Perang Perbatasan Thailand-Kamboja: Mencari Pengakuan Harga Diri

 

Oleh  Harmen Batubara

Hubungan antara Thailand dan Kamboja sering kali digambarkan sebagai "persaingan saudara" (sibling rivalry) yang penuh sejarah. Sebagai dua negara yang berbagi garis perbatasan sepanjang lebih dari 800 kilometer serta akar budaya yang sangat mirip, konflik yang kembali pecah di penghujung tahun 2025 ini menunjukkan bahwa kedekatan geografis dan budaya tidak selalu menjamin stabilitas.

Gagalnya "Prakarsa Damai Kuala Lumpur"

Hanya dua bulan yang lalu, tepatnya pada 26 Oktober 2025, dunia sempat bernapas lega ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bersama Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyaksikan penandatanganan "Kuala Lumpur Peace Accords". Kesepakatan ini seharusnya menjadi tonggak sejarah baru bagi perdamaian di Asia Tenggara. Namun, realitas di lapangan berkata lain. Sejak awal Desember, dentuman artileri kembali terdengar di kawasan sekitar Kuil Preah Vihear dan Ta Muen Thom.

Pelanggaran terhadap prakarsa damai ini memicu pertanyaan besar: mengapa kesepakatan yang dimediasi oleh kekuatan global dan ketua ASEAN ini begitu rapuh? Faktanya, strategi pertahanan kedua negara tetap dipandu oleh kepentingan nasional yang kaku. Thailand, dengan keunggulan udara jet tempur F-16, dan Kamboja, dengan sistem roket BM-21, tampaknya lebih memilih menunjukkan taring militernya daripada mempertahankan komitmen di atas kertas.

Geopolitik: Sentimen China terhadap Intervensi Luar

Sebagai kekuatan dominan di kawasan, China menunjukkan sikap yang cukup jelas. Beijing secara halus menolak keterlibatan langsung kekuatan dari luar kawasan, dalam hal ini pengaruh administrasi Trump, dalam urusan domestik Asia Tenggara. Bagi China, stabilitas di perbatasan Thailand-Kamboja adalah urusan internal keluarga besar ASEAN.

Terdapat indikasi kuat bahwa China merasa "prakarsa damai" yang dimotori oleh Trump lebih bersifat transaksional dan mengedepankan kepentingan politik luar negeri AS daripada solusi jangka panjang yang berkelanjutan. China secara konsisten mendorong agar ASEAN kembali menjadi penengah utama melalui "Cara ASEAN" (The ASEAN Way) yang mengedepankan dialog non-konfrontatif, tanpa campur tangan kekuatan Barat yang dianggap sering membawa agenda tersembunyi.

Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Di balik pergerakan pasukan dan manuver diplomatik, ada satu variabel yang sulit diukur namun sangat menentukan: Harga Diri.

Nasionalisme yang Terluka: Masalah perbatasan ini bukan sekadar tentang tanah atau batu kuil kuno, melainkan tentang kedaulatan yang tidak bisa ditawar. Baik Bangkok maupun Phnom Penh menggunakan isu perbatasan untuk memperkuat dukungan politik domestik.

Ketidakpercayaan yang Mendalam: Meskipun kesepakatan damai telah ditandatangani, kecurigaan bahwa pihak lawan tengah memperkuat posisi militer atau menanam ranjau baru tetap ada. Gencatan senjata sering kali hanya dianggap sebagai waktu untuk melakukan "regrouping" pasukan.

Kegagalan Institusional: ASEAN, meskipun didorong untuk menjadi penengah, sering kali terbentur pada prinsip non-intervensi yang membuat langkah-langkah de-eskalasi menjadi lambat dan kurang menggigit.

"Perang ini bukan lagi tentang siapa yang benar secara hukum internasional, tetapi tentang siapa yang mampu menjaga martabat bangsanya tanpa terlihat lemah di mata lawan."

Penarikan diri Kamboja dari SEA Games 2025 di Thailand bukan sekadar urusan olahraga, melainkan sebuah pernyataan politik yang membawa konsekuensi ekonomi sistemik bagi kedua negara. Ketika "Harga Diri" menjadi mata uang utama dalam konflik, stabilitas ekonomi sering kali menjadi tumbalnya.

Berikut adalah analisis mendalam mengenai dampak ekonomi dari keputusan tersebut dan konflik perbatasan yang menyertainya:

1. Lumpuhnya Ekonomi Perbatasan dan Perdagangan Bilateral

Perdagangan lintas batas adalah urat nadi ekonomi bagi warga di sepanjang 800 km perbatasan Thailand-Kamboja.

Nilai yang Dipertaruhkan: Pada tahun 2024, nilai perdagangan bilateral mencapai lebih dari US$ 4 miliar. Thailand merupakan mitra dagang terbesar keempat bagi Kamboja.

Pembekuan Logistik: Konflik yang memanas sejak Desember 2025 telah menyebabkan penutupan gerbang utama seperti Aranyaprathet-Poipet. Laporan menunjukkan kerugian di sektor industri saja mencapai hampir 500 juta baht (sekitar US$ 16 juta) hanya dalam 9 hari pertama bentrokan.

Biaya Logistik Membengkak: Penutupan jalur darat memaksa eksportir mencari jalur alternatif yang lebih jauh, meningkatkan biaya transportasi hingga 100%.

2. Sektor Pariwisata: Dari "Booming" Menjadi "Gloom"

SEA Games 2025 seharusnya menjadi ajang promosi pariwisata besar bagi Thailand, namun penarikan diri Kamboja di tengah perang memberikan sentimen negatif pada keamanan kawasan.

Okupansi Hotel Anjlok: Di provinsi perbatasan seperti Trat, okupansi hotel di destinasi populer seperti Koh Chang dan Koh Kood anjlok hingga 20% dari yang seharusnya hampir penuh di musim libur akhir tahun.

Kehilangan Pendapatan Langsung: Thailand kehilangan potensi devisa dari ribuan pendukung, delegasi, dan atlet Kamboja. Penarikan delegasi secara mendadak setelah upacara pembukaan (10 Desember 2025) juga menciptakan kekacauan logistik bagi panitia penyelenggara.

3. Ketidakpastian Investasi dan Sentimen Regional

Kehancuran prakarsa damai yang dimotori oleh Trump dan Anwar Ibrahim mengirimkan sinyal bahaya kepada investor internasional.

Risiko Geopolitik: Kegagalan diplomasi luar kawasan menunjukkan bahwa perjanjian di Asia Tenggara sangat rapuh terhadap sentimen nasionalisme domestik. Hal ini dapat menurunkan minat investasi asing langsung (FDI) karena meningkatnya premi risiko keamanan.

Efek Terhadap ASEAN Economic Community (AEC): Konflik ini memperlambat integrasi ekonomi regional. Bagaimana investor bisa percaya pada pasar tunggal ASEAN jika dua anggotanya saling melancarkan serangan udara dan menutup perbatasan?

4. Beban Kemanusiaan dan Anggaran Militer

Pengungsian Massal: Dengan lebih dari 140.000 warga sipil yang mengungsi, beban anggaran kedua negara tersedot untuk bantuan kemanusiaan dan penempatan pasukan, alih-alih untuk pembangunan infrastruktur produktif.

Opportunitas yang Hilang: Kamboja, yang sebelumnya sukses menyelenggarakan SEA Games 2023, kehilangan momentum untuk mempertahankan posisi brand olahraga dan pariwisatanya di tingkat regional akibat prioritas anggaran yang bergeser ke arah pertahanan.

Analisis Geopolitik: "ASEAN vs Pihak Luar"

Fakta bahwa prakarsa Trump dilanggar memperkuat argumen China bahwa intervensi luar kawasan tidak akan bertahan lama jika tidak didasari oleh konsensus internal ASEAN. China, sebagai mitra ekonomi utama bagi kedua negara, kemungkinan besar akan menggunakan tekanan ekonomi (seperti bantuan infrastruktur atau akses pasar) sebagai alat tawar-menawar untuk "mendamaikan" mereka kembali dengan cara yang lebih sesuai dengan kepentingan Beijing.

Mencari Keserasian dalam Perbedaan

Mencari "Harga Diri yang Serasi" berarti kedua negara harus menemukan titik temu di mana kedaulatan tetap terjaga tanpa harus mengorbankan stabilitas regional. Jika Thailand dan Kamboja terus terjebak dalam dikotomi sekutu dan pengaruh luar, maka perdamaian abadi hanyalah sebuah fatamorgana di perbatasan. Solusi terbaik tetap berada pada kekuatan regional yang mampu memahami sensitivitas budaya dan sejarah kedua bangsa, jauh dari hiruk-pikuk kepentingan politik adidaya.

Perang perbatasan ini membuktikan bahwa "Harga Diri" yang dicari kedua negara sangatlah mahal. Kerugian miliaran dolar dan rusaknya citra sebagai kawasan damai adalah harga yang harus dibayar ketika diplomasi olahraga dan politik gagal meredam api nasionalisme.

Membaca Kepentingan Dua Adidaya di Kawasan Ini

 

Oleh Harmen Batubara

Di Asia, dunia seakan memasuki babak baru ketegangan geopolitik.
Sengketa China dan Jepang di Laut Cina Timur, benturan Thailand–Kamboja di perbatasan, serta memanasnya kembali konflik di Laut Cina Selatan, bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Semuanya adalah bagian dari perubahan besar yang sedang terjadi di kawasan: pertarungan kepentingan antara dua adidaya — Tiongkok dan Amerika Serikat.

Tiongkok: Mengamankan Pengaruh & Ruang Strategis

Tiongkok tengah berusaha mengamankan apa yang mereka anggap sebagai “wilayah kepentingan vital.”
Dengan ekonomi yang melambat, Tiongkok semakin agresif menunjukkan kekuatan militernya untuk memastikan:

• akses laut tetap terbuka,
• jalur dagang aman,
• negara-negara tetangga tetap berada dalam orbit pengaruhnya,
• dan proyek besar seperti Belt and Road tetap berjalan.

Di mata Tiongkok, setiap langkah negara lain di kawasan — termasuk Jepang yang memperkuat militernya, ASEAN yang kian dekat ke Barat, dan aktivitas angkatan laut Amerika — terlihat sebagai tekanan yang harus ditanggapi.

Amerika Serikat: Menjaga Dominasi & Menahan Pengaruh Tiongkok

Di sisi lain, Amerika Serikat juga sedang menghadapi pelemahan ekonomi dan tekanan politik dalam negeri. Tetapi satu hal tidak berubah:
AS tidak ingin kehilangan pengaruh di Asia.

Kawasan Asia dianggap:

• titik terpenting ekonomi dunia,
• jalur perdagangan internasional,
• dan tempat di mana masa depan geopolitik global akan ditentukan.

Itu sebabnya AS memperkuat aliansi di Asia:

• mendukung Jepang,
• menambah latihan militer dengan Filipina, Korea Selatan, dan Australia,
• serta berusaha mendorong stabilitas agar negara-negara ASEAN tetap berpihak (atau setidaknya tidak mendekat ke Tiongkok).

Ketegangan Kawasan: Efek Domino Persaingan Global

Karena dua kekuatan besar ini saling mengawasi dan SAMA-SAMA sedang dalam tekanan ekonomi, setiap insiden regional menjadi lebih sensitif:

• Jepang dan China berselisih → dianggap bagian dari perebutan pengaruh maritim.
• Thailand dan Kamboja memanas → kekosongan stabilitas memberi ruang intervensi diplomatik adidaya.
• Laut Cina Selatan kembali tegang → jalur strategis yang diperebutkan kedua kubu.

Tidak semua konflik ini dipicu oleh AS atau Tiongkok, tetapi semuanya ikut membesar karena ketidakpastian global.

Eropa: Amerika Ingin Perang Ukraina Segera Berakhir

Di Eropa, Amerika justru ingin perang Rusia–Ukraina segera mereda.
Mengapa? Karena Washington tidak ingin terjebak dalam dua teater konflik sekaligus:

• satu di Eropa Timur,
• satu di Asia Pasifik.

AS mulai menyadari bahwa masa depan perebutan kekuatan global ada di Asia, bukan lagi di Eropa.
Dengan kata lain, Amerika ingin mengalihkan energi, dana, dan perhatian ke Asia untuk menghadapi Tiongkok.

Jadi… Apa yang Sebenarnya Tengah Terjadi?

Kita sedang melihat pergeseran pusat gravitasi politik dunia dari Barat ke Asia.
Dan di tengah pergeseran itu, dua adidaya — Tiongkok dan Amerika Serikat — sedang mengukur kekuatan, menata ulang pengaruh, dan mencoba mempengaruhi arah masa depan kawasan.

Akibatnya:

• Konflik kecil tampak lebih besar.
• Gesekan lama muncul kembali.
• Pergerakan militer menjadi lebih sering.
• Dan setiap negara di Asia harus pintar menyeimbangkan diri, agar tidak terseret ke perang dingin versi baru.

Dunia Sedang Menuju Arah Mana?

Jawabannya:
Menuju periode ketidakpastian yang panjang, di mana ekonomi melemah, politik global naik turun, dan persaingan kekuatan besar semakin keras.

Namun di balik semua itu, negara-negara Asia — termasuk Indonesia — punya peluang untuk menjadi penengah, stabilisator, dan kekuatan penentu arah kawasan jika mampu menjaga keseimbangan diplomasi.

 

Bersama KDM Membangun Rasa Persaudaraan Lewat Bantuan ke Daerah Bencana

 

Oleh

Harmen Batubara

Ketika banjir bandang dan Siklon Senyar menghantam Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh—melenyapkan rumah, memutus transportasi, dan merenggut ratusan nyawa, meninggal 836 Orang, 518 Hilang—Indonesia kembali diingatkan bahwa kita adalah satu keluarga besar yang tinggal di tanah yang sama, dan memikul duka yang sama.

Bencana ini bukan milik satu daerah. Ini luka kita bersama.

Di tengah situasi yang mengguncang itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), tampil bukan hanya sebagai pemimpin daerah, tetapi sebagai sosok yang menggugah rasa kemanusiaan seluruh bangsa. Pada 1 Desember 2025, KDM menyerukan ajakan sederhana namun penuh makna:

“Mari kita bersatu padu, bergandengan tangan, meringankan beban sesama.”

Ajakan itu bukan sekadar kata-kata. Ia menggerakkan pemerintah daerah Jawa Barat, memulai gerakan kemanusiaan, dan membuka ruang partisipasi publik. Warga diajak berbagi apa pun yang mereka mampu: makanan, pakaian, logistik, obat-obatan—atau bahkan doa untuk kekuatan para korban.

Langkah Nyata di Tengah Derita

Pada 4 Desember 2025, KDM tiba langsung di Kota Padang. Ia tak datang sebagai pejabat yang hanya melihat dari jauh—ia hadir sebagai saudara yang ingin menghapus sedikit luka.
Dalam safari kemanusiaannya, ia memastikan bantuan tidak hanya terkumpul, tetapi juga tepat sasaran.

KDM bahkan membawa dua pesawat Susi Air, masing-masing berkapasitas satu ton per penerbangan, untuk menjangkau daerah-daerah terisolasi. Sementara itu, truk-truk besar di darat sudah disiapkan untuk menyalurkan bantuan ke titik-titik kritis di Sumbar, Sumut, dan Aceh.

Namun langkah terbesarnya adalah komitmen ini:

Membangun satu kampung hunian baru bagi warga yang kehilangan rumah.

Sebuah janji yang tidak hanya menawarkan bantuan darurat, tetapi juga harapan untuk bangkit kembali.

Mengapa Ajakan Ini Penting?

Karena bencana bukan sekadar runtuhan bangunan atau jembatan yang putus—
bencana adalah hilangnya rasa aman, runtuhnya harapan, dan sunyinya masa depan.

Di titik itulah, persaudaraan menjadi cahaya terpenting.
Indonesia selalu kuat ketika berdiri bersama.

Mari Kita Bergerak Bersama

Setiap donasi, setiap kiriman barang, setiap tenaga relawan—sekecil apa pun—adalah bagian dari jembatan kemanusiaan yang sedang kita bangun. Seperti yang ditunjukkan KDM, kita tak boleh menunggu orang lain untuk memulai membantu.

Kini, saat Sumbar, Sumut, dan Aceh berjuang keluar dari reruntuhan, mari kita hadir sebagai saudara.
Sebagai satu bangsa.
Sebagai satu napas kemanusiaan.

Karena saat kita menolong sesama… Indonesia sesungguhnya sedang menolong dirinya sendiri.