Oleh Harmen Batubara
Iran bukanlah negara "kemarin sore". Ia
adalah pewaris peradaban Persia yang agung, sebuah bangsa yang ribuan tahun
lalu sudah meletakkan fondasi bagi hukum, astronomi, dan kedokteran dunia. Hari
ini, Iran tetap menjadi raksasa intelektual. Dalam hal kecanggihan
teknologi—mulai dari program kedirgantaraan, energi nuklir, hingga teknologi
militer—Iran seringkali disejajarkan dengan negara maju seperti Jepang atau Korea Selatan.
Namun, memasuki tahun 2026, dunia melihat
sebuah kontradiksi yang menyakitkan: sebuah negara dengan otak "kelas
satu" namun memiliki ekonomi yang tengah berjuang di "ruang gawat
darurat".
Ada satu hal yang jadi bahan pertanyaan? Termasuk
Untuk Indonesia sendiri. Yakni Restorasi Kepercayaan Domestik: Memperbaiki kontrak sosial dengan rakyat, bebas korupsi, transparansi dan
penegakan hukum, agar protes massa
(seperti yang terjadi di awal 2026 akibat kenaikan harga pangan dan jatuhnya
nilai Rial) dapat diredam melalui kesejahteraan, bukan sekadar tindakan keras.
Indonesia kini tengah melawan Korupsi secara
besar-besaran, tapi masih terbatas pada kemampuan tranparansi dan penegakan hukum.
1. Paradox
Kemajuan di Tengah Keterpurukan
Iran memiliki modal manusia yang luar biasa.
Berdasarkan berbagai indeks modal intelektual, tingkat literasi dan kecakapan
teknis warga Iran adalah salah satu yang tertinggi di kawasan. Mereka mampu
membangun satelit dan drone canggih di bawah tekanan isolasi. Namun,
kecanggihan ini seperti mesin mobil balap yang dipaksa berjalan di jalanan
berlumpur.
Mengapa mereka terlihat sangat kewalahan?
Sanksi "Snapback" PBB: Sejak akhir 2025, kembalinya sanksi internasional secara penuh (setelah
mekanisme snapback Resolusi 2231 aktif) telah mengunci pintu
perbankan global bagi Iran. Bahkan sekutu tradisional seperti Tiongkok mulai
mengurangi pembelian minyak karena risiko sanksi sekunder.
Ketergantungan Energi: Iran terjebak dalam "kutukan sumber daya". Terlalu bergantung
pada minyak membuat ekonomi mereka rapuh terhadap fluktuasi harga global dan
blokade politik.
Sistem "Perbankan Bayangan": Untuk mengakali sanksi, Iran membangun jalur keuangan rahasia. Namun,
sistem ini berbiaya tinggi, rawan korupsi, dan menyebabkan inefisiensi yang
luar biasa pada anggaran negara.
2. Hukum dan
Tata Kelola: Kunci yang Terlupakan
Sebuah negara besar hanya bisa bangkit jika roda
penggeraknya—yaitu tatanan pemerintahan dan hukum—berjalan
dengan benar. Saat ini, tekanan politik di Iran bukan hanya datang dari luar
(Barat), tetapi juga dari dalam.
Ketika hukum ditegakkan secara adil dan transparan,
kepercayaan pasar akan kembali. Masalah utama yang membuat Iran kewalahan
bukanlah kurangnya teknologi, melainkan ketidakpastian hukum
yang membuat investor (bahkan investor domestik) takut untuk bergerak. Tanpa
tata kelola yang bersih, diversifikasi ekonomi hanyalah slogan; karena industri
non-minyak membutuhkan ekosistem yang terbuka dan kompetitif.
3. Mampukah
Mereka Mencari Jalan Keluar?
Jawabannya: Sangat Mampu, namun dengan
syarat.
Iran memiliki semua syarat untuk menjadi pemimpin
ekonomi global: lokasi geografis strategis (jalur sutra modern), sumber daya
alam melimpah, dan populasi muda yang sangat terdidik. Untuk keluar dari
krisis, Iran perlu melakukan dua manuver besar:
Restorasi Kepercayaan Domestik: Memperbaiki kontrak sosial dengan rakyatnya, adanya tranparansi,
penegakan hokum yang adil, semua ini bisa jadi obat yang baik, agar protes massa (seperti yang terjadi di
awal 2026 akibat kenaikan harga pangan dan jatuhnya nilai Rial) dapat diredam
melalui kesejahteraan, bukan sekadar tindakan keras.
Diplomasi Pragmatis: Mengurangi ketegangan regional untuk membuka kembali keran investasi.
Sekutu seperti Rusia atau Tiongkok memang membantu, namun sebuah negara sebesar
Iran tidak akan bisa tumbuh maksimal jika hanya bergantung pada "sahabat
terbatas".
Iran saat ini ibarat sebuah perpustakaan raksasa
yang pintunya digembok dari luar dan atapnya bocor dari dalam. Potensi ilmunya
(teknologi dan budaya) tetap hebat, namun ia kewalahan karena energi dan
fokusnya habis hanya untuk menambal kebocoran (inflasi dan sanksi) tanpa sempat
membuka gemboknya (reformasi politik dan hukum).
Jika mereka berani memperbaiki tatanan hukum di
dalam negeri, kecanggihan teknologi mereka akan dengan sendirinya menjadi motor
ekonomi yang tak tertandingi. Sesuatu yang sangat universal, seperti yang juga
dialami Indonesia. Setiap munculnya gejolak social, kekuatan asing pasti
memperkeruh suasana sesuai kepentingan mereka sendiri. Indonesia memang tengah dalam
Hilirisasi,dan menjadi swasembada beras, tapi masih fokus pada kelapa sawit,
sementara kelapa, dan rempah-rempah masih tertinggal.



No comments:
Post a Comment