Mampukah Prabowo Memenangkan Hati Warganya?

Oleh  Harmen Batubara

Dari Kemenangan Politik Menuju Kepercayaan Rakyat

Kemenangan dalam pemilihan presiden adalah satu hal. Namun, memenangkan hati rakyat setelah memegang kekuasaan adalah persoalan yang jauh lebih besar. Pengalaman politik di Filipina memberikan gambaran menarik tentang bagaimana sebuah kemenangan politik dapat dibangun melalui perpaduan kekuatan dua keluarga besar. Ferdinand Marcos Jr., atau yang lebih dikenal sebagai Bongbong Marcos, menggandeng Sara Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, sebagai pasangan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2022.

Strategi itu terbukti berhasil. Keduanya memenangkan pemilihan dengan dukungan politik yang sangat kuat. Namun, keharmonisan koalisi tersebut ternyata tidak berlangsung lama. Hubungan Marcos dan Sara Duterte kemudian memburuk, ditandai dengan perbedaan kepentingan, saling melontarkan kritik, dan konflik politik yang semakin terbuka. Perselisihan tersebut bahkan berkembang menjadi persoalan pemakzulan di parlemen Filipina. Ada satu pelajaran penting dari peristiwa ini: kemenangan bersama tidak selalu berarti kesamaan visi dan kesetiaan politik untuk jangka panjang.

Indonesia dan Pelajaran dari Filipina

Situasi yang agak mirip juga terjadi di Indonesia. Dalam Pilpres 2024, Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, sebagai calon wakil presidennya. Gibran membawa kekuatan politik dan simbol keberlanjutan pemerintahan Jokowi. Perpaduan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kekuatan elektoral pasangan Prabowo-Gibran.

Namun, setelah kemenangan diperoleh, muncul pertanyaan mengenai bagaimana sesungguhnya pembagian peran antara Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, Wakil Presiden memang memiliki ruang kewenangan yang sangat bergantung pada penugasan Presiden. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Karena itu, posisi Wakil Presiden tidak selalu identik dengan pemimpin pemerintahan yang memiliki kewenangan mandiri.

Persoalannya, apabila Wakil Presiden hanya tampil sebagai pelengkap kekuasaan, potensi kepemimpinan yang dimilikinya tentu tidak akan berkembang secara optimal. Publik membutuhkan kejelasan. Apa tugas khusus Wakil Presiden? Bidang apa yang menjadi tanggung jawabnya? Sejauh mana ia diberi kewenangan untuk mengambil keputusan?

Pembagian peran yang jelas bukan berarti membangun dua pusat kekuasaan. Justru sebaliknya, hal itu diperlukan agar pemerintahan berjalan lebih efektif, harmonis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Indonesia tidak perlu mengulangi drama politik Filipina. Tetapi Indonesia juga tidak boleh mengabaikan pelajaran bahwa koalisi yang dibangun untuk memenangkan pemilu membutuhkan pengelolaan hubungan politik yang sehat setelah kekuasaan diperoleh.

Program Besar Prabowo: Antara Harapan dan Kenyataan

Harus diakui, Prabowo membawa sejumlah gagasan pembangunan yang populis dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat, Danantara, serta penguatan pengelolaan sumber daya alam merupakan agenda besar yang memiliki tujuan strategis.

Jika dikelola dengan benar, program-program tersebut berpotensi memberikan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat. MBG, misalnya, bukan hanya persoalan memberikan makanan kepada anak-anak sekolah. Program ini seharusnya menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Koperasi Merah Putih seharusnya mampu menghidupkan kembali ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi, bukan sekadar konsumen.

Kampung Nelayan seharusnya meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan keluarga nelayan. Sementara Sekolah Rakyat diharapkan menjadi jalan keluar bagi anak-anak dari keluarga miskin agar memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Danantara pun memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan kekuatan aset negara dan meningkatkan nilai ekonomi nasional.

Tetapi di sinilah persoalan sesungguhnya.

Program yang bagus tidak otomatis menghasilkan manfaat apabila pengelolaannya buruk. Bahkan, program yang dirancang untuk membantu rakyat dapat berubah menjadi beban keuangan negara apabila tidak memiliki perencanaan matang, pengawasan kuat, dan pelaksanaan yang profesional.

Kita tidak boleh membiarkan program populis berubah menjadi proyek pembagian keuntungan bagi kelompok tertentu, menjadi ladang korupsi baru, atau sekadar proyek yang mengejar angka pencapaian.

Pemerintah sendiri telah mengakui perlunya evaluasi pelaksanaan MBG, Koperasi Merah Putih, dan Kampung Nelayan. Ini menunjukkan bahwa persoalan implementasi memang harus mendapatkan perhatian serius. Rakyat tidak membutuhkan sekadar banyaknya program pemerintah. Rakyat membutuhkan hasil yang dapat dirasakan.

Efisiensi Anggaran: Mengapa Daerah Harus Ikut Menanggung Beban?

Salah satu kebijakan Prabowo yang cukup menarik perhatian adalah efisiensi anggaran pemerintah. Secara prinsip, efisiensi merupakan langkah yang tepat. Negara tidak boleh membiarkan uang rakyat habis untuk perjalanan dinas, kegiatan seremonial, pengadaan yang tidak produktif, atau birokrasi yang terlalu gemuk.

Namun, muncul pertanyaan ketika efisiensi tersebut juga berdampak besar terhadap anggaran pemerintah daerah. Daerah memiliki tanggung jawab langsung terhadap pelayanan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, hingga pelayanan administrasi.

Pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dapat menimbulkan persoalan apabila tidak disertai perhitungan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Apalagi, tidak semua daerah memiliki sumber pendapatan yang memadai. Banyak kabupaten dan kota masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Di satu sisi, pemerintah pusat melakukan penghematan terhadap anggaran daerah. Namun, di sisi lain, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran besar untuk program-program prioritas nasional. Persoalan ini bukan semata-mata soal besar atau kecilnya anggaran. Yang lebih penting adalah keadilan dalam menentukan prioritas.

Jangan sampai pemerintah pusat terlihat semakin kuat secara fiskal, sementara pemerintah daerah justru semakin kesulitan membiayai kebutuhan dasar masyarakatnya. Efisiensi semestinya dimulai dari pengeluaran yang tidak produktif, bukan mengorbankan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan rakyat.

Prabowo dan Perubahan Besar dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Di balik berbagai persoalan tersebut, ada satu agenda Prabowo yang patut mendapatkan perhatian serius, yakni perubahan mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan nilai tambah yang sebanding dengan potensi yang dimiliki.

Kita menjual hasil tambang, perkebunan, dan berbagai komoditas dalam bentuk bahan mentah. Sementara negara-negara lain mengolahnya menjadi produk industri bernilai tinggi.

Di sinilah gagasan hilirisasi dan industrialisasi menjadi sangat penting. Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi pemasok bahan mentah bagi industri negara lain. Kita harus memiliki kemampuan mengolah, memproduksi, membangun teknologi, dan menguasai rantai nilai komoditas sendiri.

Lebih jauh lagi, Prabowo mulai menyoroti persoalan kebocoran kekayaan negara melalui praktik perdagangan yang tidak wajar, termasuk underpricing dan underinvoicing. Praktik tersebut dapat terjadi ketika volume barang yang dilaporkan lebih kecil daripada volume sebenarnya, atau harga transaksi dilaporkan lebih rendah dari nilai sesungguhnya. Akibatnya, penerimaan negara menjadi lebih kecil, sementara keuntungan ekonomi justru dinikmati oleh pihak-pihak tertentu.

Presiden Prabowo pernah menyampaikan estimasi kerugian Indonesia mencapai sekitar Rp15.000 triliun selama puluhan tahun berdasarkan perhitungannya atas data perdagangan internasional. Angka ini tentu perlu diuji, diperinci, dan diverifikasi secara independen agar dapat menjadi dasar kebijakan yang kuat.

Namun, persoalan pokok yang diangkatnya sangat penting: Indonesia harus mampu mengawasi perdagangan sumber daya alamnya secara lebih transparan dan memastikan kekayaan nasional memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Gagasan pengelolaan yang lebih terintegrasi, penguatan pengawasan ekspor, hilirisasi, industrialisasi, dan pengembangan bursa komoditas nasional merupakan langkah yang layak diperjuangkan.

Tetapi perubahan ini juga tidak mudah.

Kita berhadapan dengan jaringan kepentingan bisnis yang sudah terbentuk selama puluhan tahun. Ada kepentingan ekonomi, politik, dan birokrasi yang mungkin tidak selalu sejalan dengan agenda pembenahan.

Karena itu, pemberantasan praktik bisnis ilegal tidak boleh berhenti pada pidato dan pernyataan politik. Harus ada penegakan hukum, transparansi transaksi, audit independen, serta perlindungan terhadap pejabat dan aparat yang benar-benar bekerja membersihkan sistem.

Negara juga harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak sekadar memindahkan keuntungan dari satu kelompok bisnis ke kelompok bisnis lainnya. Tujuan akhirnya harus jelas: meningkatkan penerimaan negara, memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dunia Sedang Bergolak, Indonesia Harus Lebih Cermat

Kepemimpinan Prabowo berlangsung di tengah situasi dunia yang tidak sederhana. Ketegangan di Timur Tengah, perang Rusia-Ukraina, persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, perubahan harga energi, serta persaingan penguasaan mineral strategis memberikan tekanan sekaligus peluang bagi Indonesia.

Dalam situasi seperti ini, kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi modal diplomasi dan kekuatan ekonomi yang sangat penting. Nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, minyak, gas, dan berbagai komoditas lainnya tidak boleh dikelola hanya berdasarkan kepentingan jangka pendek.

Indonesia harus mampu menentukan posisi tawarnya sendiri. Namun, kekuatan ekonomi dan diplomasi luar negeri akan kehilangan makna apabila masyarakat di dalam negeri masih berhadapan dengan kemiskinan, pengangguran, mahalnya kebutuhan hidup, dan pelayanan publik yang buruk. Kita tidak boleh hanya bangga menjadi negara kaya sumber daya alam. Kita harus mampu membuktikan bahwa kekayaan tersebut benar-benar membuat rakyatnya lebih sejahtera.

Apa yang Harus Dilakukan Prabowo?

Menurut saya, ada beberapa langkah penting yang harus segera diperkuat agar pemerintahan Prabowo tidak hanya berhasil secara politik, tetapi juga mendapatkan kepercayaan rakyat.

Pertama, benahi manajemen seluruh program unggulan. Setiap program harus memiliki perencanaan yang realistis, standar operasional yang jelas, pengelola profesional, dan target yang terukur. Jangan terlalu cepat memperluas program apabila kualitas pelaksanaannya belum terjamin.

Kedua, bangun sistem pengawasan yang independen dan transparan. Anggaran MBG, Koperasi Merah Putih, Danantara, dan program lainnya harus dapat diperiksa secara terbuka. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan oleh lembaga yang berada dalam lingkaran pelaksana program. Masyarakat, auditor independen, dan lembaga pengawas harus mendapatkan ruang yang memadai.

Ketiga, berikan ruang yang jelas kepada Wakil Presiden. Presiden perlu membangun pembagian tugas yang tegas dan terukur. Wakil Presiden harus menjadi mitra kerja yang produktif, bukan sekadar pendamping dalam kegiatan kenegaraan.

Keempat, jangan mengorbankan pemerintah daerah. Efisiensi harus dilakukan secara proporsional. Daerah yang masih tertinggal dan memiliki keterbatasan fiskal justru membutuhkan dukungan lebih besar. Pemerintah pusat harus memastikan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tidak terganggu.

Kelima, lanjutkan pembenahan pengelolaan sumber daya alam. Hilirisasi harus dibarengi dengan penguasaan teknologi, peningkatan kualitas tenaga kerja, pengawasan perdagangan, dan kepastian hukum. Jangan sampai industrialisasi hanya menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal, sementara masyarakat sekitar tetap hidup dalam kemiskinan.

Keenam, bangun komunikasi yang jujur dengan masyarakat. Pemerintah tidak harus selalu terlihat benar. Jika sebuah program mengalami kegagalan, akui dan perbaiki. Jika terjadi penyimpangan, tindak tegas. Rakyat akan lebih menghargai pemerintah yang jujur daripada pemerintah yang terus-menerus membangun citra keberhasilan.

Memenangkan Hati Rakyat, Bukan Sekadar Mempertahankan Kekuasaan

Pada akhirnya, persoalan terbesar pemerintahan Prabowo bukan sekadar bagaimana mempertahankan koalisi politik, membangun kabinet besar, atau menjalankan berbagai program unggulan.

Persoalan terbesarnya adalah bagaimana memastikan seluruh kekuatan politik, ekonomi, dan sumber daya negara benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

Prabowo memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan yang selama ini sulit disentuh oleh pemerintahan sebelumnya. Agenda hilirisasi, pemberantasan korupsi, penertiban pengelolaan sumber daya alam, pembangunan ekonomi desa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan pekerjaan besar yang memang dibutuhkan Indonesia.

Tetapi keberanian mengambil keputusan harus diikuti kemampuan mengelola pelaksanaannya.

Rakyat tidak akan menilai pemerintahan hanya dari banyaknya program yang diluncurkan, besarnya anggaran yang dibelanjakan, atau kerasnya pidato seorang presiden.

Rakyat akan menilai dari apakah harga kebutuhan hidup lebih terjangkau, anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, nelayan semakin sejahtera, petani memperoleh keuntungan yang layak, lapangan kerja semakin terbuka, dan korupsi benar-benar berkurang.

Kita tidak sedang membutuhkan pemerintahan yang hanya hebat dalam membuat rencana. Kita membutuhkan pemerintahan yang mampu mengubah rencana menjadi kenyataan.

Prabowo mungkin telah memenangkan kursi kepresidenan melalui sebuah kemenangan politik yang besar. Namun, memenangkan hati rakyat membutuhkan sesuatu yang jauh lebih berharga: kejujuran, keberanian, profesionalisme, keadilan, dan hasil kerja yang nyata.

Sebab, pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang presiden bukanlah seberapa kuat kekuasaan yang berhasil dipertahankannya, melainkan seberapa besar perubahan baik yang berhasil diwariskannya kepada rakyat dan bangsanya.

 

 

Ketika Prabowo Mau Membuka Bursa Komoditas Hasil Tambang

 

Oleh  Harmen Batubara 

Saatnya Indonesia Tidak Hanya Menjual Kekayaan Alam, tetapi Ikut Menentukan Harga Dunia

Ketika Presiden Prabowo Subianto menggagas pembangunan bursa komoditas hasil tambang sendiri, saya menyambutnya dengan gembira. Menurut saya, ini merupakan sebuah pemikiran strategis yang patut mendapat perhatian serius. Bahkan, jika dirancang dan dikelola dengan benar, gagasan ini bisa menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.

Mengapa? Selama ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam luar biasa. Kita memiliki nikel, tembaga, timah, bauksit, batu bara, emas, dan berbagai mineral strategis lainnya. Sebagian di antaranya merupakan bahan baku penting bagi industri dunia, terutama industri kendaraan listrik, baterai, elektronik, energi, dan teknologi masa depan.

Ironisnya, negara yang memiliki sumber daya alam melimpah belum tentu menjadi negara yang menentukan harga komoditas tersebut di pasar internasional.

Kita menggali, memproduksi, mengolah, dan mengekspor. Namun, pembentukan harga sering kali masih mengacu pada bursa atau mekanisme perdagangan yang berada di luar negeri.

Di sinilah letak peluang besarnya. Indonesia perlu bergerak dari sekadar pemasok bahan tambang menjadi pemain utama dalam perdagangan dan pembentukan harga komoditas dunia.

1. Mengapa Indonesia Membutuhkan Bursa Komoditas Sendiri?

Dalam perdagangan internasional, siapa yang menguasai pasar memiliki posisi tawar yang lebih kuat.

Ambil contoh nikel. Indonesia memiliki posisi sangat penting dalam rantai pasok nikel dunia. Sementara kebutuhan terhadap nikel dan berbagai produk turunannya berkaitan erat dengan perkembangan industri baterai, kendaraan listrik, baja tahan karat, dan teknologi modern.

Kondisi ini memberikan Indonesia peluang strategis.

Bayangkan jika perdagangan nikel Indonesia memiliki bursa sendiri yang diakui secara internasional. Para produsen, pembeli, investor, dan industri pengguna dari berbagai negara dapat melakukan transaksi melalui satu sistem perdagangan yang transparan dan terpercaya.

Indonesia bukan lagi sekadar tempat mengambil bahan baku. Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan yang menentukan referensi harga. Manfaatnya bukan hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga memperkuat posisi tawar Indonesia dalam hubungan ekonomi internasional.

Namun, perlu dipahami bahwa membangun bursa tidak otomatis membuat Indonesia menguasai harga dunia. Bursa harus memiliki likuiditas, banyak peserta, standar kualitas yang jelas, dan kepercayaan internasional. Tanpa itu, bursa hanya akan menjadi tempat pencatatan transaksi, bukan pusat pembentukan harga.

2. Kelangkaan Bisa Menjadi Kekuatan Ekonomi

Dalam dunia bisnis, barang yang jumlahnya terbatas tetapi dibutuhkan banyak orang memiliki nilai strategis. Indonesia mempunyai peluang memanfaatkan posisi tersebut, khususnya pada komoditas mineral yang memiliki pasokan global terbatas dan permintaan tinggi.

Akan tetapi, kekuatan Indonesia bukan semata-mata terletak pada kelangkaan. Kekuatan yang lebih besar adalah kemampuan mengelola sumber daya, menjaga kesinambungan produksi, mengatur tata niaga, dan membangun sistem perdagangan yang membuat pembeli merasa aman.

Di sinilah konsep pengelolaan pasokan menjadi penting. Indonesia dapat mengembangkan dua jenis mekanisme perdagangan.

Pertama, kontrak jangka panjang.

Sebagian produksi dialokasikan untuk kontrak tahunan atau beberapa tahun dengan perusahaan industri besar. Dengan cara ini, produsen mendapatkan kepastian pasar, sementara pembeli memperoleh kepastian pasokan.

Kedua, perdagangan pasar spot atau lelang.

Sebagian komoditas lainnya diperdagangkan secara berkala melalui bursa. Harga terbentuk berdasarkan permintaan dan penawaran yang nyata.

Sebagai ilustrasi awal, pembagian 60–70 persen untuk kontrak jangka panjang dan 30–40 persen untuk perdagangan spot dapat dipelajari. Namun, angka tersebut tidak boleh menjadi ketentuan kaku. Proporsinya harus disesuaikan dengan karakteristik setiap komoditas, kondisi pasar, dan kebutuhan industri.

Dengan mekanisme ini, Indonesia mempunyai peluang memperoleh pendapatan yang lebih stabil sekaligus membangun referensi harga yang kompetitif.

3. Indonesia Harus Ikut Menentukan Harga, Bukan Sekadar Mengikuti Harga

Inilah salah satu tujuan terpenting pembangunan bursa komoditas. Selama ini, banyak negara produsen berada dalam posisi mengikuti harga yang terbentuk di pasar internasional. Padahal, mereka memiliki sumber daya yang menjadi kebutuhan industri dunia. Indonesia perlu mengubah posisi tersebut.

Bursa komoditas harus menyediakan mekanisme pembentukan harga yang terbuka, berdasarkan kualitas barang, volume perdagangan, permintaan, penawaran, serta kondisi pasar.

Lelang terbuka dapat menjadi salah satu instrumen. Pembeli bersaing menawarkan harga, sementara penjual memperoleh gambaran mengenai nilai komoditas yang sebenarnya.

Namun, tidak semua komoditas cocok menggunakan satu metode lelang. Ada komoditas yang lebih sesuai dengan kontrak jangka panjang, ada yang memerlukan lelang terbuka, dan ada pula yang membutuhkan sistem perdagangan berjangka.

Yang penting, harga terbentuk secara wajar dan dapat dipercaya.Jangan sampai bursa justru menjadi tempat manipulasi harga, permainan kelompok tertentu, atau perdagangan semu yang tidak didukung transaksi fisik. Kepercayaan adalah modal utama sebuah bursa.

4. Standardisasi: Kunci Agar Dunia Mau Berdagang di Indonesia

Bursa komoditas tidak cukup hanya menyediakan tempat bertemunya penjual dan pembeli.Dunia membutuhkan kepastian mengenai barang yang dibeli.Karena itu, Indonesia harus memiliki standar kualitas yang terukur dan diakui secara internasional.Misalnya, nikel dan produk turunannya harus memiliki klasifikasi berdasarkan kandungan mineral, tingkat kemurnian, bentuk produk, serta spesifikasi teknis lainnya.

Setiap transaksi harus didukung sertifikasi dan pengujian laboratorium independen.Dengan demikian, pembeli dari Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Eropa, maupun negara lainnya dapat mengetahui secara pasti kualitas barang yang mereka beli.

Standardisasi ini akan mengurangi perselisihan, mempercepat transaksi, dan meningkatkan kepercayaan terhadap bursa Indonesia.

5. Teknologi Digital dan Tokenisasi: Peluang Masa Depan

Indonesia juga perlu memanfaatkan perkembangan teknologi digital.Salah satu peluangnya adalah penggunaan teknologi blockchain dan konsep Real World Asset (RWA), yaitu representasi digital dari aset nyata.

Dalam konteks perdagangan komoditas, teknologi ini dapat digunakan untuk mencatat kepemilikan barang, sertifikasi, asal-usul produksi, lokasi penyimpanan, dan riwayat perpindahan kepemilikan.

Bayangkan sebuah produk mineral yang telah tersimpan di gudang resmi, diuji kualitasnya, dan memiliki sertifikat digital. Kepemilikannya dapat dialihkan melalui sistem elektronik tanpa harus memindahkan barang secara fisik setiap kali terjadi transaksi.

Ini tentu dapat membuat perdagangan lebih efisien. Tetapi tokenisasi bukan tujuan utama. Ia hanyalah alat.

Indonesia tetap membutuhkan aturan hukum yang memastikan bahwa setiap token benar-benar mewakili barang fisik, tidak terjadi penggandaan klaim kepemilikan, serta tersedia mekanisme penyerahan dan penyelesaian transaksi yang jelas.

Teknologi secanggih apa pun tidak akan berguna jika kepercayaan terhadap sistemnya tidak terjamin.

6. Menguasai Tata Niaga, Bukan Sekadar Menguasai Gudang

Bursa komoditas membutuhkan dukungan infrastruktur yang kuat. Indonesia harus menyiapkan fasilitas penyimpanan, pengujian kualitas, asuransi, pelabuhan, transportasi, dan sistem pelacakan barang.

Gudang resmi atau fasilitas penyimpanan berstandar internasional dapat menjadi bagian dari sistem perdagangan. Barang yang tersimpan harus tercatat, terjamin kualitasnya, dan memiliki kepastian hukum mengenai kepemilikannya.

Demikian pula dengan rantai pasok. Indonesia perlu membangun sistem pelacakan dari lokasi produksi hingga pengiriman kepada pembeli. Hal ini penting untuk mencegah perdagangan ilegal, pencampuran barang tanpa standar, dan penyalahgunaan dokumen.

Dengan demikian, yang dibangun bukan sekadar bursa digital, melainkan sebuah ekosistem perdagangan mineral yang terintegrasi.

7. Jangan Terjebak dalam Strategi Kelangkaan Buatan

Ada satu hal yang menurut saya harus menjadi perhatian serius. Mengendalikan pasokan memang dapat memperkuat posisi tawar penjual. Namun, sengaja menahan pasokan agar pasar terus mengalami kekurangan bukanlah strategi yang selalu menguntungkan.

Industri global membutuhkan kepastian pasokan. Jika Indonesia dianggap terlalu sering menahan produksi atau menaikkan harga secara tidak wajar, pembeli dapat mencari pemasok alternatif, mengembangkan teknologi pengganti, atau melakukan investasi di negara lain.

Karena itu, Indonesia harus membedakan antara pengelolaan pasokan yang sehat dan penciptaan kelangkaan buatan. Pengelolaan pasokan yang sehat dilakukan berdasarkan cadangan, kemampuan produksi, kebutuhan industri, kelestarian lingkungan, dan kepentingan nasional.

Kita tidak perlu membuat pembeli merasa terancam kehabisan barang. Justru kita harus membuat mereka merasa bahwa Indonesia merupakan pemasok paling terpercaya.

Kekuatan pasar yang sesungguhnya bukan membuat pembeli takut kehilangan pasokan, melainkan membuat mereka merasa rugi jika tidak berdagang dengan Indonesia.

8. Tantangan Terbesar: Tata Kelola dan Kepercayaan

Membangun bursa komoditas sendiri bukan pekerjaan sederhana. Ada sejumlah tantangan besar yang harus diantisipasi.

Pertama, persoalan tata kelola. Bursa tidak boleh dikuasai oleh kepentingan kelompok atau perusahaan tertentu. Harus ada pemisahan yang jelas antara regulator, operator bursa, pengawas perdagangan, dan pelaku usaha.

Kedua, transparansi. Seluruh transaksi harus dapat diawasi untuk mencegah manipulasi harga, perdagangan orang dalam, konflik kepentingan, dan praktik kartel.

Ketiga, kepastian hukum. Investor dan pembeli internasional membutuhkan jaminan bahwa kontrak perdagangan dihormati dan sengketa dapat diselesaikan secara adil.

Keempat, likuiditas pasar. Bursa hanya akan hidup jika banyak produsen, pedagang, investor, dan pembeli benar-benar melakukan transaksi di dalamnya.

Kelima, konsistensi kebijakan. Jangan sampai perubahan aturan yang terlalu sering justru membuat investor kehilangan kepercayaan.

Dan yang tidak kalah penting, Indonesia harus memastikan bahwa pembangunan bursa tidak sekadar memindahkan pusat transaksi, tetapi juga meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara, industri nasional, pekerja, dan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

9. Dari Negara Penghasil Tambang Menjadi Pusat Perdagangan Mineral Dunia

Menurut saya, inilah visi besar yang perlu dibangun. Indonesia tidak cukup hanya menjadi negara penghasil bahan tambang. Kita harus bergerak menjadi pusat pengolahan, pusat perdagangan, pusat pembentukan harga, sekaligus pusat industri mineral strategis. Jika pembangunan bursa ini berhasil, manfaatnya bisa sangat luas.

Negara memperoleh penerimaan dan posisi tawar yang lebih baik. Produsen mendapatkan akses pasar yang lebih transparan. Industri memperoleh kepastian pasokan. Investor memiliki instrumen perdagangan yang lebih jelas. Sementara Indonesia mendapatkan peluang lebih besar untuk menikmati nilai ekonomi dari kekayaan alamnya sendiri.

Bahkan, dalam jangka panjang, bursa ini dapat menjadi pintu masuk bagi pengembangan industri keuangan, asuransi komoditas, perdagangan berjangka, pembiayaan industri, dan berbagai jasa pendukung lainnya. Tentu, semua itu membutuhkan kerja keras, regulasi yang matang, dan kepercayaan pasar internasional.

Jangan Hanya Menjadi Pemilik Barang, Jadilah Pemilik Kekuatan Pasar

Saya menyambut baik gagasan Presiden Prabowo untuk mendorong pembangunan bursa komoditas hasil tambang Indonesia. Ini merupakan peluang untuk melakukan perubahan mendasar dalam cara Indonesia mengelola kekayaan alamnya.

Selama ini kita terlalu sering merasa bangga karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Padahal, memiliki barang belum tentu berarti menguasai nilai ekonominya.

Kita harus melangkah lebih jauh. Indonesia perlu memiliki kemampuan mengolah, memperdagangkan, menentukan referensi harga, membangun standar, dan mengendalikan tata niaga komoditas strategisnya secara profesional.

Tentu bukan dengan cara memaksakan harga atau menciptakan monopoli, melainkan dengan membangun pasar yang kuat, terbuka, kompetitif, dan dipercaya dunia.

Sebab, dalam ekonomi modern, kekayaan alam bukan hanya terletak pada apa yang tersimpan di dalam tanah, tetapi juga pada siapa yang mampu mengelola, memperdagangkan, dan menentukan nilai ekonominya.

Jangan sampai Indonesia hanya menjadi tempat dunia mengambil kekayaan alam. Sudah waktunya Indonesia menjadi salah satu tempat dunia menentukan nilai kekayaan alam tersebut.

 

 

Jokowi Mentransformasikan PSI menjadi Partai Super Tbk.

Oleh  Harmen Batubara

Jokowi adalah simbol pembawa perubahan. Bukan sekadar jargon, ia menerjemahkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi kebijakan yang bisa diisi di tangki bensin.

Selama puluhan tahun, harga BBM di Wamena, Yahukimo, Nduga dan pegunungan Papua Tengah lainnya bisa mencapai Rp 60.000 hingga Rp 100.000 per liter, sementara di Jawa hanya Rp 6.450 untuk Premium dan Rp 5.150 untuk Solar. Pada 18 Oktober 2016, dari Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Jokowi meresmikan Program BBM Satu Harga. Perintahnya sederhana dan radikal: "Ini bukan masalah untung rugi, ini masalah keadilan." Sejak itu harga di Papua disamakan dengan Jawa.

Logika yang sama ia pakai untuk kedaulatan sumber daya. Dalam Kontrak Karya Freeport, kewajiban divestasi 51% seharusnya tercapai pada tahun ke-20 (30 Desember 2011), namun selama puluhan tahun Indonesia hanya mengempit 9,36% saham PT Freeport Indonesia. Di pengujung 2018, melalui holding BUMN tambang MIND ID (dulu Inalum), Indonesia resmi mengambil alih 51,23% saham Freeport, momen bersejarah sejak perusahaan tambang asal Amerika itu beroperasi.

Dan ia melengkapi keadilan itu dengan konektivitas. Bukan hanya tol darat - dalam 10 tahun pemerintahannya terbangun 2.432 km jalan tol - tetapi juga Tol Laut untuk menurunkan disparitas harga logistik antar pulau, dan Tol Langit melalui Palapa Ring dan Satelit SATRIA-1 untuk menghubungkan seluruh pelosok Nusantara ke dunia digital.

Keinginannya yang lama tentang Partai dengan konsep Partai Super Terbuka, kini menemukan wadahnya di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Apa itu Partai Super Tbk.?

Istilah "Tbk" (Terbuka) dipinjam dari dunia korporasi. Jika di pasar modal Tbk berarti kepemilikan saham disebar ke masyarakat luas dan pengelolaan wajib transparan, di PSI artinya partai tidak lagi dikuasai segelintir elite atau satu keluarga.

Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman sendiri mengakui, sistem ini terinspirasi dari ide Jokowi soal partai Super Tbk. Jokowi menegaskan: "PSI Partai Super Tbk itu... partai milik seluruh anggota, terbuka untuk semuanya".

Pemilu Raya: RUPS-nya Politik Indonesia

Wujud paling konkret dari konsep ini adalah Pemilu Raya untuk memilih Ketua Umum.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah kepartaian Indonesia, pemilihan ketua umum dilakukan dengan sistem e-voting dengan prinsip one man one vote - satu anggota satu suara. Mirip dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan publik, setiap kader yang memiliki KTA memiliki hak yang sama untuk menentukan pemimpin.

Pada Pemilu Raya 12-18 Juli 2025 di Solo, tercatat sekitar 180 ribu anggota berhak pilih dan tingkat partisipasi mencapai 80%. Hasilnya, Kaesang Pangarep terpilih dengan 65,28% suara. PSI kemudian mengesahkan AD/ART baru dan resmi menjadi partai Super Tbk.

Sebagaimana perusahaan terbuka wajib melaporkan kinerja dan keuangannya ke publik, PSI mengadopsi prinsip manajemen modern yang transparan - dari pengambilan keputusan hingga pelaporan dana. Ketua umum terpilih pun memiliki loyalitas dan akuntabilitas langsung kepada akar rumput, bukan kepada penyokong dana tunggal.

Mengapa Relevan bagi Gen-Z?

Konsep ini membuka pintu bagi siapa saja - terutama Gen-Z - untuk bergabung, memberi ide, beraspirasi, bahkan mencalonkan diri tanpa harus terhambat birokrasi partai yang kaku. Karena suaranya dihargai, partisipasinya dihargai - sebagai bentuk demokrasi digital.

Kritik tentu ada yang menilai ini gimmick politik. Namun dengan kehadiran Jokowi di PSI secara resmi, gagasan Partai Super Terbuka ini bukan lagi sekadar slogan, melainkan komitmen dan arah masa depan organisasi politik. Ia menawarkan model partai yang relevan dengan perubahan zaman: Transparan seperti laporan emiten, Digital seperti startup, dan Kolektif seperti koperasi.

Partai dengan konsep Super Tbk. diyakini akan menjadi magnet baru. Hadirnya Jokowi di PSI jelas memberikan jaminan tentang bagaimana mengelola, berstrategi, dan berpartai yang relevan untuk membawa Indonesia menuju masa keemasannya.

 

Situs Web

wartakini.co.idFreeport Tambah 12 Persen Saham Gratis untuk Indonesia

id.alongwalker.coJeffrie Geovanie soal Pemilihan Ketum PSI Pakai e-Voting: Jawaban Selama ini Dianggap Terbatas

pontianakinformasi.co.idJokowi Beberkan Tujuan Pembangunan Infrastruktur yang Dilakukan Besar-besaran Sekian Tahun Terakhir, Apa saja?

irmadevita.comPro Kontra Kewajiban Divestasi Perusahaan Tambang Dengan Terbitnya PP No.24/2012

eksplorasi.idMengungkap Sosok di Balik Implementasi Program BBM Satu Harga Jokowi (Bagian 1)

id.alongwalker.coLogo Gajah Gantikan Mawar, PSI Siap Tampil dengan Wajah Baru di Kongres 2025 yang Dihadiri Jokowi

id.alongwalker.coPSI Ganti Logo Jadi Gajah Merah-Hitam Jelang Kongres, Jokowi: Keren!

investor.idMempertebal Saham Freeport

tiktok.comTikTok · RHEYNOLDUS

kaskus.co.idSetelah Tol Laut, Jokowi Kukuhkan Pembangunan Tol Langit | KASKUS

cluetoday.comPSI Ganti Logo Jadi Gajah, Jokowi Sebut Keren dan Demokratis - CLUETODAY

galapos.idJokowi: PSI Partai Super TBK, Revolusi Politik Digital Lewat E-Vote

lintasparlemen.comDPR Ragukan BBM Satu Harga di Papua Berjalan Mulus!

dailysemarang.com4 Dekade Perkembangan Infrastruktur RI: Perbedaan Visi Soeharto, Jokowi, dan Prabowo – Daily Semarang

radaraktual.comJokowi Jadi Ketum PSI, Pertama Dalam Sejarah Bap