebih bersifat “populisme simbolik”
ketimbang kebijakan yang substansial. Direktur Amnesty International Indonesia,
Usman Hamid, dikutip Hukumonline menyampaikan: “Gaya pidato yang menggelegar
ala Prabowo hanya menjadi pepesan kosong jika tak dibarengi kebijakan di
lapangan. Ini sekadar untuk mencari simpati.”
Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyoroti sisi legitimasi di balik klaim-klaim keberhasilan tersebut. “Klaim-klaim kosong itu justru terus digaungkan karena adanya legitimasi yang rapuh dari sebuah pemerintahan. Ia ingin mengambil jalan pintas untuk memenangkan kembali kepercayaan masyarakat dengan hanya melalui retorika belaka,” ujarnya.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melihat adanya pergeseran struktural yang mengarah pada pembentukan “Negara Komando”. Kekuasaan makin terpusat, kewenangan TNI dan Polri meluas tanpa batas, dan militer makin masuk ke ruang kehidupan sipil.Di tengah perbedaan pandangan itu, muncul hal menarik: di media sosial, justru yang menyebar luas adalah potongan-potongan pidato yang diplesetkan dan didramatisir menjadi narasi bernada negatif. Sebagai pengamat, saya melihat bahwa pemerintah tampak belum cukup siap menyebarkan informasi pendukung secara terbuka dan meluas. Sebaliknya, pihak yang tidak sejalan justru tampak lebih siap dan terorganisir secara profesional dalam menyoroti sisi-sisi yang dikritisi. Dalam demokrasi, perang opini adalah hal yang wajar—namun tetap menyisakan pertanyaan: mengapa informasi capaian tidak lebih dulu sampai kepada publik?
Presiden menyampaikan bahwa dalam 21 bulan kepemimpinannya telah ditetapkan dan dijalankan “121 kebijakan transformatif”, antara lain:
“Kemandirian Pangan”- Mencapai swasembada 8 komoditas: beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
“Ekonomi Rakyat”- 10.000 Koperasi Desa Merah Putih beroperasi, 3.300 di antaranya dinilai optimal. Target akhir 2026: 30.000 koperasi optimal.
- Pendapatan
pengemudi ojek daring naik dari 80% menjadi 92%; sebagian melaporkan pendapatan
naik 2–3 kali lipat.
- 182 Sekolah
Rakyat dibuka, menyediakan pendidikan, asrama, makanan, dan sarana belajar bagi
anak dari keluarga paling tidak mampu.
- Pendaftaran
bansos digital berjalan di 143 kabupaten/kota, ditargetkan mencakup 12,5 juta
keluarga.
- 313
kabupaten/kota telah memiliki Mal Pelayanan Publik.
- Laba BUMN
naik dari Rp186 triliun (2024) menjadi Rp326 triliun (2025); dividen bersih
naik dari Rp53 triliun menjadi Rp138 triliun.
- PT Danantara
Sumberdaya Indonesia (DSI) mengelola devisa ekspor US$14 miliar dalam waktu
singkat; potensi tambahan US$5 miliar teridentifikasi.
- 26 proyek
hilirisasi dimulai, mencakup pengolahan batu bara, tembaga, emas, garam
industri, alumunium, hingga pengolahan sampah menjadi energi.
- Pemerintah
menegaskan komitmen pemberantasan korupsi, tambang ilegal, penyelundupan,
narkoba, serta penguatan industri pertahanan dan dukungan kemerdekaan
Palestina.
Pidato ini memaparkan capaian yang terlihat sangat besar dan ambisius. Namun sejauh mana angka-angka dan program-program itu terasa nyata di tengah masyarakat, dan sejauh mana kebijakan-kebijakan itu didukung oleh landasan hukum serta pengawasan yang memadai, masih menjadi pertanyaan terbuka. Antara retorika yang menggelegar dan realitas yang dirasakan rakyat, selalu ada ruang yang harus dijembatani oleh kebijakan yang nyata, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah peran pengawasan masyarakat menjadi sangat penting.




