Tentara Yang Lemah Adalah Bencana(2)

Semua itu tidak perlu di sesali, karena memang semuanya berbeda. Tetapi kalau kita melupakan budaya, maka justeru akan besar sekali resikonya. Begitu pula diawal-awal kemerdekaan; bangsa kita sebenarnya belum pernah sepakat secara mendasar. Betul kita diikat oleh suatu kebersamaan dalam suatu bangsa “ Negara Kesatuan Republik Indonesia” tetapi untuk pengaturan didalamnya sendiri, sebenarnya belumlah final. Malah dalam teks kemerdekaan kitapun dicantumkan ‘ bahwa pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilakukan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”. Tetapi sekali lagi, pada masa itu kepercayaan pada adanya kekuatan “ pemaksa “ adalah suatu jalan keluar. Maka secara sadar kita hancurkanlah siapapun yang mengingkari NKRI itu, baik itu Permesta, PRRI atau NII dan sebagainya. TNI kitapun didesain memang untuk memastikan keutuhan itu. Orde baru kemudian meyakini sepenuhnya bahwa memang untuk bisa membangun bangsa, kita memerlukan kesamaan bahasa, yakni pembangunan. Yang penting bangsa kita sejahtera dahulu, yang utama bangsa kita kaya terlebih dahulu; persoalan demokrasi nanti kita atur perlahan-lahan. Demikianlah kira-kira, pendekatan yang dilakukan pada masa itu.

Belajar Dari Sejarah

Orde baru dengan segala keberhasilan dan kegagalannya tergelincir bersama ketidak pekaannya. Pada saat kita mampu berswasembada beras, takkala pembangunan sedang “bagus-bagusnya”, pimpinan kita lupa akan tanda-tanda zaman. Bahwa kemerdekaan itu bukanlah sekedar pangan dan papan, tetapi masih ada yang selalu ditunggu-tunggu yakni eksistensi diri, demokratisasi bangsa serta pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Masyarakat kita menghendaki perlunya pengaturan yang lebih elegan diantara sesama kita. Dan semua itu lewat mekanisme yang bersih dan jujur; tidak KKN dalam segala bentuknya. Bukan berarti adanya perbedaan kelas; tetapi semata-mata memang kita berbeda. Kebutaan kita terhadap kenyataan seperti itu, secara konkrit telah menghempaskan kita kembali jauh kebelakang. Masyarakat kita telah secara sadar menghancurkan pilar-pilar keberhasilan pembangunan itu. Mereka seolah-olah mengatakan, bahwa semua itu tidak akan ada artinya kalau “ kebebasan berdemokrasi” itu dikangkangi. Pesan itu sangat jelas dan siapapun dapat membacanya.
Kita telah memasuki zaman reformasi, secara sadar bandul pendulum kini berayun dari kiri ke kanan. Semua tuntutan telah di tampung, tetapi nampaknya untuk membicarakan itu secara habis-habisan, agaknya belumlah tepat waktunya; kita masih perlu membangun negara ini sampai mencapai tingkat kemakmuran tertentu. Pemerintahan dan aparatnya harus benar-benar bisa dibebaskan dari Korupsi dan KKN serta nepotisme dan hal yang semacamnya. Lepasnya Timor Timur telah mampu memperlihatkan kepada kita akan harga yang akan ditebus. Tetapi percayalah, kalau kita tidak belajar dari sejarah, maka saudara kandungpun bisa lepas meski dengan cara yang mengerikan. Artinya, daripada dia pergi lebih baik ia dibunuh. Maka yang terjadi kemudian adalah perang saudara yang tidak berkesudahan. Menjadi Bangsa yang menggali kesengsaraannya sendiri.
Apa yang ingin disampaikan lewat tulisan ini, adalah kita harus arif melihat tanda-tanda zaman serta tidak melupakan sejarah itu sendiri. Masa orde baru adalah masa dimana kita “semua” percaya bahwa yang penting makmur dahulu, demokrasi kita kembangkan kemudian. Tetapi zaman reformasi adalah koreksi total terhadap pendekatan Orde Baru, kita harus mentuntaskan hubungan diantara sesama kita lalu kemudian barulah sama-sama membangunnya. Inilah strategi besarnya. Kita harus mentuntaskan pola Otonomi yang masih bisa ditolerir oleh kita semua. Masalahnya kalau diantara kita sudah ada yang ingin keluar dari NKRI ? Punyakah kita solusinya ? Saya percaya kalau untuk membicarakan ini, maka akan banyak yang akan kehilangan akal sehatnya. Saya pribadi sudah kontrak mati, bahwa NKRI harus dijaga keutuhannya. Tapikan itu bukan berarti kita harus menutup diri tentang wacana yang bisa diperbincangkan dengan konsep NKRI.
Sampai sejauh ini, kita bisa mentolerir Otonomi khusus, yakni memberikan kebebasan “hampir seluruh”nya kepada masing-masing daerah untuk membenahi dirinya. Meski harus diakui, bahwa dalam implementasinya masih banyak yang harus ditata dan dibenahi. Baik karena kekurang siapan aturannya, maupun karena kemampuan SDMnya. Tetapi harus kita akui bahwa, masyarakat kita mampu memberi toleransi atas ketidak tuntasan ini. Tetapi ini, jelas ada batas waktunya.
Belakangan ini yang masih mempunyai keinginan untuk merubah konsep NKRI adalah Papua. Daerah ini, sebagian masyarakatnya memang secara nyata-nyata ingin memisahkan diri dengan NKRI. Walaupun sangat banyak yang sudah bosan dengan selogan-selogan seperti itu. Wacana yang jelas memang belum ada, dan upaya-upaya untuk saling mendengarkan akan wacana itu kini tengah terus diupayakan. Pada saat ini yang coba diusung oleh mereka adalah “ bisakah kita mentolerir pemikiran ulang tentang NKRI dengan jalan duduk bersama dan mendiskusikannya dengan baik-baik atau kalau perlu dengan memintak negara tetangga atau pihak ketiga sebagai mediatornya?, tanpa ada yang merasa kehilangan muka?
Dalam hal ini perlu sekali kewaspadaan, terutama terhadap kata-kata demokrasi terutama terhadap kaitannya dengan NKRI.Bagi kita sesunggunya NKRI sudah final, tetapi bagaimana pengaturan didalamnya masih terbuka untuk di optimalkan sesuai dengan kehendak daerahnya masing-masing. Masalahnya bagaimana kita membicarakan suatu otonomi kalau di daerah itu telah terjadi kontrak karya dengan pihak ketiga tetapi dengan cara-cara yang sangat merugikan daerah atau masyarakat daerah itu sendiri. Misalnya seperti PT. Free Port di Papua. Apakah masih ada artinya Daerah dengan predikat Otonomi Khusus, tetapi di dalamnya ada PT. Free Port dengan segala keberdaannya.

Jadi Bencana

Dalam kondisi seperti itu, kita haruslah realistis. Dilihat dari budaya kita, termasuk cara Majapahit menyatukan Nusantara kita ini, maka sebenarnya kita tidak pernah lepas dari pemilikan tentara yang kuat. Kalau itu menyangkut kemerdekaan dan persatuan, kita tak pernah memperhitungkan nyawa. Tetesan darah adalah sesuatu yang semestinya. Inilah cetak biru dan budaya bangsa kita; ini harus kita ingat bersama. Kemudian zaman berubah dan tuntutan tentang Hak Asasi menjadi sesuatu yang harus. Pengalaman memperlihatkan, begitu pendekatan yang kita pergunakan “ budaya demokratis “ yang bukan dari budaya kita sendiri maka yang terjadi adalah “bencana”, yang ditandai dengan lepasnya Timor Timur dan pembumi hangusan wilayah itu.
Sejarah memperlihatkan kepada kita, bahwa Tentara yang kuat adalah sesuatu yang harus. Kalau itu kita yakini, maka sebenarnya apa yang kita miliki sekarang adalah tentara yang sebaliknya. Faktanya tentara kita memang punya, tetapi kita harus akui bahwa keberadaannya jauh dibawah performa yang sesungguhnya. Tegasnya, mereka masih bagian dari permasalahan itu sendiri. Streotipnya tidak professional, kurang disiplin serta tanpa perlengkapan dan sarana yang memadai. Untuk membuat mereka professional, maka itu memerlukan pengorbanan. Sebab harus diingat, ketika perekonomian kita semasa orde baru demikian “bagus”; yang dilakukan adalah mengambil forsi pembangunan Tentara untuk menggenjot pembangunan ekonomi, tetapi sayangnya yang lupa dibangun adalah “ tatanan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan KKN”, dan tentara kita tidak dibangun dengan sungguh-sungguh. Lebih lagi tentara kita malah terkooptasi oleh kekuasaan itu sendiri.
Ketika Kasad masih Pak Ryamizard, beliau selalu menekankan agar para perajuritnya mengemban tugas dengan takaran “ diluar panggilan “ tugasnya. Dan itu memang benar-benar terjadi pada para perajurit kita saat ini. Karena perajurit kita ada dilapangan untuk membantu Polri tanpa mengenal “ istirahat”. Idealnya memang prajurit dan penugasan bisa diatur dalam tiga shift. Yakni satu shift melaksanakan tugas dilapangan; satu shift latihan dan satu shift lagi konsolidasi di satuannya masing-masing. Tetapi yang bisa hanya dua shift saja, dan dalam kondisi kesejahteraan yang sangat sederhana. Sebetulnya, kita tidak obahnya bagai memelihara herder dengan menu singkong ; salah-salah majikan yang akan diembatnya. Yang terjadi saat ini adalah tentara yang kelelahan dengan tingkat kesejahteraan sangat sederhana.
Yang berbahaya adalah ketidak yakinan para pimpinan negara, bahwa akar masalah dari gejala pecahnya NKRI ini tidak akan dapat diselesaikan dengan pendekatan “tentara”, tetapi sebaliknya mereka juga percaya bahwa kalau tentara lemah serta ditarik dari lapangan juga akan memperburuk situasi. Kedepan, tentara yang professional dan kuat perlu terus duipayakan; untuk itu barangkali kita perlu melakukan pendekatan dan bershabat dengan negara mana saja. Karena kita percaya bahwa “ tentara “ yang kuat dan professional adalah tuntutan untuk utuhnya suatu NKRI. Kita harus menata pengaturan bentuk NKRI kita secara tuntas disaat kita mempunyai “Tentara” yang professional dan kuat. Tetapi tanpa melupakan substansinya, misalnya tentang pengaturan Otonomi Khusus Papua juga dengan “ mereformasi “ kontrak karya PT. Free Fort. Bukan untuk menakut-nakuti; hanya sekedar memastikan tidak ada yang mau seenaknya sendiri. @2009 allrightreserved/http://harmenbatubara.com

This day in history...


Powered By WPHistory