Sejarah politik Indonesia akan selalu mencatat
periode 2014-2024 sebagai dekade yang penuh dengan kejutan dan transformasi
besar. Di pusat pusaran itu, berdiri dua sosok yang pernah menjadi rival
sengit: Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Dua kali mereka bertarung dalam medan laga Pemilihan Presiden (2014 dan 2019),
membelah pemilih dalam polarisasi yang tajam. Namun, apa yang terjadi setelahnya
adalah sebuah pelajaran tentang kedewasaan bernegara yang melampaui ego
pribadi.
Sebuah
Rekonsiliasi yang Mengejutkan Dunia
Setelah merayakan kemenangannya pada periode kedua
di tahun 2019, Presiden Jokowi mengambil langkah yang dianggap mustahil oleh
banyak pengamat internasional. Alih-alih membiarkan rivalnya tetap di luar
pemerintahan, Jokowi justru merangkul Prabowo Subianto masuk ke dalam
kabinetnya.
Penunjukan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan adalah sebuah keputusan strategis
yang sensasional. Bagi dunia luar, ini adalah bukti nyata dari konsep “Gotong Royong” Indonesia. Namun bagi Prabowo secara
pribadi, momen ini adalah sebuah pemulihan martabat yang sangat emosional. Ia
dilantik di Aula Kementerian Pertahanan—lokasi yang sama di mana pada tahun
1998, ia pernah diberhentikan dari dinas militer. Kembali ke tempat itu sebagai
pimpinan tertinggi pertahanan negara adalah bentuk pemulihan marwah yang
sempurna dari seorang Jokowi kepada Prabowo.
Restu dan
Bintang Empat
Hubungan yang awalnya bersifat politis perlahan
bertransformasi menjadi hubungan mentor-murid dan sahabat. Jokowi tidak hanya
memberikan posisi menteri, tetapi juga memberikan panggung bagi Prabowo untuk
menunjukkan kapasitas kepemimpinannya di kancah global.
Puncaknya, sebagai bentuk penghormatan atas
pengabdian dan dedikasinya, Jokowi menyematkan gelar Jenderal
TNI (Purn) Kehormatan berbintang empat kepada Prabowo. Ini bukan
sekadar seremoni militer, melainkan simbol bahwa Jokowi sepenuhnya percaya dan
merestui Prabowo sebagai sosok yang layak memegang tongkat estafet kepemimpinan
nasional.
Menuju
Indonesia Emas: Keberlanjutan dan Inovasi
Kini, sebagai Presiden RI ke-8,
Prabowo Subianto membuktikan bahwa pilihan Jokowi tidaklah salah.
Kepemimpinannya menjadi jembatan kokoh yang meneruskan pondasi kuat yang telah
dibangun oleh pendahulunya. Ia memegang teguh komitmen untuk melanjutkan proyek
strategis nasional, mulai dari hilirisasi industri hingga pembangunan Ibu Kota
Nusantara (IKN).
Namun, Prabowo juga membawa ruh baru dengan kebijakan-kebijakan
yang menyentuh akar rumput secara langsung:
Makan Bergizi Gratis: Sebuah program ambisius untuk 83 juta siswa guna memastikan tidak ada
lagi anak Indonesia yang tertinggal secara fisik dan intelektual (stunting)
demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Fakultas Kedokteran Gratis: Membuka pintu seluas-luasnya bagi putra-putri dari keluarga miskin
ekstrem untuk menjadi dokter tanpa biaya sepeser pun, demi menutup celah
kekurangan tenaga medis di pelosok negeri.
Sekolah Rakyat: Memperkuat
akses pendidikan berkualitas yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kita Ingin
Mengatakan
Narasi "Ketika Jokowi Mempersiapkan dan
Memilih Penerusnya" bukan sekadar cerita tentang transfer kekuasaan,
melainkan tentang bagaimana dua pemimpin besar sepakat untuk meletakkan
kepentingan bangsa di atas segalanya. Jokowi telah menyiapkan jalan, dan kini
Prabowo melangkah di atasnya dengan gagah, membawa visi keberlanjutan yang
dipadukan dengan kepedulian sosial yang mendalam.
Inilah era baru Indonesia, di mana persaingan masa
lalu telah dilebur menjadi energi pembangunan masa depan.
Dunia internasional sedang mempertontonkan sebuah
realitas yang pahit namun tak terhindarkan: ketika negara adidaya bergerak demi
"kepentingan nasional" mereka, hukum internasional seringkali menjadi
sekadar catatan kaki.
Peristiwa terbaru yang menimpa Nicolas Maduro di
Venezuela, di mana Amerika Serikat secara agresif berusaha mengganti
rezim—terlepas dari penilaian kita terhadap kepemimpinan Maduro itu
sendiri—menambah daftar panjang intervensi negara besar terhadap negara yang
lebih kecil. Sejarah mencatat bagaimana Saddam Hussein di Irak, Jean-Bertrand
Aristide di Haiti, hingga Manuel Noriega di Panama dilengserkan ketika dianggap
berseberangan dengan kepentingan Washington.
Di sisi lain dunia, Rusia tak ragu menginvasi
Ukraina dengan alasan kepentingan pertahanan strategisnya terancam oleh
ekspansi NATO.
Dalam situasi-situasi genting ini, Dewan Keamanan
PBB yang seharusnya menjadi penjaga perdamaian dunia, seringkali lumpuh tak
berdaya. Hak veto yang dimiliki negara-negara adidaya membuat PBB mandul ketika
konflik melibatkan kepentingan langsung para raksasa tersebut.
Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan
eksistensial: Di tengah "hukum rimba" modern ini, apa yang bisa
dilakukan oleh negara kecil untuk bertahan hidup? Ketika kekuatan militer jelas
tidak seimbang, bagaimana negara kecil melindungi kedaulatan mereka dari
tangan-tangan raksasa yang ingin mengambil alih?
Berikut adalah beberapa strategi bertahan hidup yang
realistis bagi negara kecil di tengah percaturan politik global yang keras:
1. Diplomasi "Bebas Aktif" yang Cerdas
(Hedging)
Pelajaran paling penting adalah: jangan pernah
menaruh semua telur dalam satu keranjang. Negara kecil tidak boleh bergantung
secara total—baik secara ekonomi maupun militer—hanya pada satu negara adidaya.
Ketergantungan mutlak menciptakan kerentanan
mutlak. Jika negara pelindung itu tiba-tiba berubah sikap, negara kecil
tersebut akan tamat.
Strategi yang paling masuk akal adalah hedging atau "mendayung di antara karang".
Negara kecil harus membangun hubungan baik dengan berbagai kekuatan besar
secara bersamaan. Jika ditekan oleh Blok Barat, ia harus memiliki hubungan
fungsional dengan Blok Timur, dan sebaliknya. Ini bukan tentang sikap
oportunis, melainkan strategi bertahan hidup untuk menciptakan ruang manuver.
Tujuannya adalah agar tidak ada satu kekuatan pun yang merasa memiliki kontrol
penuh atas negara tersebut.
2. Integrasi Ekonomi sebagai Perisai
Jika Anda tidak bisa menjadi kuat secara militer,
jadilah penting secara ekonomi bagi banyak pihak.
Negara kecil harus berusaha mengintegrasikan
ekonominya ke dalam rantai pasok global sedemikian rupa sehingga mengganggu
stabilitas negara tersebut akan merugikan banyak negara lain, termasuk negara
adidaya itu sendiri.
Contohnya Singapura. Sebagai negara pulau kecil
tanpa sumber daya alam, Singapura menjadikan dirinya hub keuangan dan logistik
global. Menyerang Singapura berarti mengacaukan kepentingan bisnis ribuan
perusahaan multinasional dari Amerika, China, Eropa, dan Jepang. Ketergantungan
ekonomi dunia pada negara kecil adalah bentuk pertahanan non-militer yang
paling efektif.
3. Memanfaatkan "Soft Power" dan Norma
Internasional
Meskipun Dewan Keamanan PBB sering macet, bukan
berarti hukum dan norma internasional tidak berguna sama sekali.
Negara kecil harus menjadi "warga dunia yang
baik". Dengan mematuhi aturan internasional, aktif dalam forum
multilateral, dan memiliki reputasi global yang positif, negara kecil membangun
"perisai moral".
Ketika negara adidaya menyerang negara kecil yang
memiliki reputasi baik, negara adidaya tersebut akan menanggung "biaya
politik" yang tinggi di mata dunia. Mereka akan kehilangan legitimasi
moral. Kecaman global, meskipun tidak menghentikan tank, dapat mempersulit
langkah agresor dan menarik simpati atau bantuan dari pihak lain.
4. Membangun Koalisi Regional
Satu lidi mudah dipatahkan, tetapi satu ikat lidi
sulit dihancurkan. Negara kecil harus aktif dalam organisasi regional (seperti
ASEAN di Asia Tenggara, atau Uni Eropa bagi negara-negara kecil di Eropa).
Organisasi regional berfungsi sebagai pengeras
suara. Suara satu negara kecil mungkin diabaikan di Washington, Moskow, atau
Beijing. Namun, suara kolektif dari 10 atau 20 negara dalam satu kawasan akan
lebih diperhitungkan. Aliansi regional memberikan bobot diplomatik yang tidak
dimiliki negara kecil jika berdiri sendiri.
5. Memperkuat Ketahanan Domestik
Ancaman terbesar bagi kedaulatan seringkali dimulai
dari dalam. Negara adidaya jarang menginvasi secara langsung tanpa alasan;
mereka sering memanfaatkan perpecahan internal, korupsi, atau ketidakpuasan
rakyat di negara target sebagai pintu masuk untuk melakukan intervensi atau
memicu kudeta.
Oleh karena itu, pertahanan lini pertama adalah
pemerintahan yang bersih, ekonomi yang adil, dan rakyat yang bersatu. Negara
yang kuat secara internal, di mana rakyatnya percaya pada pemerintahnya, jauh
lebih sulit untuk dipecah belah atau diadu domba oleh kekuatan asing.
Yang Ingin Saya Sampaikan
Realitas dunia saat ini memang keras. Bagi negara
kecil, kedaulatan bukanlah sesuatu yang terberi, melainkan sesuatu yang harus
diperjuangkan setiap hari dengan kecerdasan dan kehati-hatian.
Tidak ada jaminan keamanan mutlak. Namun, dengan
menolak menjadi boneka satu kekuatan, membangun relevansi ekonomi global, dan
memperkuat persatuan di dalam negeri, negara kecil dapat meningkatkan
"harga" yang harus dibayar oleh negara adidaya jika ingin mengganggu
kedaulatannya. Di tengah hukum rimba, si kancil mungkin tidak bisa mengalahkan
gajah dalam adu kekuatan, namun ia bisa menggunakan kecerdikannya untuk
bertahan hidup.
Hubungan antara Thailand dan Kamboja sering kali
digambarkan sebagai "persaingan saudara" (sibling
rivalry) yang penuh sejarah. Sebagai dua negara yang berbagi garis
perbatasan sepanjang lebih dari 800 kilometer serta akar budaya yang sangat
mirip, konflik yang kembali pecah di penghujung tahun 2025 ini menunjukkan
bahwa kedekatan geografis dan budaya tidak selalu menjamin stabilitas.
Gagalnya
"Prakarsa Damai Kuala Lumpur"
Hanya dua bulan yang lalu, tepatnya pada 26 Oktober
2025, dunia sempat bernapas lega ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bersama Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyaksikan penandatanganan "Kuala Lumpur Peace Accords". Kesepakatan ini
seharusnya menjadi tonggak sejarah baru bagi perdamaian di Asia Tenggara.
Namun, realitas di lapangan berkata lain. Sejak awal Desember, dentuman
artileri kembali terdengar di kawasan sekitar Kuil Preah Vihear dan Ta Muen
Thom.
Pelanggaran terhadap prakarsa damai ini memicu
pertanyaan besar: mengapa kesepakatan yang dimediasi oleh kekuatan global dan
ketua ASEAN ini begitu rapuh? Faktanya, strategi pertahanan kedua negara tetap
dipandu oleh kepentingan nasional yang kaku. Thailand, dengan keunggulan udara
jet tempur F-16, dan Kamboja, dengan sistem roket BM-21, tampaknya lebih
memilih menunjukkan taring militernya daripada mempertahankan komitmen di atas
kertas.
Geopolitik:
Sentimen China terhadap Intervensi Luar
Sebagai kekuatan dominan di kawasan, China menunjukkan sikap yang cukup jelas. Beijing
secara halus menolak keterlibatan langsung kekuatan dari luar kawasan, dalam
hal ini pengaruh administrasi Trump, dalam urusan domestik Asia Tenggara. Bagi
China, stabilitas di perbatasan Thailand-Kamboja adalah urusan internal
keluarga besar ASEAN.
Terdapat indikasi kuat bahwa China merasa
"prakarsa damai" yang dimotori oleh Trump lebih bersifat
transaksional dan mengedepankan kepentingan politik luar negeri AS daripada
solusi jangka panjang yang berkelanjutan. China secara konsisten mendorong agar
ASEAN kembali menjadi penengah utama melalui "Cara
ASEAN" (The ASEAN Way) yang mengedepankan dialog
non-konfrontatif, tanpa campur tangan kekuatan Barat yang dianggap sering
membawa agenda tersembunyi.
Apa yang
Sebenarnya Terjadi?
Di balik pergerakan pasukan dan manuver diplomatik,
ada satu variabel yang sulit diukur namun sangat menentukan: Harga Diri.
Nasionalisme yang Terluka: Masalah perbatasan ini bukan sekadar tentang tanah atau batu kuil kuno,
melainkan tentang kedaulatan yang tidak bisa ditawar. Baik Bangkok maupun Phnom
Penh menggunakan isu perbatasan untuk memperkuat dukungan politik domestik.
Ketidakpercayaan yang Mendalam: Meskipun kesepakatan damai telah ditandatangani, kecurigaan bahwa pihak
lawan tengah memperkuat posisi militer atau menanam ranjau baru tetap ada.
Gencatan senjata sering kali hanya dianggap sebagai waktu untuk melakukan
"regrouping" pasukan.
Kegagalan Institusional: ASEAN, meskipun didorong untuk menjadi penengah, sering kali terbentur
pada prinsip non-intervensi yang membuat langkah-langkah de-eskalasi menjadi
lambat dan kurang menggigit.
"Perang ini bukan lagi tentang siapa yang
benar secara hukum internasional, tetapi tentang siapa yang mampu menjaga
martabat bangsanya tanpa terlihat lemah di mata lawan."
Penarikan diri Kamboja dari SEA Games 2025 di
Thailand bukan sekadar urusan olahraga, melainkan sebuah pernyataan politik
yang membawa konsekuensi ekonomi sistemik bagi kedua negara. Ketika "Harga
Diri" menjadi mata uang utama dalam konflik, stabilitas ekonomi sering
kali menjadi tumbalnya.
Berikut adalah analisis mendalam mengenai dampak
ekonomi dari keputusan tersebut dan konflik perbatasan yang menyertainya:
1. Lumpuhnya
Ekonomi Perbatasan dan Perdagangan Bilateral
Perdagangan lintas batas adalah urat nadi ekonomi
bagi warga di sepanjang 800 km perbatasan Thailand-Kamboja.
Nilai yang Dipertaruhkan: Pada tahun 2024, nilai perdagangan bilateral mencapai lebih dari US$ 4 miliar. Thailand merupakan mitra dagang terbesar
keempat bagi Kamboja.
Pembekuan Logistik: Konflik yang memanas sejak Desember 2025 telah menyebabkan penutupan
gerbang utama seperti Aranyaprathet-Poipet. Laporan menunjukkan kerugian di
sektor industri saja mencapai hampir 500 juta baht (sekitar US$ 16
juta) hanya dalam 9 hari pertama bentrokan.
Biaya Logistik Membengkak: Penutupan jalur darat memaksa eksportir mencari jalur alternatif yang
lebih jauh, meningkatkan biaya transportasi hingga 100%.
2. Sektor
Pariwisata: Dari "Booming" Menjadi "Gloom"
SEA Games 2025 seharusnya menjadi ajang promosi
pariwisata besar bagi Thailand, namun penarikan diri Kamboja di tengah perang
memberikan sentimen negatif pada keamanan kawasan.
Okupansi Hotel Anjlok: Di provinsi perbatasan seperti Trat, okupansi hotel di destinasi
populer seperti Koh Chang dan Koh Kood anjlok hingga 20%
dari yang seharusnya hampir penuh di musim libur akhir tahun.
Kehilangan Pendapatan Langsung: Thailand kehilangan potensi devisa dari ribuan pendukung, delegasi, dan
atlet Kamboja. Penarikan delegasi secara mendadak setelah upacara pembukaan (10
Desember 2025) juga menciptakan kekacauan logistik bagi panitia penyelenggara.
3.
Ketidakpastian Investasi dan Sentimen Regional
Kehancuran prakarsa damai yang dimotori oleh Trump dan Anwar Ibrahim mengirimkan sinyal bahaya
kepada investor internasional.
Risiko Geopolitik: Kegagalan diplomasi luar kawasan menunjukkan bahwa perjanjian di Asia
Tenggara sangat rapuh terhadap sentimen nasionalisme domestik. Hal ini dapat
menurunkan minat investasi asing langsung (FDI) karena
meningkatnya premi risiko keamanan.
Efek Terhadap ASEAN Economic Community (AEC): Konflik ini memperlambat integrasi ekonomi regional. Bagaimana investor
bisa percaya pada pasar tunggal ASEAN jika dua anggotanya saling melancarkan
serangan udara dan menutup perbatasan?
4. Beban
Kemanusiaan dan Anggaran Militer
Pengungsian Massal: Dengan lebih dari 140.000 warga sipil
yang mengungsi, beban anggaran kedua negara tersedot untuk bantuan kemanusiaan
dan penempatan pasukan, alih-alih untuk pembangunan infrastruktur produktif.
Opportunitas yang Hilang: Kamboja, yang sebelumnya sukses menyelenggarakan SEA Games 2023,
kehilangan momentum untuk mempertahankan posisi brand olahraga dan
pariwisatanya di tingkat regional akibat prioritas anggaran yang bergeser ke
arah pertahanan.
Analisis
Geopolitik: "ASEAN vs Pihak Luar"
Fakta bahwa prakarsa Trump dilanggar memperkuat
argumen China bahwa intervensi luar kawasan tidak akan bertahan
lama jika tidak didasari oleh konsensus internal ASEAN. China,
sebagai mitra ekonomi utama bagi kedua negara, kemungkinan besar akan
menggunakan tekanan ekonomi (seperti bantuan infrastruktur atau akses pasar)
sebagai alat tawar-menawar untuk "mendamaikan" mereka kembali dengan cara
yang lebih sesuai dengan kepentingan Beijing.
Mencari
Keserasian dalam Perbedaan
Mencari "Harga Diri yang Serasi" berarti
kedua negara harus menemukan titik temu di mana kedaulatan tetap terjaga tanpa
harus mengorbankan stabilitas regional. Jika Thailand dan Kamboja terus
terjebak dalam dikotomi sekutu dan pengaruh luar, maka perdamaian abadi
hanyalah sebuah fatamorgana di perbatasan. Solusi terbaik tetap berada pada
kekuatan regional yang mampu memahami sensitivitas budaya dan sejarah kedua
bangsa, jauh dari hiruk-pikuk kepentingan politik adidaya.
Perang perbatasan ini membuktikan bahwa "Harga
Diri" yang dicari kedua negara sangatlah mahal. Kerugian miliaran dolar
dan rusaknya citra sebagai kawasan damai adalah harga yang harus dibayar ketika
diplomasi olahraga dan politik gagal meredam api nasionalisme.
