Iran: Mampukah Mencari Jalan Keluar ? Pelajaran Berharga Untuk Indonesia

 

Oleh Harmen Batubara

Iran bukanlah negara "kemarin sore". Ia adalah pewaris peradaban Persia yang agung, sebuah bangsa yang ribuan tahun lalu sudah meletakkan fondasi bagi hukum, astronomi, dan kedokteran dunia. Hari ini, Iran tetap menjadi raksasa intelektual. Dalam hal kecanggihan teknologi—mulai dari program kedirgantaraan, energi nuklir, hingga teknologi militer—Iran seringkali disejajarkan dengan negara maju seperti Jepang atau Korea Selatan.

Namun, memasuki tahun 2026, dunia melihat sebuah kontradiksi yang menyakitkan: sebuah negara dengan otak "kelas satu" namun memiliki ekonomi yang tengah berjuang di "ruang gawat darurat".

Ada satu hal yang jadi bahan pertanyaan? Termasuk Untuk Indonesia sendiri. Yakni Restorasi Kepercayaan Domestik: Memperbaiki kontrak sosial dengan rakyat, bebas korupsi, transparansi dan penegakan hukum,  agar protes massa (seperti yang terjadi di awal 2026 akibat kenaikan harga pangan dan jatuhnya nilai Rial) dapat diredam melalui kesejahteraan, bukan sekadar tindakan keras.

Indonesia kini tengah melawan Korupsi secara besar-besaran, tapi masih terbatas pada kemampuan tranparansi dan penegakan hukum.

1. Paradox Kemajuan di Tengah Keterpurukan

Iran memiliki modal manusia yang luar biasa. Berdasarkan berbagai indeks modal intelektual, tingkat literasi dan kecakapan teknis warga Iran adalah salah satu yang tertinggi di kawasan. Mereka mampu membangun satelit dan drone canggih di bawah tekanan isolasi. Namun, kecanggihan ini seperti mesin mobil balap yang dipaksa berjalan di jalanan berlumpur.

Mengapa mereka terlihat sangat kewalahan?

Sanksi "Snapback" PBB: Sejak akhir 2025, kembalinya sanksi internasional secara penuh (setelah mekanisme snapback Resolusi 2231 aktif) telah mengunci pintu perbankan global bagi Iran. Bahkan sekutu tradisional seperti Tiongkok mulai mengurangi pembelian minyak karena risiko sanksi sekunder.

Ketergantungan Energi: Iran terjebak dalam "kutukan sumber daya". Terlalu bergantung pada minyak membuat ekonomi mereka rapuh terhadap fluktuasi harga global dan blokade politik.

Sistem "Perbankan Bayangan": Untuk mengakali sanksi, Iran membangun jalur keuangan rahasia. Namun, sistem ini berbiaya tinggi, rawan korupsi, dan menyebabkan inefisiensi yang luar biasa pada anggaran negara.

2. Hukum dan Tata Kelola: Kunci yang Terlupakan

Sebuah negara besar hanya bisa bangkit jika roda penggeraknya—yaitu tatanan pemerintahan dan hukum—berjalan dengan benar. Saat ini, tekanan politik di Iran bukan hanya datang dari luar (Barat), tetapi juga dari dalam.

Ketika hukum ditegakkan secara adil dan transparan, kepercayaan pasar akan kembali. Masalah utama yang membuat Iran kewalahan bukanlah kurangnya teknologi, melainkan ketidakpastian hukum yang membuat investor (bahkan investor domestik) takut untuk bergerak. Tanpa tata kelola yang bersih, diversifikasi ekonomi hanyalah slogan; karena industri non-minyak membutuhkan ekosistem yang terbuka dan kompetitif.

3. Mampukah Mereka Mencari Jalan Keluar?

Jawabannya: Sangat Mampu, namun dengan syarat.

Iran memiliki semua syarat untuk menjadi pemimpin ekonomi global: lokasi geografis strategis (jalur sutra modern), sumber daya alam melimpah, dan populasi muda yang sangat terdidik. Untuk keluar dari krisis, Iran perlu melakukan dua manuver besar:

Restorasi Kepercayaan Domestik: Memperbaiki kontrak sosial dengan rakyatnya, adanya tranparansi, penegakan hokum yang adil, semua ini bisa jadi obat yang baik,  agar protes massa (seperti yang terjadi di awal 2026 akibat kenaikan harga pangan dan jatuhnya nilai Rial) dapat diredam melalui kesejahteraan, bukan sekadar tindakan keras.

Diplomasi Pragmatis: Mengurangi ketegangan regional untuk membuka kembali keran investasi. Sekutu seperti Rusia atau Tiongkok memang membantu, namun sebuah negara sebesar Iran tidak akan bisa tumbuh maksimal jika hanya bergantung pada "sahabat terbatas".

 Kesimpulan Sederhana:

Iran saat ini ibarat sebuah perpustakaan raksasa yang pintunya digembok dari luar dan atapnya bocor dari dalam. Potensi ilmunya (teknologi dan budaya) tetap hebat, namun ia kewalahan karena energi dan fokusnya habis hanya untuk menambal kebocoran (inflasi dan sanksi) tanpa sempat membuka gemboknya (reformasi politik dan hukum).

Jika mereka berani memperbaiki tatanan hukum di dalam negeri, kecanggihan teknologi mereka akan dengan sendirinya menjadi motor ekonomi yang tak tertandingi. Sesuatu yang sangat universal, seperti yang juga dialami Indonesia. Setiap munculnya gejolak social, kekuatan asing pasti memperkeruh suasana sesuai kepentingan mereka sendiri. Indonesia memang tengah dalam Hilirisasi,dan menjadi swasembada beras, tapi masih fokus pada kelapa sawit, sementara kelapa, dan rempah-rempah masih tertinggal.

Ketika Jokowi Mempersiapkan dan Memilih Penerusnya

 

Oleh Harmen Batubara 

Sejarah politik Indonesia akan selalu mencatat periode 2014-2024 sebagai dekade yang penuh dengan kejutan dan transformasi besar. Di pusat pusaran itu, berdiri dua sosok yang pernah menjadi rival sengit: Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Dua kali mereka bertarung dalam medan laga Pemilihan Presiden (2014 dan 2019), membelah pemilih dalam polarisasi yang tajam. Namun, apa yang terjadi setelahnya adalah sebuah pelajaran tentang kedewasaan bernegara yang melampaui ego pribadi.

Sebuah Rekonsiliasi yang Mengejutkan Dunia

Setelah merayakan kemenangannya pada periode kedua di tahun 2019, Presiden Jokowi mengambil langkah yang dianggap mustahil oleh banyak pengamat internasional. Alih-alih membiarkan rivalnya tetap di luar pemerintahan, Jokowi justru merangkul Prabowo Subianto masuk ke dalam kabinetnya.

Penunjukan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan adalah sebuah keputusan strategis yang sensasional. Bagi dunia luar, ini adalah bukti nyata dari konsep “Gotong Royong” Indonesia. Namun bagi Prabowo secara pribadi, momen ini adalah sebuah pemulihan martabat yang sangat emosional. Ia dilantik di Aula Kementerian Pertahanan—lokasi yang sama di mana pada tahun 1998, ia pernah diberhentikan dari dinas militer. Kembali ke tempat itu sebagai pimpinan tertinggi pertahanan negara adalah bentuk pemulihan marwah yang sempurna dari seorang Jokowi kepada Prabowo.

Restu dan Bintang Empat

Hubungan yang awalnya bersifat politis perlahan bertransformasi menjadi hubungan mentor-murid dan sahabat. Jokowi tidak hanya memberikan posisi menteri, tetapi juga memberikan panggung bagi Prabowo untuk menunjukkan kapasitas kepemimpinannya di kancah global.

Puncaknya, sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan dedikasinya, Jokowi menyematkan gelar Jenderal TNI (Purn) Kehormatan berbintang empat kepada Prabowo. Ini bukan sekadar seremoni militer, melainkan simbol bahwa Jokowi sepenuhnya percaya dan merestui Prabowo sebagai sosok yang layak memegang tongkat estafet kepemimpinan nasional.

Menuju Indonesia Emas: Keberlanjutan dan Inovasi

Kini, sebagai Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto membuktikan bahwa pilihan Jokowi tidaklah salah. Kepemimpinannya menjadi jembatan kokoh yang meneruskan pondasi kuat yang telah dibangun oleh pendahulunya. Ia memegang teguh komitmen untuk melanjutkan proyek strategis nasional, mulai dari hilirisasi industri hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun, Prabowo juga membawa ruh baru dengan kebijakan-kebijakan yang menyentuh akar rumput secara langsung:

Makan Bergizi Gratis: Sebuah program ambisius untuk 83 juta siswa guna memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal secara fisik dan intelektual (stunting) demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

Fakultas Kedokteran Gratis: Membuka pintu seluas-luasnya bagi putra-putri dari keluarga miskin ekstrem untuk menjadi dokter tanpa biaya sepeser pun, demi menutup celah kekurangan tenaga medis di pelosok negeri.

Sekolah Rakyat: Memperkuat akses pendidikan berkualitas yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kita Ingin Mengatakan

Narasi "Ketika Jokowi Mempersiapkan dan Memilih Penerusnya" bukan sekadar cerita tentang transfer kekuasaan, melainkan tentang bagaimana dua pemimpin besar sepakat untuk meletakkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Jokowi telah menyiapkan jalan, dan kini Prabowo melangkah di atasnya dengan gagah, membawa visi keberlanjutan yang dipadukan dengan kepedulian sosial yang mendalam.

Inilah era baru Indonesia, di mana persaingan masa lalu telah dilebur menjadi energi pembangunan masa depan.

Setelah Maduro Venezuela, Strategi Mendayung Diantara Batu Karang

 

Oleh  Harmen Batubara

Dunia internasional sedang mempertontonkan sebuah realitas yang pahit namun tak terhindarkan: ketika negara adidaya bergerak demi "kepentingan nasional" mereka, hukum internasional seringkali menjadi sekadar catatan kaki.

Peristiwa terbaru yang menimpa Nicolas Maduro di Venezuela, di mana Amerika Serikat secara agresif berusaha mengganti rezim—terlepas dari penilaian kita terhadap kepemimpinan Maduro itu sendiri—menambah daftar panjang intervensi negara besar terhadap negara yang lebih kecil. Sejarah mencatat bagaimana Saddam Hussein di Irak, Jean-Bertrand Aristide di Haiti, hingga Manuel Noriega di Panama dilengserkan ketika dianggap berseberangan dengan kepentingan Washington.

Di sisi lain dunia, Rusia tak ragu menginvasi Ukraina dengan alasan kepentingan pertahanan strategisnya terancam oleh ekspansi NATO.

Dalam situasi-situasi genting ini, Dewan Keamanan PBB yang seharusnya menjadi penjaga perdamaian dunia, seringkali lumpuh tak berdaya. Hak veto yang dimiliki negara-negara adidaya membuat PBB mandul ketika konflik melibatkan kepentingan langsung para raksasa tersebut.

Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan eksistensial: Di tengah "hukum rimba" modern ini, apa yang bisa dilakukan oleh negara kecil untuk bertahan hidup? Ketika kekuatan militer jelas tidak seimbang, bagaimana negara kecil melindungi kedaulatan mereka dari tangan-tangan raksasa yang ingin mengambil alih?

Berikut adalah beberapa strategi bertahan hidup yang realistis bagi negara kecil di tengah percaturan politik global yang keras:

1. Diplomasi "Bebas Aktif" yang Cerdas (Hedging)

Pelajaran paling penting adalah: jangan pernah menaruh semua telur dalam satu keranjang. Negara kecil tidak boleh bergantung secara total—baik secara ekonomi maupun militer—hanya pada satu negara adidaya.

Ketergantungan mutlak menciptakan kerentanan mutlak. Jika negara pelindung itu tiba-tiba berubah sikap, negara kecil tersebut akan tamat.

Strategi yang paling masuk akal adalah hedging atau "mendayung di antara karang". Negara kecil harus membangun hubungan baik dengan berbagai kekuatan besar secara bersamaan. Jika ditekan oleh Blok Barat, ia harus memiliki hubungan fungsional dengan Blok Timur, dan sebaliknya. Ini bukan tentang sikap oportunis, melainkan strategi bertahan hidup untuk menciptakan ruang manuver. Tujuannya adalah agar tidak ada satu kekuatan pun yang merasa memiliki kontrol penuh atas negara tersebut.

2. Integrasi Ekonomi sebagai Perisai

Jika Anda tidak bisa menjadi kuat secara militer, jadilah penting secara ekonomi bagi banyak pihak.

Negara kecil harus berusaha mengintegrasikan ekonominya ke dalam rantai pasok global sedemikian rupa sehingga mengganggu stabilitas negara tersebut akan merugikan banyak negara lain, termasuk negara adidaya itu sendiri.

Contohnya Singapura. Sebagai negara pulau kecil tanpa sumber daya alam, Singapura menjadikan dirinya hub keuangan dan logistik global. Menyerang Singapura berarti mengacaukan kepentingan bisnis ribuan perusahaan multinasional dari Amerika, China, Eropa, dan Jepang. Ketergantungan ekonomi dunia pada negara kecil adalah bentuk pertahanan non-militer yang paling efektif.

3. Memanfaatkan "Soft Power" dan Norma Internasional

Meskipun Dewan Keamanan PBB sering macet, bukan berarti hukum dan norma internasional tidak berguna sama sekali.

Negara kecil harus menjadi "warga dunia yang baik". Dengan mematuhi aturan internasional, aktif dalam forum multilateral, dan memiliki reputasi global yang positif, negara kecil membangun "perisai moral".

Ketika negara adidaya menyerang negara kecil yang memiliki reputasi baik, negara adidaya tersebut akan menanggung "biaya politik" yang tinggi di mata dunia. Mereka akan kehilangan legitimasi moral. Kecaman global, meskipun tidak menghentikan tank, dapat mempersulit langkah agresor dan menarik simpati atau bantuan dari pihak lain.

4. Membangun Koalisi Regional

Satu lidi mudah dipatahkan, tetapi satu ikat lidi sulit dihancurkan. Negara kecil harus aktif dalam organisasi regional (seperti ASEAN di Asia Tenggara, atau Uni Eropa bagi negara-negara kecil di Eropa).

Organisasi regional berfungsi sebagai pengeras suara. Suara satu negara kecil mungkin diabaikan di Washington, Moskow, atau Beijing. Namun, suara kolektif dari 10 atau 20 negara dalam satu kawasan akan lebih diperhitungkan. Aliansi regional memberikan bobot diplomatik yang tidak dimiliki negara kecil jika berdiri sendiri.

5. Memperkuat Ketahanan Domestik

Ancaman terbesar bagi kedaulatan seringkali dimulai dari dalam. Negara adidaya jarang menginvasi secara langsung tanpa alasan; mereka sering memanfaatkan perpecahan internal, korupsi, atau ketidakpuasan rakyat di negara target sebagai pintu masuk untuk melakukan intervensi atau memicu kudeta.

Oleh karena itu, pertahanan lini pertama adalah pemerintahan yang bersih, ekonomi yang adil, dan rakyat yang bersatu. Negara yang kuat secara internal, di mana rakyatnya percaya pada pemerintahnya, jauh lebih sulit untuk dipecah belah atau diadu domba oleh kekuatan asing.

Yang Ingin Saya Sampaikan

Realitas dunia saat ini memang keras. Bagi negara kecil, kedaulatan bukanlah sesuatu yang terberi, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan setiap hari dengan kecerdasan dan kehati-hatian.

Tidak ada jaminan keamanan mutlak. Namun, dengan menolak menjadi boneka satu kekuatan, membangun relevansi ekonomi global, dan memperkuat persatuan di dalam negeri, negara kecil dapat meningkatkan "harga" yang harus dibayar oleh negara adidaya jika ingin mengganggu kedaulatannya. Di tengah hukum rimba, si kancil mungkin tidak bisa mengalahkan gajah dalam adu kekuatan, namun ia bisa menggunakan kecerdikannya untuk bertahan hidup.