Kumuh di Entikong, Serasi dan Menawan di Tebedu

Posted on July 28th, 2009 by harmen batubara in Wisata Asa

Oleh : Harmen Batubara

Pada tanggal 28 Desember 2006, menteri perumahan rakyat RI bersama Komisi V DPR RI beserta rombongan dari departemen stake holder terkait serta jajaran Pemda Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat meresmikan perumahan rakyat dan PNS di desa Entikong, kecamatan Entikong, kabupaten Sanggau, wilayah perbatasan RI-Malaysia. Rumah yang diresmikan itu sendiri sebenarnya jumlahnya baru 18 unit, rumah tipe -36 berbentuk kopel berikut lahan 200 meter dengan harga sebesar 42 juta rupiah perunit. Yang membuatnya berbeda adalah sinergitas yang coba didorong oleh kementerian perumahan ini; perumahan yang diresmikan itu misalnya, Pemda Kabupaten Sanggau berkenan menyediakan lahan seluas 12 hektar, sementara pematangan lahan dan penyusunan detail tata ruangnya serta pembangunan sarana dan prasarananya dipersiapkan oleh Kementerian perumahan; kecuali itu untuk setiap rumah yang berhasil dibangun, menteri perumahan berkenan memberikan subsidi sebesar lima juta rupiah, pemda Sanggau 2 juta rupiah dan Provinsi sebesar 1,8 juta rupiah.
Pos Pemeriksaan lintas batas (pplb) di Entikong – Tebedu, adalah salah satu pintu lintas batas terpadu yang pengembangannya dijadikan sebagai barometer dan acuan bagi pengembangan pos pemeriksaan lintas batas selanjutnya di wilayah perbatasan RI-Malaysia, Kalimantan. Seperti diketahui, perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan ada sepanjang 2004 km, sepanjang 966km termasuk wilayah Kalimantan Barat. Provinsi sebenarnya telah mempunyai rencana dan program pengembangan wilayah baik dalam sekala regional, nasional sampai dengan detail sekalipun; seperti pplb entikong misalnya, mereka sudah mempunyai rencana detail tata ruang kawasan Entikong; Untuk regional pemda sudah mempunyai rencana pengembangan lima kawasan perbatasan yang meliputi Aruk, Jagoi Babang, Entikong, Jasa dan Nanga Badau, malah lengkap dengan jaringan jalan yang mencakup seluruh Kalbar, sampai ke lima pintu pplb serta satunya lagi jalan raya paralel dengan perbatasan itu sendiri. Pendek kata, kalau melihat rencana pengembangannya, maka provinsi Kalbar dipercaya akan mampu memperlihatkan jati dirinya pada lima tahun ke depan.
Sederhana Tapi Mendasar
Salah satu yang menggembirakan hati pak Bupati Sanggau pada saat peresmian perumahan tersebut adalah, ternyata rombongan pak menteri dan komisi V berkenan lewat Kuching- Serian dan Tebedu baru dari wilayah Malaysia, kemudian Entikong, maknanya bapak menteri dan rombongan benar-benar dapat melihat fakta yang sesungguhnya di lapangan; bagaimana perbedaan antara wilayah Malaysia dan Indonesia di kawasan tersebut. Memang harus diakui, disatu sisi barangkali tidaklah tepat kalau kita hanya mensandingkan keduanya tanpa mau melihat fakta yang sangat mendasar, yakni penghasilan perkapita antara kedua warga; sebab perlu dipahami bahwa pendapatan perkapita warga Malaysia sudah nencapai 12,450 US$ pertahun sementara warga kita masih sebatas 700 US$; setara antara penghasilan antara majikan dan karyawan.
Dibandingkan dengan wilayah perbatasan di sebelah Malaysia maka kondisinya sungguh berbeda. Secara umum desa-desa mereka di perbatasan sudah terjangkau oleh sarana transportasi, listrik dan telepon hampir mencapai 95 %. Jalan raya sudah terbentang mulai dari ujung-ke ujung atau dari Tanjung Datu di ujung barat sampai Pulau Sebatik di ujung timur, di sepanjang perbatasan. Demikian juga dengan unsur pelayanannya, mereka walau sederhana tetapi yang namanya pelayanan sejenis puskesmas, KUD dan seterusnya memang benar-benar berfungsi dan memberi manfaat pada warganya; sementara di daerah sebelah Indonesia yang ada baru sebatas palang nama-namanya saja dan boleh dikatakan belum bisa memberi manfaat apa-apa. Kalau dibandingkan dengan batas negara kita dengan PNG, maka kondisinya lebih parah lagi. Tetapi karena negara tetangga kita lebih susah, maka masyarakat kita di sana biasa-biasa saja. Hal yang sama dengan batas negara kita dengan Timor Leste.
Hal lain yang membuatnya berbeda juga cara penanganan pembangunan di kedua wilayah tersebut. Secara fisik pak menteri dan rombongan pasti melihat bahwa pembangunan kawasan Tebedu jelas terlihat sesuai dengan rencana detail tata ruang kawasan Tebedu itu sendiri; tetapi sebaliknya di kawasan Entikong kita, maka jauh fakta dengan rencana, tetapi semoga saja hal seperti itu, hanya kehawatiran saja, lebih-lebih lagi pada saat ini semuanya lagi berbenah jadi kita belum bisa melihat kondisi yang sejatinya. Kalau cara Malaysia membangun kawasan Tebedu sungguh sangat berbeda dengan cara kita, mereka pada awal tahun 80an justeru memulai dengan mematangkan lahannya secara keseluruhan terlebih dahulu. Sehingga kebersihan lingkungannya tetap terjaga, karena berada dalam satu kewenangan.
Jadi semua bukitnya diratakan terlebih dahulu sesuai rencana detail tata ruang, barulah dibangun infrastruktur berupa jalan dan perumahan para pegawai yang bekerjja di pplb Tebedu tersebut, berupa rumah-rumah susun dengan tiga sampai empat lantai dengan jarak sekitar 300 meter dari batas. Nah, hal itulah yang tidak terlihat di wilayah kita di Entikong, masing-masing terlihat hanya peduli dengan sektornya masing-masing; dan gejala kumuh itu sudah jelas terlihat, karena semua hanya konsern dengan tupoksinya masing-masing, maka itu bermakna semua pihak membuang limbahnya ke mana saja, asal tidak di areanya sendiri. Pematangan lahan menjadi tanggung jawab semua pihak dan berarti limbahnya tidak terkendali. Dan perbedaan itulah yang terlihat oleh pak Menteri serta digambarkan oleh pak bupati bagai perbedaan antara bumi dan langit, maksudnya cara pembangunan antara Tebedu (Malaysia) dengan Entikong (Indonesia).
Secara Sinergis
Dari kacamata pertahanan, pembangunan dengan pola seperti ini amat memprihatinkan, tadinya diharapkan stimulan ala menpera ini akan mampu membangun sinergisitas, tapi dengan keterbatasan yang ada, maka siapapun yang akan membangun di kawasan itu pasti akan terjebak pada kepentingan sesaat, minimal mereka hanya bisa peduli terhadap wewenang dan tanggung jawab Departemennya saja. Bukan mereka tidak peduli, tetapi memang baru sebatas itulah yang mampu mereka bisa. Departemen Pertahanan dalam konsepsinya, untuk pembangunan kawasan perbatasan juga telah mengkoordinasikan kepentingan sektornya, tetapi itu tadi tanpa mampu memberikan peran atau insentif bagi para pelaksanannya. Idealnya Dephan disamping mengharapkan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan yang berwawasan pertahanan, juga diharapkan bersedia memberikan bantuan berupa insentif yang memungkinkan pembangunan sarana prasarana tersebut mampu memperhatikan aspek pertahanan. Tapi sampai saat ini, insentif seperti itu belum terdefenisikan.
Hal lain yang masih belum jelas kelanjutannya adalah pola tata ruang yang harus memperhatikan konsep safety belt di wilayah perbatasan. Konsep itu sendiri mensyaratkan agar pada empat kilo meter pertama atau disebut juga lini satu terhitung dari titik batas dibuat sebagai lahan sabuk pengaman yang peruntukannya bebas dari perumahan penduduk; tapi tetap dapat dimanfaatkan dan dibuat sebagai lahan perkebunan atau hutan industeri. Untuk kawasan pplb tentu bisa dipahami, karena memang konsepnya sendiri adalah atas kesepahaman kedua belah pihak, tetapi diluar area tersebut semestinya pemda dimintakan untuk tetap memperhatikan aspek tata ruangnya. Minimal konsep itu masih tetap bisa dipadukan dengan Keppres nomor 7 tahun 2005 tentang pengembangan wilayah perbatasan yang dijadikan sebagai beranda depan pembangunan nasional. Akan sangat berbeda dengan perbatasan kedua negara di pulau sebatik, kalimantan timur; karena disana justeru perumahan warga benar-benar sudah berada di tapal batas itu sendiri; ada yang dapurnya di Malaysia sementara berandanya di wilayah Indonesia atau sebaliknya, sudah itu kondisinya kumuh lagi. Harapan kita pemda Kaltimur berkenan untuk merekolasi penduduknya sesuai dengan semangat konsep safety belt tadi.
Jadi ketika menpera memukul gong tanda peresmian perumahan pns dan msayarakat umum itu dengan palu, yang terlihat hanya kegembiraan dan keyakinan bahwa wilayah pemukiman itu kelak akan berkembang sesuai dengan berkembangnya kawasan. Namun sebelum semuanya terlambat, ada baiknya pihak pemda kembali melihat detail tata ruang kawasan Entikong dan mengusahakan agar program pematangan lahannya bisa disinergikan; kalau dana terbatas mungkin bisa memakai pola TNI manunggal, yang dalam pengalamannya justeru berhasil membangun jalan sepanjang 200 km mulai dari Tayam, Sanggau – Traju- Balai Berkel-Haur Kuning- Tumbang Titi dengan pola ” manunggal TNI membangun jalan” pada tahun 1991-1993 dengan biaya berkisar antara 40 s/d 60 persen dari biaya pembuatan jalan biasa. Bisa dibayangkan kalau pematangan ini dipercayakan pada semua pihak, maka dipercaya justeru kematangan lahan itu sendiri sulit diharapkan sebagaimana yang direncanakan, dan justeru malah tidak akan pernah matang-matang.

Share and Enjoy: