Mampukah Prabowo Memenangkan Hati Warganya?

Oleh  Harmen Batubara

Dari Kemenangan Politik Menuju Kepercayaan Rakyat

Kemenangan dalam pemilihan presiden adalah satu hal. Namun, memenangkan hati rakyat setelah memegang kekuasaan adalah persoalan yang jauh lebih besar. Pengalaman politik di Filipina memberikan gambaran menarik tentang bagaimana sebuah kemenangan politik dapat dibangun melalui perpaduan kekuatan dua keluarga besar. Ferdinand Marcos Jr., atau yang lebih dikenal sebagai Bongbong Marcos, menggandeng Sara Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, sebagai pasangan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2022.

Strategi itu terbukti berhasil. Keduanya memenangkan pemilihan dengan dukungan politik yang sangat kuat. Namun, keharmonisan koalisi tersebut ternyata tidak berlangsung lama. Hubungan Marcos dan Sara Duterte kemudian memburuk, ditandai dengan perbedaan kepentingan, saling melontarkan kritik, dan konflik politik yang semakin terbuka. Perselisihan tersebut bahkan berkembang menjadi persoalan pemakzulan di parlemen Filipina. Ada satu pelajaran penting dari peristiwa ini: kemenangan bersama tidak selalu berarti kesamaan visi dan kesetiaan politik untuk jangka panjang.

Indonesia dan Pelajaran dari Filipina

Situasi yang agak mirip juga terjadi di Indonesia. Dalam Pilpres 2024, Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, sebagai calon wakil presidennya. Gibran membawa kekuatan politik dan simbol keberlanjutan pemerintahan Jokowi. Perpaduan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kekuatan elektoral pasangan Prabowo-Gibran.

Namun, setelah kemenangan diperoleh, muncul pertanyaan mengenai bagaimana sesungguhnya pembagian peran antara Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, Wakil Presiden memang memiliki ruang kewenangan yang sangat bergantung pada penugasan Presiden. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Karena itu, posisi Wakil Presiden tidak selalu identik dengan pemimpin pemerintahan yang memiliki kewenangan mandiri.

Persoalannya, apabila Wakil Presiden hanya tampil sebagai pelengkap kekuasaan, potensi kepemimpinan yang dimilikinya tentu tidak akan berkembang secara optimal. Publik membutuhkan kejelasan. Apa tugas khusus Wakil Presiden? Bidang apa yang menjadi tanggung jawabnya? Sejauh mana ia diberi kewenangan untuk mengambil keputusan?

Pembagian peran yang jelas bukan berarti membangun dua pusat kekuasaan. Justru sebaliknya, hal itu diperlukan agar pemerintahan berjalan lebih efektif, harmonis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Indonesia tidak perlu mengulangi drama politik Filipina. Tetapi Indonesia juga tidak boleh mengabaikan pelajaran bahwa koalisi yang dibangun untuk memenangkan pemilu membutuhkan pengelolaan hubungan politik yang sehat setelah kekuasaan diperoleh.

Program Besar Prabowo: Antara Harapan dan Kenyataan

Harus diakui, Prabowo membawa sejumlah gagasan pembangunan yang populis dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat, Danantara, serta penguatan pengelolaan sumber daya alam merupakan agenda besar yang memiliki tujuan strategis.

Jika dikelola dengan benar, program-program tersebut berpotensi memberikan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat. MBG, misalnya, bukan hanya persoalan memberikan makanan kepada anak-anak sekolah. Program ini seharusnya menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Koperasi Merah Putih seharusnya mampu menghidupkan kembali ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi, bukan sekadar konsumen.

Kampung Nelayan seharusnya meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan keluarga nelayan. Sementara Sekolah Rakyat diharapkan menjadi jalan keluar bagi anak-anak dari keluarga miskin agar memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Danantara pun memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan kekuatan aset negara dan meningkatkan nilai ekonomi nasional.

Tetapi di sinilah persoalan sesungguhnya.

Program yang bagus tidak otomatis menghasilkan manfaat apabila pengelolaannya buruk. Bahkan, program yang dirancang untuk membantu rakyat dapat berubah menjadi beban keuangan negara apabila tidak memiliki perencanaan matang, pengawasan kuat, dan pelaksanaan yang profesional.

Kita tidak boleh membiarkan program populis berubah menjadi proyek pembagian keuntungan bagi kelompok tertentu, menjadi ladang korupsi baru, atau sekadar proyek yang mengejar angka pencapaian.

Pemerintah sendiri telah mengakui perlunya evaluasi pelaksanaan MBG, Koperasi Merah Putih, dan Kampung Nelayan. Ini menunjukkan bahwa persoalan implementasi memang harus mendapatkan perhatian serius. Rakyat tidak membutuhkan sekadar banyaknya program pemerintah. Rakyat membutuhkan hasil yang dapat dirasakan.

Efisiensi Anggaran: Mengapa Daerah Harus Ikut Menanggung Beban?

Salah satu kebijakan Prabowo yang cukup menarik perhatian adalah efisiensi anggaran pemerintah. Secara prinsip, efisiensi merupakan langkah yang tepat. Negara tidak boleh membiarkan uang rakyat habis untuk perjalanan dinas, kegiatan seremonial, pengadaan yang tidak produktif, atau birokrasi yang terlalu gemuk.

Namun, muncul pertanyaan ketika efisiensi tersebut juga berdampak besar terhadap anggaran pemerintah daerah. Daerah memiliki tanggung jawab langsung terhadap pelayanan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, hingga pelayanan administrasi.

Pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dapat menimbulkan persoalan apabila tidak disertai perhitungan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Apalagi, tidak semua daerah memiliki sumber pendapatan yang memadai. Banyak kabupaten dan kota masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Di satu sisi, pemerintah pusat melakukan penghematan terhadap anggaran daerah. Namun, di sisi lain, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran besar untuk program-program prioritas nasional. Persoalan ini bukan semata-mata soal besar atau kecilnya anggaran. Yang lebih penting adalah keadilan dalam menentukan prioritas.

Jangan sampai pemerintah pusat terlihat semakin kuat secara fiskal, sementara pemerintah daerah justru semakin kesulitan membiayai kebutuhan dasar masyarakatnya. Efisiensi semestinya dimulai dari pengeluaran yang tidak produktif, bukan mengorbankan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan rakyat.

Prabowo dan Perubahan Besar dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Di balik berbagai persoalan tersebut, ada satu agenda Prabowo yang patut mendapatkan perhatian serius, yakni perubahan mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan nilai tambah yang sebanding dengan potensi yang dimiliki.

Kita menjual hasil tambang, perkebunan, dan berbagai komoditas dalam bentuk bahan mentah. Sementara negara-negara lain mengolahnya menjadi produk industri bernilai tinggi.

Di sinilah gagasan hilirisasi dan industrialisasi menjadi sangat penting. Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi pemasok bahan mentah bagi industri negara lain. Kita harus memiliki kemampuan mengolah, memproduksi, membangun teknologi, dan menguasai rantai nilai komoditas sendiri.

Lebih jauh lagi, Prabowo mulai menyoroti persoalan kebocoran kekayaan negara melalui praktik perdagangan yang tidak wajar, termasuk underpricing dan underinvoicing. Praktik tersebut dapat terjadi ketika volume barang yang dilaporkan lebih kecil daripada volume sebenarnya, atau harga transaksi dilaporkan lebih rendah dari nilai sesungguhnya. Akibatnya, penerimaan negara menjadi lebih kecil, sementara keuntungan ekonomi justru dinikmati oleh pihak-pihak tertentu.

Presiden Prabowo pernah menyampaikan estimasi kerugian Indonesia mencapai sekitar Rp15.000 triliun selama puluhan tahun berdasarkan perhitungannya atas data perdagangan internasional. Angka ini tentu perlu diuji, diperinci, dan diverifikasi secara independen agar dapat menjadi dasar kebijakan yang kuat.

Namun, persoalan pokok yang diangkatnya sangat penting: Indonesia harus mampu mengawasi perdagangan sumber daya alamnya secara lebih transparan dan memastikan kekayaan nasional memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Gagasan pengelolaan yang lebih terintegrasi, penguatan pengawasan ekspor, hilirisasi, industrialisasi, dan pengembangan bursa komoditas nasional merupakan langkah yang layak diperjuangkan.

Tetapi perubahan ini juga tidak mudah.

Kita berhadapan dengan jaringan kepentingan bisnis yang sudah terbentuk selama puluhan tahun. Ada kepentingan ekonomi, politik, dan birokrasi yang mungkin tidak selalu sejalan dengan agenda pembenahan.

Karena itu, pemberantasan praktik bisnis ilegal tidak boleh berhenti pada pidato dan pernyataan politik. Harus ada penegakan hukum, transparansi transaksi, audit independen, serta perlindungan terhadap pejabat dan aparat yang benar-benar bekerja membersihkan sistem.

Negara juga harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak sekadar memindahkan keuntungan dari satu kelompok bisnis ke kelompok bisnis lainnya. Tujuan akhirnya harus jelas: meningkatkan penerimaan negara, memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dunia Sedang Bergolak, Indonesia Harus Lebih Cermat

Kepemimpinan Prabowo berlangsung di tengah situasi dunia yang tidak sederhana. Ketegangan di Timur Tengah, perang Rusia-Ukraina, persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, perubahan harga energi, serta persaingan penguasaan mineral strategis memberikan tekanan sekaligus peluang bagi Indonesia.

Dalam situasi seperti ini, kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi modal diplomasi dan kekuatan ekonomi yang sangat penting. Nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, minyak, gas, dan berbagai komoditas lainnya tidak boleh dikelola hanya berdasarkan kepentingan jangka pendek.

Indonesia harus mampu menentukan posisi tawarnya sendiri. Namun, kekuatan ekonomi dan diplomasi luar negeri akan kehilangan makna apabila masyarakat di dalam negeri masih berhadapan dengan kemiskinan, pengangguran, mahalnya kebutuhan hidup, dan pelayanan publik yang buruk. Kita tidak boleh hanya bangga menjadi negara kaya sumber daya alam. Kita harus mampu membuktikan bahwa kekayaan tersebut benar-benar membuat rakyatnya lebih sejahtera.

Apa yang Harus Dilakukan Prabowo?

Menurut saya, ada beberapa langkah penting yang harus segera diperkuat agar pemerintahan Prabowo tidak hanya berhasil secara politik, tetapi juga mendapatkan kepercayaan rakyat.

Pertama, benahi manajemen seluruh program unggulan. Setiap program harus memiliki perencanaan yang realistis, standar operasional yang jelas, pengelola profesional, dan target yang terukur. Jangan terlalu cepat memperluas program apabila kualitas pelaksanaannya belum terjamin.

Kedua, bangun sistem pengawasan yang independen dan transparan. Anggaran MBG, Koperasi Merah Putih, Danantara, dan program lainnya harus dapat diperiksa secara terbuka. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan oleh lembaga yang berada dalam lingkaran pelaksana program. Masyarakat, auditor independen, dan lembaga pengawas harus mendapatkan ruang yang memadai.

Ketiga, berikan ruang yang jelas kepada Wakil Presiden. Presiden perlu membangun pembagian tugas yang tegas dan terukur. Wakil Presiden harus menjadi mitra kerja yang produktif, bukan sekadar pendamping dalam kegiatan kenegaraan.

Keempat, jangan mengorbankan pemerintah daerah. Efisiensi harus dilakukan secara proporsional. Daerah yang masih tertinggal dan memiliki keterbatasan fiskal justru membutuhkan dukungan lebih besar. Pemerintah pusat harus memastikan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tidak terganggu.

Kelima, lanjutkan pembenahan pengelolaan sumber daya alam. Hilirisasi harus dibarengi dengan penguasaan teknologi, peningkatan kualitas tenaga kerja, pengawasan perdagangan, dan kepastian hukum. Jangan sampai industrialisasi hanya menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal, sementara masyarakat sekitar tetap hidup dalam kemiskinan.

Keenam, bangun komunikasi yang jujur dengan masyarakat. Pemerintah tidak harus selalu terlihat benar. Jika sebuah program mengalami kegagalan, akui dan perbaiki. Jika terjadi penyimpangan, tindak tegas. Rakyat akan lebih menghargai pemerintah yang jujur daripada pemerintah yang terus-menerus membangun citra keberhasilan.

Memenangkan Hati Rakyat, Bukan Sekadar Mempertahankan Kekuasaan

Pada akhirnya, persoalan terbesar pemerintahan Prabowo bukan sekadar bagaimana mempertahankan koalisi politik, membangun kabinet besar, atau menjalankan berbagai program unggulan.

Persoalan terbesarnya adalah bagaimana memastikan seluruh kekuatan politik, ekonomi, dan sumber daya negara benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

Prabowo memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan yang selama ini sulit disentuh oleh pemerintahan sebelumnya. Agenda hilirisasi, pemberantasan korupsi, penertiban pengelolaan sumber daya alam, pembangunan ekonomi desa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan pekerjaan besar yang memang dibutuhkan Indonesia.

Tetapi keberanian mengambil keputusan harus diikuti kemampuan mengelola pelaksanaannya.

Rakyat tidak akan menilai pemerintahan hanya dari banyaknya program yang diluncurkan, besarnya anggaran yang dibelanjakan, atau kerasnya pidato seorang presiden.

Rakyat akan menilai dari apakah harga kebutuhan hidup lebih terjangkau, anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, nelayan semakin sejahtera, petani memperoleh keuntungan yang layak, lapangan kerja semakin terbuka, dan korupsi benar-benar berkurang.

Kita tidak sedang membutuhkan pemerintahan yang hanya hebat dalam membuat rencana. Kita membutuhkan pemerintahan yang mampu mengubah rencana menjadi kenyataan.

Prabowo mungkin telah memenangkan kursi kepresidenan melalui sebuah kemenangan politik yang besar. Namun, memenangkan hati rakyat membutuhkan sesuatu yang jauh lebih berharga: kejujuran, keberanian, profesionalisme, keadilan, dan hasil kerja yang nyata.

Sebab, pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang presiden bukanlah seberapa kuat kekuasaan yang berhasil dipertahankannya, melainkan seberapa besar perubahan baik yang berhasil diwariskannya kepada rakyat dan bangsanya.